Jokowi Smash Anies

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 29 Nov 2023 21:30 WIB

Jokowi Smash Anies

i

Presiden Jokowi saat memberikan anggaran kepada Kementerian dan Lembaga untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,3 Triliun di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi tak kalah tangguh dari pebulutangkis Anthony Ginting dalam melakukan smash menghadapi Anies Baswedan. Smash Jokowi soal IKN, Rabu (29/11/2023), diperkuat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Dalam permainan bulu tangkis, smash adalah pukulan dengan raket kepada lawan untuk mencetak poin kemenangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggapi kritik-kritik yang muncul soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Khususnya, kritik dari calon Presiden Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI ini menyebut IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru.

Baca Juga: Terdongkrak Proyek IKN, Penjualan Keramik Lokal Melonjak Pesat

Jokowi membantah kritik IKN menimbulkan ketimpangan baru, justru menurutnya IKN akan menimbulkan pemerataan. Dia menegaskan pemerintah saat ini tidak mau Jawa sentris, namun menerapkan konsep Indonesia sentris. Maksudnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk harus merata di semua wilayah tidak hanya di Pulau Jawa saja.

 

58% PDB Ekonomi di Jawa

Sejauh ini, Jokowi membeberkan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa. Belum lagi 56% penduduk di Indonesia pun hanya ada di Jawa. Padahal ada 17 ribu pulau lebih di Indonesia, namun populasi dan ekonomi hanya ada di Jakarta.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga harus ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," papar Jokowi di sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Pembangunan Infrastruktur dasar IKN Pembangunan Nusantara secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 60%.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 60%. Berbagai agenda peletakan batu pertama alias groundbreaking pun akan terlaksana pada Desember 2023 dan Januari 2024.

"Tahap pertama ini sudah sampai 60% selesai. Mungkin Desember atau Januari ini groundbreaking lagi," ucap Basuki dalam agenda Seremoni Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2023" di kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2023).

 

Investasi Capai Rp 45 Triliun

Basuki tidak menjelaskan lebih rinci mengenai berbagai progres tersebut. Namun hingga saat ini, ia menjelaskan sejumlah prasarana dasar sedang dibangun di sejumlah kantor Kementerian Koordinator. Selain itu, ia mengatakan gedung kantor Bank Indonesia saat ini sudah dibangun. Kantor lainnya milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pun bakal segera dikerjakan.

Hingga saat ini, Basuki mengungkap bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah menerima sekitar Rp 45 triliun investasi untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kantor presiden, setneg, paspampres semua sudah kita bangun. Bank Indonesia juga mulai, BPJS juga (bakal) mulai. Kalau investasi melalui OIKN sudah ada Rp 45 T," ungkapnya.

"Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjutnya.

 

Baca Juga: Tiga Menteri Bahas Makan Siang Gratis

Pemerataan Ekonomi Sekaligus Penduduk

Jokowi menegaskan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi sekaligus penduduk. IKN juga dirancang menjadi mesin pembentuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana," tegas Jokowi.

Hanya saja, memang pembangunan IKN tak bisa hanya dilakukan setahun dua tahun saja. Butuh waktu yang cukup lama dan harus berkelanjutan.

"Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," beber Jokowi.

Soal pendapat ataupun kritik yang dilontarkan banyak pihak, Jokowi sendiri tak mau mempermasalahkan. Yang jelas, dia mengingatkan IKN sudah diatur dalam Undang-undang, artinya kepastian pembangunan IKN sudah jelas dasar hukumnya.

 

Sorotan Anies Baswedan

Baca Juga: Menkeu Ingatkan Makan Siang Gratis, Timbulkan Utang Lebih Besar

Calon presiden Anies Baswedan menyoroti perlunya pemerataan dalam membangun Indonesia. Anies menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan.

Menurutnya pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, dikutip Sabtu (25/11/2023).

 

Konsep Pemerataan Versi Anies

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika ingin memeratakan Indonesia maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.

Menurutnya, ada permasalahan yang perlu dikaji secara serius. Dia mengatakan daripada membangun satu kota baru, ia berpendapat lebih baik membesarkan semua kota di seluruh Indonesia.

"Nah kami melihat ini problem, ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita, yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun 1 kota, tapi justru membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," ujar dia. n erc/jk/cr3/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU