SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kacabdin Sumenep Syamsul Ariefin dianggap plin-plan. Tak sadar dengan kebijakannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC LSM Laki Kab. Sumenep, Misnadin, S. Kanoma.
Menurutnya kacabdin memiliki banyak peran, selain sebagai kacabdin ia juga berperan sebagai komite atau wali siswa. Oleh karenanya apa yang diungkapkannya sesuai dengan skenarionya sendiri. Tanpa harus ada instruksi dari sutradara yang mana dalam hal ini adalah Gubernur.
Baca Juga: Pelapor Tanah Kas Desa di Sumenep, Janji Ungkap Kasus Lebih Besar dengan Pelaku Sama
"Hal terbaru yang dilakukan Kacabdin itu, mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Sekolah SMA/ SMK/ di Kab. Sumenep, bernomor, 900/1257/101.6.31/2022 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2022 tentang Penghentian Penarikan SPP," katanya kemarin.
Dengan keluarnya edaran tersebut, publik seakan dibuat bingung. Sebelumnya ia mengatakan kebijakan SPP Gratis hanya janji politik saja, bahkan ia juga mencontohkan pungutan SPP itu tidak hanya di Kab. Sumenep, melainkan di kota lain juga.
Sementara kini kacabdin mengeluarkan SK yang sejalan dengan kebijakan gubernur yakni penghentian penarikan SPP/SPP gratis.
Hal tersebut cukup membuktikan jika kacabdin tak memiliki prinsip dalam menerapkan kebijakannya. Pernyataannya selalu berubah-ubah dan membingungkan.
"Strategi yang dilakukan kacabdin Sumenep itu layak diterima sebagai pemeran yang hebat mempermainkan peran media untuk melakukan perannya sebagai manusia serba bisa," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Gelar Festival Led Lebaran Hari Ketupat 2024 di Pantai Lombang Sumenep
Misnadin mengatakan, Kacabdin Sumenep, Syamsul Ariefin itu terus mengatur strategi pembenaran dengan mengorbankan orang lain yang tak bersalah, sementara dirinya hanya bermaksud mengadu domba wartawan dalam sebuah pemberitaan.
Terkait SE SPP Gratis yang baru dikeluarkan, Misnadin mengaku kebijakan kacabdin seperti guyonan. Bagaimana tidak, program yang telah berjalan sejak 2019 namun baru kini SE tersebut diterbitkan. Bahkan ia sempat mengumbar bahwa kebijakan tersebut merupakan janji politik belaka.
"Kebijakan Kacabdin Sumenep, dibuat pada saat situasi bergejolak, padahal SPP Gratis itu adalah Kebijakan Gubernur Jawa Timur, sejak tahun 2019 lalu," terangnya.
Baca Juga: Pertengahan Ramadhan, Harga Sembako di Pasar Tradisional Mulai Berangsur Landai
Misnadin meminta kacabdin Sumenep, jangan pernah muncul di media dengan membuat pernyataan yang membingungkan publik.
"Untuk saat ini, Ayo perbaiki sistem pendidikan di Kab. Sumenep, jika saudara merasa tidak mampu mengemban amanah pendidikan, sebaiknya minta mundur secara terhormat saja,” pungkasnya
Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien, kepada Surabaya Pagi, mengaku tidak ada persoalan, bahkan dalam beberapa pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp pribadinya, hanya dibalas, "Semua pertanyaannya sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah." AR
Editor : Moch Ilham
