SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Moh. Ali Brigader, kepada Surabaya Pagi mengatakan, kebijakan Bupati dan Kepala DKUPP kab. Sumenep terkait pemasangan portal di pintu masuk pasar Anom adalah kebijakan yang salah.
Menurutnya, pemasangan portal pada pintu masuk Pasar Anom itu hanya demi keuntungan pemerintah untuk mendapatkan retribusi pasar demi pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Sumenep.
Baca Juga: Pertengahan Ramadhan, Harga Sembako di Pasar Tradisional Mulai Berangsur Landai
"Jika diduga ada kebocoran retribusi pasar jangan korbankan pedagang dan masyarakat, setidaknya pemerintah lebih pro rakyat," katanya kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah mengkaji ulang perihal portal tersebut. Sementara jika kebijakan pemerintah tidak pro rakyat maka masyarakat seharusnya memberikan perlawanan.
"Bupati dan Kepala Dinas termasuk saya sama manusia biasa, jadi memiliki kelebihan dan kekurangan, makanya perlu adanya sharing dengan masyarakat banyak bila hal itu melibatkan masyarakat, seperti pasar rakyat," tegasnya.
Ia juga mengatakan, jika kepala Dinas DKUPP, itu seharusnya melakukan studi banding dengan daerah lain, jangan hanya mengatakan bahwa yang dikerjakan saat ini adalah kebijakan kepala dinas yang lama.
"Statement yang salah dan tak memiliki prinsip dalam bekerja, jika apa yang dikerjakan Kepala DKUPP saat ini, hanya sekedar melanjutkan kerja sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga: Aktivis Praja Sumenep Demo Soroti Peredaran Minol
Atas hal tersebut, pihaknya mengajak pemerintah untuk melakukan audiensi sekedar gelar materi mengenai kebaikan dan kebijakan, tujuannya agar tepat guna dan tepat sasaran.
Dikatakan Ali, banyaknya uang negara yang dihambur-hamburkan tidak jelas, termasuk pembangunan pasar sapi seperti di Pakandangan dan pasar Anom di Lt. II yang dibiarkan mangkrak. Hal tersebut menandakan ada yang tidak beres dengan kajiannya.
"Saya tidak akan diam, jika persoalan itu melibatkan banyak orang, makanya saya akan gelar materi dengan pemerintah terkait kinerja pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan," pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas DKUPP Kab. Sumenep, Chainur Rasyid SE, MM, mengatakan pihaknya sangat bersedia, jika ada teman-teman mau gelar audiensi.
Baca Juga: Bupati Sumenep Himbau Agar Produk Lokal Dipertahankan
"Silahkan saja gelar audiensi, biar nanti saya jelaskan hal-hal yang sudah menjadi kebijakan pemerintah," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada semua kalangan yang telah ikut andil dalam melakukan control terhadap kerja pemerintah.
"Saya sangat berterima kasih, karena teman-teman LSM, para aktivis dan media, sudah menjadi mitra pemerintah dengan cara mengawasi kerja pemerintah, kedepannya semoga lebih baik," pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
