Khofifah Rangkul 3 Bupati Penyangga Surabaya

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah pejabat terkait saat meninjau banjir di kali Lamong beberapa waktu yang lalu.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Mudhor Ali dan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Dukung Gagasan Gubernur Jatim Tangani Banjir Luapan Kali Lamong

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Penanganan banjir Kali Lamong sampai saat ini belum juga usai. Di tiap musim penghujan setiap tahunnya, wilayah Gresik yang pertama kali terdampak luapan Kali Lamong, yakni Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang. Air kemudian bergerak cepat ke Kecamatan Cerme. Kemudian merembet ke beberapa daerah yang dilewati Kali Lamong salah satunya di pinggiran kota Surabaya hingga Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. Banjir tahunan di Kali Lamong ini diduga karena adanya pembangunan Pelabuhan di Teluk Lamong yang “mengorbankan” hutan mangrove dan dijadikan reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Hal ini membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus memprioritaskan penanganan banjir di Kali Lamong. Yakni dimulai dengan melakukan sinergi dengan tiga wilayah yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.

Pada Jumat (5/2/2021) lalu, Khofifah secara khusus memanggil tiga bupati terpilih, yakni Bupati Gresik terpilih Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo terpilih Mudhor Ali dan Bupati Mojokerto terpilih Ikfina Fahmawati. Tujuannya yakni penanganan banjir Kali Lamong.

Hal ini diungkapkan Khoirul Huda, politisi PPP yang juga Ketua tim Sukses pada Pilkada 2020 lalu, bahwa Gubernur Khofifah meminta tiga kepala daerah melakukan sinergi  dalam pembangunan wilayah. Khususnya penanganan banjir luapan Kali Lamong. Apalagi Pemkab dan DPRD Gresik sangat konsen dalam penanganan banjir luapan Kali Lamong. Pada APBD 2021 ini DPRD mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk Kali Lamong.

“Untuk normalisasi Kali Lamong dibutuhkan sinergitas antar kabupaten yang dialiri Kali Lamong mulai hulu hingga hilir. Selain itu, dibutuhkan lahan cukup besar. Mengacu data dari Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), kebutuhan lahan yang dibutuhkan sepanjang 109,66 hektare atau hampir 110 ha,” kata Huda, kemarin.

Huda menambahkan, berdasarkan data, BBWS Kali Lamong yang membentang di Kabupaten Gresik sepanjang 64 km. Untuk membuat Kali Lamong tak kembali meluap maka dibutuhkan normalisasi total. Kali Lamong membentang di wilayah Kabupaten Gresik melintasi 24 desa di 5 kecamatan, yakni Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kebomas.

“Pada tahun 2019 estimasi anggaran untuk proyek normalisasi total Kali Lamong di luar pembebasan lahan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 960 miliar, kalau 2021 dipastikan lebih besar,” pungkasnya.

 

Mojokerto Terdampak

Sementara, Kabupaten Mojokerto yang terdampak luapan Kali Lamong, yakni di wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.  Air di Kali Lamong sering kali meluap ke permukiman warga saat kondisi curah hujan tinggi. Di bulan Januari kemarin, banjir sudah dua kali menggenangi ratusan rumah warga.

Dua desa yang diterjang banjir tersebut, yakni Desa Banyulegi, dan Desa Pulorejo di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Lokasi dua desa ini berdekatan dengan Kali Lamong.

Ketinggian air yang menggenangi rumah warga rata-rata mencapai sekitar 50 sentimeter. Warga langsung berupaya mengungsi untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Menurut Jari, Kepala Dusun Balong, banjir kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Dan ketinggian air saat banjir menggenangi rumah warga, sekitar 60 sentimeter. "Banjir tersebut menggenangi puluhan rumah penduduk dan sempat membuat aktivitas penduduk di perkampungan itu lumpuh," ujarnya.

 

Normalisasi Kali Lamong

Menurut Jari, penyebab utama dari banjir yang melanda wilayah Dusun Balong, Desa Banyulegi, yakni meluapnya air di Kali Lamong.

Jika dinormalisasi, Jari meyakini potensi banjir di permukiman yang dihuni 550 jiwa penduduk itu akan semakin kecil.

Kali Lamong, lanjut Jari, berada sekitar 150 meter dari permukiman penduduk. Kali tersebut merupakan aliran yang membentang dari Bojonegoro hingga Kabupaten Gresik. "Harapan kami supaya Kali Lamong segera dinormalisasi. Kalau enggak dinormalisasi, banjir bisa datang lagi," ujar dia.

Siti Aminah, warga setempat mengungkapkan, banjir di kampung tempat tinggalnya terjadi hampir setiap memasuki musim hujan. "Sering banjir disini. (banjir) sekarang belum seberapa parah," kata Aminah.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, M. zaini mengatakan sembilan kecamatan di Kabupaten Mojokertoa berpotensi terjadi bencana banjir. Yakni Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Puri, Sooko, Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Ngoro.

"Mayoritas banjir disebabkan karena meluapnya aliran Kali Lamong untuk di Kecamatan Dawarblandong. Sedangkan Kecamatan Mojoanyar, Mojosari, Bangsal, Puri, Pungging, dan Sooko disebabkan karena luapan Kali Sadar," jelasnya.

 

 

Kucurkan Rp 100 M

Sedangkan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan penanganan banjir akibat luapan Kali Lamong dan Bengawan Solo hilir menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2021, sekaligus merupakan perjuangan jangka menengah yang harus segera diakselerasikan bersama-sama.

Ia mengatakan, prioritas itu juga tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam menangani Kali Lamong, salah satunya yaitu normalisasi floodway.

"Ini menjadi komitmen yang kami taruh dalam Perpres 80. Untuk itu, kami hubungi kepala balai. Beliau ternyata juga dapat undangan dari Bupati Lamongan untuk membahas banjir di Lamongan," kata Emil.

Ia menjelaskan, ada dua hal yang ditemukan, yang pertama adalah normalisasi floodway, dan kedua adalah Bengawan Jero yang memang belum terprogramkan serta merupakan sesuatu yang sangat mendesak di Lamongan. "Yang kedua juga, di Kali Lamong ini sudah ada anggaran Rp100 miliar yang disiapkan namun demikian harus pastikan titik-titik mana yang akan ditangani," kata Emil.

Emil melanjutkan, Pemkab Gresik sebenarnya sudah menganggarkan dan melakukan studi penyiapan pengadaan lahan. Namun ada kemungkinan butuh sedikit waktu untuk memproses, ini yang kami cocokkan sambil menentukan titik-titik prioritas.

 

Kerugian Materiil

Dari catatan Surabaya Pagi, pada awal jabatan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak, pada tahun 2019 hingga tahun 2021, tiap tahun, banjir luapan di Kali Lamong telah merugikan banyak pihak. Bahkan, ada yang memakan korban.

Total kerugian dari tahun 2019 hingga awal 2021, banjir luapan Kali Lamong mencapai Rp 158,615 Miliar. Mayoritas kerugian menyerang sektor pertanian yang lahan pertaniannya terendam banjir.

Rinciannya, untuk awal tahun 2021 saja, lahan pertanian yang terendam banjir, menurut data dari Pemkab Gresik dan BPBD Jatim, mencapai Rp 7,572 Miliar.

Sedangkan, untuk banjir yang terjadi pada awal Desember 2020, mencapai Rp 67,7 Miliar. Semua kerugian itu hampir 100 persen yakni lahan pertanian dan tambak yang tersebar di beberapa kabupaten Gresik, diantaranya Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme dan Menganti.

Untuk areal persawahan yang terendam mencapai seluas 2.095 hektare dengan total kerugian Rp 41.900.000.000 dan tambak seluas 1.290 hektare total Rp 25.800.000.000. Di Kecamatan Balongpanggang sawah yang terendam 280 hektare dengan kerugian Rp 5.600.000.000.

Di Kecamatan Benjeng sawah yang terendam 675 hektare dengan kerugian Rp 13.500.000.000.  Di Kecamatan Cerme sawah terendam 437 hektare dengan kerugian Rp 8.790.000.000, dan tambak 605 hektare dengan perkiraan kerugian 12.100.000.000. Di Kecamatan Menganti sawah yang terendam 703 hektare dengan perkiraan kerugian 14.060.000.000, dan tambak 685 hektare dengan kerugian 13.700.000.000.

Sedangkan, pada awal Januari 2020, luapan Kali Lamong mengakibatkan ribuan hektar lahan tanaman padi gagal panen karena terendam banjir dan puso. Tidak tanggung-tanggung total kerugian diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

Sementara kerugian yang paling besar saat banjir tahun 2019 lalu. Banjir yang terjadi pada bulan Mei 2019 mencapai Rp 78,843 Miliar. Dari total banyaknya kerugian akibat banjir Kali Lamong ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tidak memberikan ganti rugi terhadap petani tambak dan padi.

 

Korban Jiwa

Tak hanya kerugian materiil, juga terjadi korban jiwa. Yang paling banyak memakan korban jiwa yakni pada banjir pada Mei 2019 dan sepanjang tahun 2020. Untuk pada Mei 2019, setidaknya ada empat warga Gresik meninggal dunia. Semuanya berstatus pelajar dan mahasiswa.

Sedangkan, sepanjang tahun 2020, enam korban meninggal dunia akibat terhanyut. Tiga korban masih pelajar SMP dan dua orang masih berusia 9 tahun dan 10 tahun. Sedangkan, satu orang berusia lanjut.

 

Klaim Pelindo

Terkait peran serta Pelindo III dalam masalah banjir di teluk Lamong pun ditanggapi oleh Humas Terminal Teluk Lamong, Dahlia Sari.

Menurut wanita yang akrap disapa Lia, selama ini upaya pengendalian lingkungan dari terminal teluk lamong dilakukan sesuai dengan dokumen amdal. "Selama ini kami telah melaporkan secara berkala baik ke KLH maupun ke dinas lingkungan setempat terkait hal tersebut," kata Lia melalui pesan singkat, Minggu (7/2/2021). arf/dwy/sem/cr2/ril