Khofifah Ditegur Presiden

Gubernur Jatim Khofifah. SP/Byob

Serapan Anggaran Pemprov Jatim baru 30 Persen

SURABAYA PAGI, Surabaya - Serapan anggaran Pemprov Jawa Timur ternyata masih jauh dibawah target. Hal ini terungkap saat Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor akhir minggu lalu. Serapan anggaran Pemprov Jawa Timur masih di angka 30 persen pada kuartal ketiga. Jawa Timur ada pada urutan 16 tertinggal jauh dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebutkan persentase realisasi belanja Pemda berdasarkan APBD masing-masing Provinsi. DKI Jakarta ada di urutan paling atas yang realisasi belanja APBD-nya paling tinggi, sementara Sumatera Selatan sebagai yang realisasi belanja APBD-nya paling rendah. Sementara Jawa Timur berada di urutan ke-16 dengan angka 30%. "Ini realisasi belanja APBD paling tinggi soal penanganan Covid tertinggi DKI Jakata. Dan paling rendah, Sumatera Selatan. Ada beberapa daerah yang masih zona merah, seperti Jatim, masih 30 persen. Jauh dibawah DKI," ucap Presiden Jokowi kepada para Gubernur se Indonesia itu.

Sebagaiama diketahui APBD Jatim untuk tahun 2020 ditetapkan Rp35,1 triliun atau meningkat dibandingkan 2019 (Rp33,41 triliun). Anggaran tersebut untuk belanja daerah dan diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan pendidikan.Karenanya Presiden meminta Pemda meningkatkan belanja Pemerintah di tiap provinsi agar ekonomi dapat kembali pulih. Menurutnya, momentum untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ada di bulan Juli, Agustus, dan September atau kuartal ketiga 2020.

“Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September,” kata Presiden. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Soekaryo enggan berkomentar terkait rendahnya realisasi anggaran di Provinsi Jawa Timur. Kata dia, realisasi anggaran merupakan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Kalau realisasi anggaran BPKAD," ujarnya.

 

Survey Proyek Virtual

Sementara, Gubernur Jatim Khofifah setelah mendapat “teguran”, justru membuat kebijakan melaksanakan survey proyek dari dana hibah secara virtual. Padahal, ditengah pandemi Covid-19, pelaksanaan survey secara virtual tidak mudah, dan membuat pengerjaan proyek menjadi lebih lama dan pencairan anggaran lebih lambat. Salah satu opsi yang saya minta pada OPD adalah virtual saja dengan kepala desa. Kan ada alamat yang tercantum dalam SK. Kalau sudah dikoordinasikan pada kepala desa. Mislanya ada proyek irigasi. Betul pak kades? Betul misalnya. Ya minta saja," kata Khofifah usai “ditegur” Presiden Jokowi terkait serapan belanja yang rendah.Nantinya, ujar Khofifah, kepala desa cukup menandatangai surat yang mengonformasi adanya pembangunan proyek yang dimaksud, misalnya saluran air. Dengan survei yang bisa dilakukan secara virtual ini, diharapkan belanja anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur bisa lebih cepat.   "Karena memang yang turun melakukan survei sangat terbatas. Karena bagaimana realisasi jalan dan proteksi ASN kita juga berjalan dengan baik. Ya virutal saja. Kalau menunggu survei lapangan, dalam suasana seperti ini agak susah dimaksimalkan," katanya. Khofifah menambahkan, presiden memang memberi arahan agar belanja daerah bisa dikebut. Percepatan belanja dari APBD ini diharapkan bisa berimbas pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

 

Segera Eksekusi Program Ekonomi

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono menilai, tak heran bila Presiden Jokowi menegur Pemprov Jatim terkait serapan belanja daerahnya yang masih sangat rendah. Pasalnya, sejak awal penganggaran, pihak legislatif sudah menyetujui anggaran tersebut. Namun sayangnya planning yang disiapkan, tidak dilakukan secara baik. “Seharusnya dari awal itu sudah disetujui. Bahkan APBD sebelum adanya Covid-19 dan anggaran setelah realokasi.Dari sini, seharusnya, dengan anggaran yang sudah terancang, harus disertai planning yang baik,” kata Deni, politisi PDIP kepada Surabaya Pagi, Minggu (19/7/2020).

 Deni sendiri mencontohkan, anggaran realokasi untuk penanganan Covid-19 yang disiapkan Rp 2,3 Triliun. Hingga minggu kedua Juli 2020 saja, tambah Deni, laporan pertanggungjawaban soal penggunaan anggaran masih belum jelas. Ditambah, kasus positif Covid-19 di Jatim, kini menjadi tertinggi se Indonesia. “Yah melihat fakta saat ini, harusnya Pemprov bisa bergerak lebih cepat dan lebih sistematis lagi,” tegasnya.

Ketua Bappilu PDIP Jatim ini juga berharap Pemprov segera mengeksekusi rencana-rencana programnya yang sudah dikeluarkan dalam satu kesatuan pengesahan APBD 2020. Hal ini untuk menjawab permintaan Presiden Jokowi, bahwa kuartal III-2020, pemulihan ekonomi di Jatim, bisa meningkat.  “Jadi Gubernur harus mendorong para OPD untuk segera eksekusi rencana programnya. Selain itu perlu adanya inovasi, untuk memulihkan ekonomi. Ingat, anggaran pemulihan ekonomi di Jatim sendiri Rp 450 Miliar. Jangan sampai uang rakyat itu tidak dimaksimalkan,” Deni mengingatkan. arf/adt/rmc