Kaper BKKBN Jatim Menghadiri HKG PKK yang ke-50

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50, pada Hari Selasa di Ruang Pertemuan Lantai III, Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, (22/3/2022).

Acara ini dalam rangka mengajak masyarakat untuk menggelar komitmen bersama mencegah perkawinan anak-anak di usia dini. 

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dra. Maria Ernawati, MM., PJ. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Jajaran Pengurus PKK Jawa Timur; Ketua Bhayangkari Jawa Timur; Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Pimpinan Organisasi Wanita se-Jawa Timur, Ketua Unicef Jatim, Jajaran Kepala Dinas Pemprov Jatim yang terkait. 

Mengawali acara, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin mengatakan bahwa gerakan PKK dilakukan dengan cara partisipatif dan kerjasama. Program PKK berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena sistem manajemen dilaksanakan dengan baik dan nuansa pembaharuan dalam gerakan PKK sesuai arah gerak pemerintah. Beliau melanjutkan bahwa potensi PKK yang dimiliki harus dipelihara dan digelorakan terus menerus.

“Di tahun 2022, HKG PKK Ke-50 tidak hanya sebagai syarat kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai perwujudan rasa gelora baru, energi baru, dan semangat baru sebagai mitra pemerintah. Karena itu PKK akan berpartisipasi dalam penggerakan untuk bangsa dan berbagi untuk sesama,” ungkap Arumi Bachsin.

Melanjutkan acara, dalam sambutan Khofifah sebagai Pembina TP PKK Provinsi Jawa Timur, Beliau menegaskan perlunya evaluasi gerak PKK untuk mencegah anak-anak tidak melakukan pernikahan dibawah usia. Intervensi yang dilakukan PKK haruslah lebih fokus sehingga wilayah yang masuk intensitas pernikahan usia anak yang tinggi bisa ditekan.

“PKK akan turun sosialisasi ke orang tua untuk mengedukasi masyarakat agar menghindari pernikahan usia dini. Ada persoalan kultur, sosial dan digital yang tidak bisa membatasi anak untuk meniru perilaku yang mengarah pada pernikahan anak, maka yang harus dilakukan adalah mengedukasi anak-anak untuk tidak meniru atau tidak melakukan,” ungkap Khofifah.

Khofifah melanjutkan bahwa kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan turun-temurun bisa terjadi juga karena adanya pernikahan anak.

Khofifah melanjutkan, “ada pandangan bahwa orang tua meminta dispensasi pernikahan anak untuk memperingan kondisi ekonomi keluarganya, padahal setelah anak menikah akan tetap menjadi beban keluarga.”

Menutup acara, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dengan OPD, Ormas, LSM Peduli Perempuan dan anak, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang terkait, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. min