Khofifah dan Risma, Wajar Capres 2024

Khofifah Indar Parawansa (kiri) Tri Rismaharini (kanan)

 

Perempuan Indonesia jadi Kepala Daerah Kian Meningkat

 

 

 

Perempuan Berpolitik ingat Peran Pemilih Perempuan, Bebaskan dari Patronase, Faktor Kekerabatan dengan Figur-figur Daerah, Masyarakat yang Haus Perubahan, terus Aktif Berpolitik, Jaga Moral Politik, dan Kesadaran Politik Kaum Perempuan

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Sepuluh tahun terakhir ini tren perempuan dalam dunia politik terbilang menaik dan positif. Data dari Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) menunjukan adanya kenaikan partisipasi perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah terutama dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Maka itu, kabar dicalonkannya Gubernur Jatim Khofifah dan mantan walikota Risma Triharini jadi Capres 2024, bukan isapan jempol belaka.

Dari catatan Litbang Surabaya Pagi, hingga Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu, di pulau Jawa, ada 25 kepala daerah perempuan yang memimpin daerahnya masing-masing. Mulai dari Gubernur, Bupati hingga Wali Kota. Khususnya di Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota, ada 7 daerah yang dipimpin Bupati/Wali Kota seorang perempuan. Plus satu Gubernur perempuan yang juga dipimpin seorang perempuan, yakni Khofifah Indar Parawansa.

Padahal pada tahun 2015, angka partisipasi perempuan dalam pilkada masih 5,90 persen. Angka ini kemudian naik di tahun 2017 menjadi 8,7 persen. Tahun partisipasi wanita meningkat menjadi 9,06 persen. Terakhir pada Pilkada serentak 2020 lalu, jumlah partisipasi wanita melonjak sebanyak 10,6 persen. Lonjakan partisipasi perempuan ini diperhatikan sejumlah politisi perempuan lokal Surabaya, pengamat politik, pengusaha perempuan dan peneliti nasional.

 

Kesadaran Politik Perempuan

Menurut Politisi Partai Golkar Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna SE, MM, meningkatnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor utamanya adalah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam UU tersebut memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

"Jadi kesempatan perempuan diakomodir oleh UU. Otomatis perempuan bisa berkarya di sana," kata Ayu, sapaannya kepada Surabaya Pagi, Minggu (09/05/2021).

Selain adanya aturan hukum, faktor lain yang mempengaruhi peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah timbulnya kesadaran politik dalam diri perempuan.

"Saat kesadaran itu ada, payung hukumnya juga tersedia, jadi terakomodir suara perempuan itu. Kalau dulu itu sulit untuk ikut dalam pemilu bahkan tidak ada kesempatan," katanya.

Kendati begitu, Ayu menjelaskan angka 30 persen partisipasi perempuan yang diatur oleh UU nomor 2 tahun 2008 masih sangat kecil. Saat ini menurutnya, jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan secara sensus masih lebih banyak perempuan.

"Sejujurnya di masyarakat lebih banyak perempuan. Jadi menurut saya masih kurang mas. Ya 40% lah atau Paling tidak 35 naik 5% lagi. Jadi bisa imbangilah," katanya.

 

Pendidikan Politik Perempuan

Sementara itu, Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur Reny Widya Lestari menjelaskan, meningkatnya partisipasi perempuan disebabkan oleh faktor pendidikan khususnya pendidikan politik di kalangan perempuan.

"Memang meningkat, karena perempuan itu sadar bahwa hanya melalui politiklah dia bisa memperjuangkan haknya. Jadi kesadaran itu dari perempuan sendiri," kata Reny Lestari.

 

Perempuan di Pilpres 2024

Saat dikonfirmasi terkait potensi keikutsertaan perempuan dalam kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024, baik Ayu maupun Reny menyebutkan beberapa nama yang diangkap punya kapisitas dan kapabilitas dalam mencalonkan diri.

Beberapa nama diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur saat ini, Khofifah Indarparawansa dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Untuk Presiden saya kira akan terbuka bagi siapa saja ya. Karena pak Jokowi sudah periode terakhir. Mungkin bisa saja akan muncul tokoh-tokoh perempuan di tingkat nasiobal terlihat kiprahnya. Kita lihat saja, ini sudah 2021 masih ada 3 tahun. Tapi untuk saat ini, Bu Khofifih dan Bu Risma saya rasa layak untuk dicalonkan," ucap Reny.

 

Integritas Moral Politik

Meski partisipasi perempuan dalam politik terus meningkat, wanita yang juga adalah ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mewanti-wanti agar tetap berpegang teguh pada integritas dan moral politik.

Hal ini diingatkannya mengingat, angka korupsi di Indonesia saat ini terbilang cukup tinggi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, KPK sempat menangkap mantan Bupati Talaut, Sri Wahyumi karena telibat dalam suap pembangunan pasar.

"Dalam kepemimpinan salah satu yang kita harus jaga adalah moral, khusunya moral politik. Tanggung jawab yang diamanatkan ke kita itu harus dijaga, kalau buat jelek maka rusaklah amanat tadi," katanya.

"Dan korupsi itu berhubungan dengan mindset seseorang. Bukan pada gender, laki atau perempuan. Bisa siapa saja. Karena itu menjaga marwah integritas seorang pemimpin itu yang sangat penting," lanjutnya.

Kepada seluruh perempuan di Indonesia khususnya di Surabaya, ia menghimbau untuk terus berperan aktif dalam dunia politik. Khusus bagi pembuat kebijakan, ia menghimbau agar ruang-ruang publik bagi perempuan diberikan sama laiknya laki-laki.

Karena perempuan dalam mencapai posisi puncak karier katanya, harus melewati hambatan yang lebih besar dari pada laki-laki.

 

Pasti ada Ketimpangan

"Jadi mudah-mudahan ke depan ada regulasi atau aturan yang  mendukung itu, bahwa perlu adanya pembentukan kepemimpinan di tingkat perempuan. Karena kalau separuh penduduk Indonesia yang namanya perempuan, tidak kita berikan pendidikan politik yang baik, tidak diberikan porsi jabatan politik yang baik, pasti ada ketimpangan. Dan itu menjadi sumber dari masalah kalau sudah ada ketimpangan. Jadi keadilan itu mohon bisa ditegakan," tegasnya.

Terpisah, pengamat politik LIPI Siti Zuhro, eksistensi perempuan sebagai calon kepala daerah mulai diapresiasi para pemilih di daerah-daerah. Hal itu, menurut Siti, tidak terutama disebabkan pencitraan, melainkan terselip harapan masyarakat yang haus perubahan.

Dia mencontohkan sejumlah daerah yang terbilang sukses lantaran dipimpin perempuan. Surabaya merupakan contoh yang menurutnya cukup mengemuka. Sudah dua periode, Risma bisa memimpin kota Surabaya sudah diakui baik di tingkat Surabaya hingga Nasional bahkan Internasional. Kini, Risma pun dipercaya menjadi menteri oleh Presiden. Ini menunjukkan prestasi dari kinerja Risma diakui.

"Tampaknya, kehadiran perempuan dalam politik atau pilkada sudah mulai diakui dan dipertimbangkan oleh pemilih. Salah satunya, karena bukti-bukti konkret kinerja perempuan pemimpin politik, sebagaimana ditunjukkan mantan walikota Surabaya, Risma kemarin. Dan kini, mulai muncul kepala daerah perempuan," kata Siti Zuhro dalam pesan singkatnya, Minggu (9/5/2021) kemarin.

 

Faktor Popularitas

Namun, dia melanjutkan, pemilih juga masih dipengaruhi faktor popularitas. Selain itu, menurut Siti, sejumlah perempuan calon kepala daerah juga masih bergantung pada faktor kekerabatan dengan figur-figur dominan di daerah.

Karena itu, perempuan yang nantinya menjadi kepala daerah diharapkan mampu membebaskan diri dari kecenderungan patronase.  "Faktor popularitas dan dukungan politik kekerabatan ikut berpengaruh terhadap keterpilihan calon pemimpin perempuan." ujarnya.

Sementara, dari analisis pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Mochtar W Utomo, ada faktor lain para kepala daerah perempuan bisa mendapat panggung politik di daerah masing-masing.

Yakni, ada peran pemilih perempuan yang ikut mendukung keterpilihannya kepala daerah perempuan itu sendiri. Dulu suara perempuan yang mayoritas ini tersaluran kepada calon laki-laki. Ketika semakin banyak perempuan yang mencalonkan diri, dengan sendirinya mereka bergeser kepada perempuan atas dasar kesamaan gender," kata Mochtar.

Pemimpin perempuan ini seiring dengan merebaknya kesadaran gender di tingkat global. "Jhon Naisbit, pengarang buku Megatrend 2000 menyebut, di abad 21 sosok perempuan akan merebut panggung sosial, ekonomi, dan politik di arena global," tuturnya.

 

Desy Ratnasari Artis Jabar

Artis Desy Ratnasari dan Airin Rachmi Diany, kini muncul menjadi kandidat  Gubernur Jawa Barat mendatang. Peluang keduanya dinilai cukup besar seandainya Ridwan Kamil tak mencalonkan kembali dan memilih untuk berkompetisi di Pilpres 2024.

Hal tersebut terungkap lewat survei yang dilakukan oleh Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC).

Nama Desy yang kini menjadi anggota DPR dan Airin mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu bersaing dengan sejumlah nama-nama lama yaitu Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, hingga Rieke Diah Pitaloka. Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi pernah ikut bertarung pada Pilgub Jabar 2018 lalu.

Direktur Riset IPRC, Leo Agustino mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, jika pemilihan gubernur dilakukan saat ini, Ridwan Kamil sebagai petahana akan menjabat kembali.

Hal ini diimbangi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mantan Wali Kota Bandung tersebut yang berada di angka 74,0 persen.

"Termasuk kepuasan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat yang berada di angka 52,8 persen," ungkap Leo saat rilis hasil survei di Anatomi Caffe & Space, Bandung, Sabtu (8/5/2021).

Dari 400 orang yang dijadikan sampel, muncul nama-nama kandidat selain Ridwan Kamil. Mulai dari Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, Desy Ratnasari, Airin Rachmi Diany, Rieke Diah Pitaloka hingga Sule dan Aa Gym.

Metode penarikan sampel melalui multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 396 atau 99 persen.

Sebanyak 396 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata sebesar ± 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populasi survei yaitu masyarakat yang berada di sembilan daerah Jabar, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cirebon.

Menanggapi hasil survei tersebut, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi menyatakan, munculnya nama Desy Ratnasari dan Airin Rachmi Diany, cukup mengejutkan.

Muradi menilai, secara sosok Desy Ratnasari cukup potensial. Ia dikenal memiliki basis kuat di Jabar Selatan, Sukabumi, Cianjur dan Bogor. n sem/bid/sur/rm/lit/cr2/rmc