Jokowi, tak Perlu Tiga Periode

Ilustrasi karikatur

Kini Giliran Partai Demokrat yang ikuti Sikap Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Setelah PDIP dan partai NasDem, kini giliran Partai Demokrat yang tolak Jokowi tiga periode.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan Megawati disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Pernyataan Megawati tersebut lantas mendapatkan apresiasi dari pengamat politik dan politikus.

“Demokrat mengapresiasi sikap Presiden ke-5 RI Megawati, yang konsisten menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” tegas Herzaky , di Jakarta, Sabtu (15/1).

Pernyataan Kader Demokrat ini didukung sejumlah elite Partai Golkar dan Gerindra. “Secara kelembagaan Golkar memang belum bersikap tolak Presiden 3 periode,” kata pengurus DPP Partai Golkar yang dekat dengan Akbar Tanjung, Selasa sore (18/1/2022). Juga kader Gerindra di Komisi III DPR-RI, yakin pimpinan partainya tak setuju Jokowi tiga periode. “Urusan pernyataan tak setuju Jokowi, tiga periode, ini soal etika politik saja. Sinyal Gerindra tak setujui Jokowi maju lagi Nyapres 2024 sudah kentara,” ungkapnya kepada Surabaya Pagi di Surabaya, Selasa siang (18/1/2022).

 

Jokowi Hargai Konstitusi

Sebelumnya,Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, pihaknya akan taat pada konstitusi dengan menaati masa jabatan presiden dua periode. Menurut Surya Paloh, hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan hanya dua periode sesuai konstitusi.

"Kita punya komitmen yang sama, Presiden Jokowi punya moralitas komitmen sama untuk hargai konstitusi," kata Paloh dalam acara HUT ke-10 tahun Nasdem, Kamis (11/11/2021

 

Megawati Tokoh Reformasi

Herzaky meyakini pernyataan Megawati, karena ketua umum PDIP tersebut merupakan tokoh reformasi yang pernah ikut andil dalam perumusan pembatasan masa jabatan presiden.

“Karena bagaimana pun beliau termasuk salah satu tokoh reformasi dan sosok yang terlibat dalam perumusan pembatasan masa jabatan presiden,” jelas Herzaky.

Tidak hanya itu, menurut Herzaky, Megawati juga sudah pernah merasakan kerasnya Orde Baru.

“Dia sangat merasakan bagaimana seorang presiden yang masa jabatannya tidak dibatasi, kekuasannya cenderung absolut dan mengarah kepada sikap otoriter,” bebernya.

Oleh sebab itu, Herzaky sangat mengapresiasi sikap ketua umum PDIP tersebut. Karena, menurutnya, semangat reformasi harus tetap ada untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

“Tentunya koreksi total yang bangsa Indonesia lakukan melalui reformasi 1998 harus kita jaga betul semangat dan warisannya,” tegas Herzaky. n jk,03,er