SURBAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Bawazier mengungkapkan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia adalah yang terbaik di Asia.
Menurutnya, hal tersebut didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempercepat era elektrifikasi.
Baca Juga: Kemenperin: Stok Gula dan Minyak Goreng Aman Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024
Salah satunya dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. Lalu, kata dia, ada juga insentif dan pajak daerah 0 persen.
"Ekosistem kita sebenarnya paling bagus di Asia. Kita punya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 soal Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan," kata Taufiek di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ia pun menambahkan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Namun, Kemenperin yakin hal itu bisa teratasi jika melihat data yang ada.
“Saya kira sebetulnya ini masalahnya adalah meyakinkan konsumen. Memang perlu adanya perluasan charging station. Ini sebenarnya paralel. Kalau dilihat signifikasi sudah sekitar 40 ribu mobil listrik beredar di Indonesia pada 2022. Tapi kalau dilihat dari persentase itu naiknya ratusan persen,” terangnya.
Baca Juga: Miliki Fasilitas IPAL, Sentra IKM Batik Kota Mojokerto Menjadi Terlengkap se Indonesia
Lebih lanjut, Taufiek menuturkan, insentif untuk mobil listrik di Indonesia menggunakan konsep teknokratik. Konsep ini hampir sama dengan penerapan yang dilakukan pemerintah Thailand.
"Pendekatan teknokratik itu pertama yaitu melalui TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Itu pasti semua bangsa itu ingin nilai tambah dari dalam negerinya. Kedua, untuk fairness adalah power dari listrik itu sendiri atau baterai," ujarnya.
Ia menjelaskan, di Thailand, mobil listrik dengan kapasitas sampai 30 kilowatt per jam (kwh) mendapat insentif 70 ribu bath. Sedangkan di atas 30 kwh itu sekitar 140 ribu bath atau sekitar Rp70 juta.
Baca Juga: Berpotensi Kembangkan IKM, Menperin Genjot Industri Modifikasi Otomotif
“Pendekatan kita sebetulnya hampir sama, cuma ini kita buat tiga. Jadi di bawah 30 (kwh) kan ada mobil yang kecil-kecil. Lalu kalau ada yang punya kapasitas baterainya lebih tinggi, antara 30-50 kwh, lalu 50 kwh ke atas. Hybrid itu kan juga punya kontribusi 50 persen mengurangi bahan bakar fosil,” tuturnya.
Sementara untuk insentif kendaraan hibrid, kata Taufiek, pendekatan yang paling memungkinkan adalah menghitung kadar CO2, misalnya pada setiap 125 kilometer (km) berapa CO2 yang dihasilkan. Pendekatan tersebut dinilai paling memungkinkan mengingat kendaraan hibrid masih menggunakan bahan bakar fosil.
"Jadi tidak bisa secara general. Misal dikasih insentif Rp80 juta, tetapi kan harus lihat dulu. Jadi fairness-nya kita bangun, transparan juga, dan yang paling penting itu kita mempunyai value added," tutupnya. jk
Editor : Redaksi
