SURABAYAPAGI.com,Sampang - Kinerja Satgas Covid-19 Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur loyo dalam keseriusan menanggulangi dan mengantisipasi ancaman Covid-19.
Logonya ketua Satgas Covid 19 Kecamatan Camplong, ada dugaan pembiaran pelanggaran masyarakat dengan adanya pagelaran orkes dangdut yang mengabaikan protokol kesehatan. Seperti yang terjadi di Dusun Rembeng dan di Kampung Montor, Desa Banjar Tabulu.
Baca Juga: Walaupun Rival Belum Muncul, Dukungan H Slamet Junaidi Melesat
Atas kejadian tersebut, Satgas Covid-19 pun jadi bulan-bulanan publik, sebab konser dangdut yang digelar pada Senin (02/08/2021) malam itu sebelumnya sudah didatangi oleh mereka. Namun ada dugaan, jika mereka tidak punya nyali untuk menggagalkan dangdutan itu.
Akibatnya, kini kepercayaan warga terhadap tim Satgas kecamatan sudah mulai luntur. Warga pun menduga ada skenario kongkalikong dalam terlaksananya dangdutan yang bahkan berlangsung sangat meriah ditengah penerapan PPKM level 4.
Abdur Rohim, salah satu warga Kecamatan Camplong mengatakan bahwa Satgas Covid-19 itu sebenarnya memiliki wewenang penuh untuk menggagalkan acara dangdutan tersebut.
"Acara dangdutan itu kan sudah diketahui oleh Satgas Covid-19 Kecamatan, tapi kok dibiarkan. Kenapa tidak ditindak tegas, ini ada apa???," ujar Rohim warga setempat, Rabu (04/08/2021).
Menurutnya, masyarakat bisa patuh pada aturan jika pelaksanaanya memiliki ketegasan. Karena itu, kata dia, jika ada agenda masyarakat yang menimbulkan kerumunan, Satgas kecamatan harus tegas tanpa tebang pilih.
"Mau itu orang berduit, tokoh atau siapapun yang juga punya pengaruh, tetap harus ditindak tegas agar permasalahan Covid-19 ini tidak disepelekan," tegasnya.
Menurut Rohim menegaskan tidak ada satu orang pun kebal terhadap virus corona. Oleh karena itu, pencegahan dengan disiplin protokol kesehatan mesti diambil. Jika melihat ada kerumunan, aparat bisa membubarkannya dan mengambil tindakan, bukan lagi sekedar imbauan.
"Jadi jangan hanya sekedar himbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," imbuhnya.
Baca Juga: Pj Bupati Sampang Diduga Mengesampingkan Asas Kepatutan dan Kepantasan
Rohim menyayangkan tanpa adanya ketegasan dari pihak Satgas Kecamatan, Covid-19 disebutnya akan terus menerus memakan korban.
"Pembiaran pada acara Orkes di dusun rembeng dan montor itu akan menimbulkan kecemburuan warga lainnya dan itu berpotensi akan membuat masyarakat bertindak semaunya," ucapnya.
Kendati pihak penyelenggara beserta sejumlah biduan dan musisi sudah membayar denda administratif, Rohim mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari Peraturan Bupati Sampang, bukan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018.
"Itu sanksi sifatnya administratif. Kembali ke UU Karantina, apa tujuan kekarantinaan? Tujuannya mencegah keluar masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat, dan tidak mencegah ini sudah masuk pidana. Jadi meskipun sudah ada sanksi administratif, mestinya tidak menghilangkan pidananya," ujar Rohim.
Rohim menambahkan sebesar apapun nilai sanksi denda yang dikeluarkan, kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar prokes. Untuk itu, ia berharap, pemkab merevisi Perbup penanganan Covid-19 sehingga sanksi hukum penjara bisa diterapkan kepada pelanggar berat.
Baca Juga: Plt Staf Ahli Dapat Sanjungan Jiwa dari H Slamet Junaidi
"InsyaAllah dengan sanksi hukuman penjara, kami yakin dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar sehingga masyarakat akan lebih patuh dan disiplin dalam menerapkan prokes,"katanya.
Sekedar diketahui, Pengadilan Negeri Sampang telah menggelar sidang tindak pidana ringan (Tipiring) terhadap para pelanggar prokes di Dusun Rembeng, Desa Banjar Tabulu, pada Selasa (03/08).
Dalam putusannya para pelanggar prokes tersebut dikenai sanksi denda yang berbeda. Yakni, pelanggar atas nama H Ismail selaku penyelenggara didenda sebesar Rp 8 juta.
Untuk pimpinan orkes di sanksi denda Rp 4 juta, dan sembilan orang penyanyi serta musisi, masing-masing bayar Rp 1 juta. Sedangkan empat tamu undangan lainnya per orang didenda Rp 250 ribu.
Sementara itu, untuk satu orang penyanyi yang masih dibawah umur di denda Rp 30 ribu. Sehingga total keseluruhan sanksi denda sebesar Rp 22 juta.gan
Editor : Mariana Setiawati
