SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur dr Sutrisno, ikut prihatin tentang ketidakakurat data covid-19 yang dipublikasikan Kemenkes. Termasuk data yang ada di provinsi Jawa Timur.
Makanya, Dr. Sutrisno menilai data kasus kematian akibat Covid-19 sejumlah daerah di Jatim saat ini tak layak untuk jadi dasar pengambilan kebijakan masa pandemi. Pasalnya, banyak kematian terkait Covid-19 yang tak dilaporkan.
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
Minggu ini, ada sejumlah daerah di Jatim hanya melaporkan kasus kematian yang rata-rata relatif kecil per harinya. Sementara, kasus meninggal terkait Covid-19 di lapangan jauh lebih besar.
"Data yang ada jangan hanya data di meja untuk mengambil keputusan. Sehingga data yang masuk cuma 0, cuma 2, tapi coba lihat kuburan; hampir 20-30 kali lipat dari pada data yang ada di meja," cetus Sutrisno, Minggu ini.
Selain dari IDI, ada data dari LaporCovid-19, per Rabu (21/7/2021) lalu. LaporCovid-19 mencatat total kematian akibat Corona mencapai 98.014 kasus. Sementara, Satgas Covid-19 pada hari yang sama mencatat 77.583 kasus. Ini artinya ada gap 20.431 kasus. Selisih data kematian ini salah satunya terjadi di Jawa Timur.
Antara lain ditemukan di Kota Malang. Satgas setempat mencatat, Senin (19/7), tercatat nol kematian. Tapi LaporCovid-19 menerima laporan telah 26 jenazah dimakamkan dengan protokol Corona.
Dengan contoh kasus teraktual ini, data mana yang dipakai acuan pemerintah, LSM dan publik.? Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Syahrizal Syarif menilai jika situasi ini tidak diluruskan, kepercayaan publik kepada pemerintah akan menurun. Dan ini berbahaya. “Keakuratan dan keterbukaan data penting agar masyarakat mengetahui dan memahami informasi yang benar. Jika pemerintah berharap masyarakat ikut terlibat bersama dalam penanggulangan wabah, maka dibutuhkan ikatan saling percaya," kata Syahrizal, 6 April 2020 lalu.
***
Selasa kemarin, saya keliling ke beberapa rumah sakit rujukan di Surabaya. Saya mendengar keluhan tentang data covid yang masih tidak akurat.
Beberapa teman di KPU menyebut, data covid-19 beda dengan data peroleh suara saat pilkada dan pilpres. Saat politik, pihak yang berkepentingan termasuk KPU, berpotensi memainkan data suara. Tapi urusan pasien terpapar covid dan kematian karena covid, menyangkut kemanusiaan juga. Selain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Secara akal sehat, dari dua pertemuan di rumah sakit rujukan san KPU, saya menyimmpulkan atas ketidakakuratan data covid-19 bisa berpotensi mengacaukan publik.
Termasuk data kematian. Artinya data kematian yang berbeda antara riil di lapangan dengan data administrasi di satgas misalnya, bisa mengecoh masyarakat. Dengan data kematian yang menurun drastic, seolah situasi penularan virus saat ini aman terkendali seperti yang berulang kali di narasikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Akibat angka kematian yang tidak akurat semacam itu masyarakat bisa menyepelekan anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah atau social distancing. Sementara pemerintah bisa mengakui klaim Menko Investasi Luhut, sehingga dimungkinkan terjadikan pelonggaran kerumunan di masyarakat.
Padahal publik tahu bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19, diperlukan juga peran dari aktor non-pemerintah yaitu ormas, RW-RT dan Karang Taruna (Kampung Wani). Maklum, data kasus covid-19 yang akurat sangat diperlukan pemerintah dan non pemerintah agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
Pertanyaannya, dari ketidakakuratan data kematian seperti ini dan dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, publik makin tidak mempercayai angka kasus covid-19 yang diumumkan pemerintah. Ini menyangkut kewaspadaan masyarakat.
Praktik beda data antara Kemenkes dan provinsi semacam ini, pernah terjadi awal terjadinya covid-19 di Indonesia, pada Maret 2020.
Saat itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meyakini jumlah penderita terpapar covid-19 jauh lebih banyak dari yang diumumkan pemerintah pusat. Dalam telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 3 April 2021 lalu, Ridwan Kamil meyakini ini. Keyakinannya ini didasari pada hasil tes cepat (rapid test). "Dari temuan di lapangan saya meyakini, kasus kita berlipat-lipat," kata Gubernur Jawa Barat ini.
Gubernur Ridwan mengaku merujuk keterangan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat yang sudah melakukan uji cepat terhadap 16.686 orang hasilnya, 809 dinyatakan indikasi positif, 15.754 negatif, dan 70 tes invalid.
Angka ini lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan data yang diumumkan gugus tugas nasional Kemenkes yaitu 252 kasus positif.
Ridwal Kamil memberi contoh terkait hasil tes cepat yang menggunakan darah. Hasilnya menyatakan ada indikasi positif, maka seseorang akan dicek lagi dengan metode PCR atau swab tes. Maklum, metode tes darah, saat itu dianggap paling valid. Sementara yang diumumkan pemerintah pusat adalah hasil dari swab test .
Masalahnya, kapasitas swab test terlalu rendah, atau menurut Ridwan Kamil "jumlahnya terbatas." Kapasitas tes ini banyak disorot masyarakat, termasuk oleh warganet, dan mengarah ke dugaan 'manipulasi'.
***
Baca Juga: Kompromi dengan Pemudik
Saya juga menemukan penambahan pasien positif. Beberapa hari terakhir rata-rata 100. Ini dianggap hasil dari keberhasilan pemerintah karena itu menandakan kurva penambahan melandai yang istilah Menko Investasi, Covid-19 terkendali Masalahnya, jumlah pengetesan juga berada di angka tersebut.
Masalahnya, Kementerian Kesehatan hanya mengetes 129 sampel. Seluruhnya menunjukkan hasil positif. Kejadian serupa terjadi pada esok hari, ada 114 sampel. Lagi-lagi semuanya menunjukkan hasil positif. Ini bagi pemerhati non-pemerintahan, terkesan main-main.
Pada hari lain, Kemenkes telah menggelar 11.242 tes atau bertambah 1.530 dalam satu hari. Kapasitas pengujian melonjak lebih dari 10 kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Kendati begitu, jumlah kasus positif masih bertahan di kisaran 100an.
Masalah data seperti ini menjadi perbincangan sejumlah peneliti di Unair yang saya temui. Bahkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo. Pejabat BNPB mengatakan terjadinya perbedaan data antara instansinya dan Kemenkes. Data yang disampaikan ke publik adalah milik Kemenkes, dan itu, katanya, tidak bisa diakses secara utuh oleh BNPB. Benarkah ada ketertutupan dari Kemenkes. Walahualam.
***
Saya pernah mencatat pernyataan Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio. Prof Amien memperingatkan ada bahaya jika mempermainkan data jumlah infeksi Covid-19. Menurut dia, jika tidak menggunakan data terkini, bisa saja justru meningkatkan jumlah kasus Covid-19.
Amin memberikan contoh, misalnya di suatu daerah dilaporkan jumlah kasusnya menurun, secara psikologis itu akan menyebabkan timbulnya rasa percaya diri bahwa kondisi membaik. Di sisi lain jumlah kasus yang sebenarnya, sebenarnya lebih banyak dari yang dilaporkan.
“Tentu sangat berbahaya. Karena dianggap sudah terkendali, padahal belum tentu, kewaspadaan masyarakat kendur,” ujar dia saat dihubungi, Kamis, (22/7/2021).
Amin yang Guru Besar Ilmu Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu meminta masyarakat tidak kendur dalam menjalankan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
Baca Juga: Waspadai! Sindrom Pasca Liburan, Post Holiday
Sementara, pesan Amin, pemerintah tetap fokus dengan 3T (testing, tracing, dan treatmen). “Bagaimanapun kondisinya, sampai benar-benar kasus mereda.”
Pertanyaannya, mungkinkah ada rumah sakit yang diduga mengcovidkan pasien? Saya juga mencatat kejadian serupa pernah terjadi di Iran.
Juli 2020 lalu, angka kematian karena virus corona di Iran hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan klai, pemerintah Iran, demikian temuan investigasi oleh BBC Persia.
Catatan pemerintah sendiri menunjukkan hampir 42.000 orang meninggal dengan gejala Covid-19 hingga 20 Juli, dibandingkan 14.405 yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatannya.
Jumlah orang yang diketahui terinfeksi juga hampir dua kali lipat dari angka resmi yaitu 451.024 dibandingkan dengan 278.827. Demikian dikutip dari BBC.
Adanya perbedaan data riil dan laporan pemerintah, para pengamat yang saya hubungi masih meragukan data covid-19 yang diumumkan pemerintah.
Pengamat menduga ada ketidakberesan pendataan antara tingkat nasional dan regional. Akhirnya para ahli statistik mencoba memberikan perkiraan alternatif.
Ditemukan bahwa tingkat penghitungan yang rendah, sebagian besar disebabkan oleh kapasitas tes.
Kemudian informasi yang bocor ke BBC mengungkapkan pihak berwenang Iran telah melaporkan angka harian yang jauh lebih rendah meskipun memiliki catatan semua kematian - menunjukkan bahwa data sengaja ditekan. Apakah Indonesia meniru praktik di Iran? Walahualam. Tapi kini sudah mulai ada sejumlah lembaga non pemerintah yang mengkritisi data-data yang diumumkan Kemenkes R.I.
Akal sehat saya dengan perbedaan data antara Kemenkes dan daerah serta pemerintan dan non pemerintah, saya usulkan perlu dilakukan integrasi data Covid-19. Catatan pinggirnya, agar pemerintah tidak sengaja mengendalikan data untuk dibuka ke khalayak luas.
Usulan saya ini, agar masyarakat bisa mengetahui secara riil pasien terpapar yang diperiksa, isoman di rumah, jumlah positivity rate Covid-19 di daerah termasuk yang meninggal dan dimakankan.
Usulan saya ini agar ada kewaspadaan dari masyarakat. Pertanyaan saya seorang jurnalis muda, ketidakakurat data Covid-19 di Kemenkes, sampai sekarang, sebenarnya siapa yang bermain? Apakah ada kesengajaan? untuk apa? ([email protected])
Editor : Moch Ilham
