SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya ya kaget, kagum sekaligus heran. Campur rasa senang dan sedih setelah membaca pernyataan Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj.
Pernyataan dari Kyai NU ini membuktikan bahwa urusan vaksin covid-19, bukan semata domain sejumlah menteri dan kepala BPOM.
Baca Juga: BPOM Ingatkan Mainan Kosmetik untuk Anak, Berbahaya
Organisasi kemasyarakatan seperti NU, juga peduli. Maklum vaksin itu urusan kemanusiaan dan rakyat. Bukan segelintir pejabat pemerintahan.
Apalagi pejabat yang merasa memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan urusan rakyat yang mau berpikir kemanusiaan.
Said Agil Sirajd, tampaknya membaca perdebatan soal pro-kontra penolakan vaksin nusantara gagasan Dr. Terawan. Juga mendengar pelambatan pembuatan vaksin merah putih.
Sebagai tokoh agama yang memiliki jaringan luas, Ketua PBNU dengan pernyataannya itu tahu bahwa vaksin diharapkan mampu melindungi manusia dari angkara murka virus Corona. Makanya, ia heran, negara sebesar Indonesia tidak mau memproduksi vaksin sendiri ketimbang impor.
Bisa jadi, kyai Said Agil bukan ulama tradisional yang Cuma tahu urusan ngaji. Ulama satu ini bisa mengakses informasi ke seluruh dunia.
Orang yang memiliki mobilitas tinggi hampir dipastikan tahu bahwa vaksin anti virus Corona untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pertanyaannya, ada apa Negara sebesar Indonesia tidak memberi kesempatan warganya atau perusahaan dalam negeri melakukan penelitian pembuatan vaksin sesuai kaidah internasional. Kyai Said, dari pernyataannya tahu urusan ini. Makanya ia membuat pernyataan yang memerahkan telinga penyelenggara Negara.
Mengingat vaksin sangat didambakan 270 juta rakyat Indonesia. Dambaan vaksin buatan sendiri, bukan impor.
***
Informasi kesehatan dari belahan dunia saat ini mudah diakses melalui internet, mengabarkan bahwa Sinovac Biotech Ltd, adalah perusahaan produk vaksin Sinovac dari China. Perusahaan ini memulai pengujian klinis vaksin Covid-19, tahun 2020 dengan modal pas-pasan. Juga ilmu vaksin, tidak bertele-tele seperti yang disoroti oleh Kepala BPOM Indonesia, Penny K Lukito.
Informasi yang saya dapat, vaksin dari Sinovac dipilih sejumlah otoritas di Indonesia karena "metode pembuatan vaksin yang digunakan oleh Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bio Farma.
Sejauh ini, untuk mencapai tujuan vaksinasinya, China tidak hanya menyetujui lebih banyak vaksin untuk memperluas pasokan. Tetapi juga memperbesar populasi sasarannya untuk memberi lebih banyak orang akses ke vaksin.
Nah, ada apa masih tahap penelitian saya, BPOM Indonesia ketar-ketir dengan vaksin gagasan Letjen (Purn) Dr. Terawan. Apakah BPOM meragukan integritas Dr. Terawan? atau ada pesan sponsor agar Indonesia jangan memproduksi vaksin corona lebih dulu, sebelum 270 juta rakyat Indonesia di vaksin luar negeri?
Saya memiliki catatan bahwa pengusaha Sinovac Biotech Ltd, pernah menyatakan setelah negaranya terserang virus, baru berencana membangun pabrik . Pembangunan ini mengandalkan dana pinjaman dan lahan. Apalagi ilmu memproduksi vaksin corona. Seperti dilansir Reuters, Sinovac berharap bisa memproduksi ratusan juta vaksin per tahun.
Juga sejumlah ilmuwan di seluruh dunia, pada saat yang sama berlomba untuk mengembangkan vaksin covid-19.
Mereka meneliti dan memprouksi vaksin, di perusahaan farmasi Asia, Eropa, ataupun Amerika. Penelitian terhadap anti-Covid-19 itu juga didukung pemerintah dan investor yang menggelontorkan dana hingga ratusan juta dolar AS.
Komisi Eropa misalnya meminta bantuan perusahaan bioteknologi asal Jerman, CureVac, untuk menanamkan modal hingga 80 juta euro.
Dukungan modal ini untuk mendukung penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berharap vaksin itu akan dapat tersedia tahun 2020. Dan Alhamdulillah, awal tahun 2021, telah berproduksi.
Pertanyaannya, ada apa Negara membiarkan BPOM malah menghambat gagasan pembuatan vaksin berbahan vaksin personal berbasis sel dendritik (dendritic cell).
Apakah Negara tidak tahu bahwa hampir semua perusahaan di China dan Eropa, membutuhkan dukungan dari Negara dan perusahaan bermodal.
Salahkah Dr. Terawan, sebagai seorang militer berpangkat Letjan Jenderal, dalam mengembangkan vaksin Nusantara telah mengandeng Aivita Biomedical Corporation AS, Universitas Diponegoro, dan RS Kariadi Semarang ?
***
Saya pikir, untuk saat ini tidak hanya Said Agil Sirajd, saja yang membaca perang biologis. Sudah lama, ada wacana global yang memberi pencerahan soal itu. Adalah Presiden Brasil Jair Bolsonaro, kepala Negara di dunia pertama yang berani menyoroti vaksin bagian dari "perang biologis".
Said Agil mungkin terlalu sopan melontarkan kritik soal perang biologis saat ini. Tetapi Presiden Brasil mengingatkan bahwa militer di seluruh dunia mendengar perang kimia, biologi dan radiologi. Semua perang baru.
Masuk akal tokoh agama sekelas Said Agil, di tengah kegelisahan Indonesia ‘’distop’’ memproduksi vaksin sendiri, mau berpikir sebagai negarawan.
Apakah ia mengkritik Presiden Jokowi yang merangkap kepala Negara tetapi tidak memiliki kepekaan terhadap perang biologis seperti Said Agil Sirajd.
Sebagai jurnalis, saya berharap pernyataan “Indonesia, negara kalah perang biologis’’ dari ulama sekelas Said, mesti didengar presiden Jokowi.
Kritik atau masukan dari Ketua Umum PBNU tentang vaksin bernarasi “negara kalah perang”, bisa dijadikan otokritik bagi kepala Negara.
Baca Juga: Terungkap, Eks Kajari Trenggalek Lulus Mustofa, Putar Balikan Fakta
Sebenarnya ada apa dengan pengelolaan vaksin di Indonesia yang masih impor?.
Terkesan Said Agil Sirajd, lebih punya sense of crisis ketimbang kepala negara Indonesia.
Pernyataan Ketua Umum PBNU ini bisa juga menggambarkan Kyai di ruang publik bisa mengkritik penyelenggara, karena publik juga.
Saya mencatat, apa yang disampaikan kyai Said Agil, kali ini memiliki relevansi otokritik pada penyelenggara Negara dan seluruh umat di Indonesia dari macam agama.
Kritik kyai Said ini mengingatkan saya tentang sikap Gus Dur yang pernah melakukan otokritik ke dalam umatnya sendiri dengan pola beragama di ruang publik (termasuk bernegara).
Maka, ketika terjadi kerusuhan di Maluku, misalnya, Gus Dur justru "menjewer" umat Islam. Begitu etikanya. Bapak yang baik tidak akan menjewer anak tetangga saat anak tetangga itu bertengkar dengan anak sendiri.
Artinya, urusan anak tetangga, kavling bapaknya untuk mengajari. Bapak yang baik akan menasehati anak sendiri kapan perlu menjewernya.
Demikian juga urusan vaksin impor? Said Agil tidak menjewer importir, tetapi mempertanyakan eksistensi Negara saat perang biologis. Mengapa tidak ada penyelenggara Negara satu pun yang menjewer Kepala BPOM Penny, agar tidak menghambat penelitian tim dari Dr. Terawan. Toh tidak menggunakan uang Negara. Ada apa. ?
Saya kira kyai Said Agil Sirajd, tokoh ulama yang memulai tradisi otokritik yang diajarkan Gus Dur, jewerlah anak sendiri, ketimbang menjewer kapitalis global yang mengatur distribusi vaksin asing untuk anak Indonesia.
Bisa jadi saat ini Ketua umum PBNU sedang marah mikir vaksin di Indonesia yang masih belum diproduksi dari negeri sendiri. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
