Kinerja BUMD Jatim Disorot

Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati . SP/RKO

Selama 2020 Belum Optimal Sumbangkan PAD Jatim 

SURABAYAPAGI,Surabaya - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim masih menjadi sorotan di tahun 2020. Komisi C DPRD Jatim memberikan sejumlah catatan penting.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengatakan, banyak BUMD milik Jatim yang kinerjanya biasa-biasa saja dan belum maksimal dalam memberikan target capaian untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.

“Melihat capaian, masih banyak yang kurang, kurang optimal atau terkesan asal-asalan. Nominal PAD yang dihasilkan masih banyak dibawah target. Padahal BUMD harusnya jadi tulang punggung PAD Jawa Timur,” jelas Lilik, Senin (28/12/20).

Kata politisi PKS ini, perlu ada evaluasi terkait keberadaan BUMD Jatim ini tahun 2021 nanti. Bila perlu dilakukan likuidasi jika ternyata benar benar tidak memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Jatim.

“Bila BUMD capaiannya tetap tidak menggembirakan bahkan terkesan asal-asalan saja, wajib dikaji ulang, apakah layak dipertahankan atau perlu dilikuidasi,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi C lainnya Agung Supriyanto. Menurutnya, BUMD Jatim yang berjumlah 10 BUMD banyak yang belum memberikan kontribusi bagi PAD Jatim. Seperti Bank Jatim, Panca Wira Usaha, Jatim Graha Utama, Petrogas Jatim Utama, SIER, Jamkrida, Bank UMKM, PD Air Bersih, Askrida dan Jatim Krida Utama. 

“Padahal jelas dalam PP No 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. BUMD di jalankan untuk menjadi peningkatan pendapatan daerah. Namun kenyataannya banyak BUMD kota yang belum memberikan PAD yang signifikan,” ujarnya, Senin (28/12/20).

 “Ok lah meraka setiap tahun beri PAD. Tapi PAD yang diberikan masih dibawah modal yang diberikan APBD kemereka tiap tahunnya,” lanjutnya.

 Kata politisi PAN ini, dari sekian BUMd yang ada milik Pemprov Jatim hanya satu dua yang telah memberikan PAD yang diharapkan. 

“Dari 10 BUMD yang dimiliki Pemprov hanya satu dua yang saya lihat sudah eksis saja untuk menopang pendapatan asli daerah. Yang lainnya masih belum sehingga lanjlayak untuk dilakukan evaluasi,” ungkapnya. 

Dijelaskan oleh mantan anggota DPRD Tuban ini, problem yang ada dalam BUMD adalah masalah SDM dimana peran jajaran direksi maupun komisaris tak sesuai dengan bidangnya dalam mengelola BUMD.

“Rata-rata yang ditempatkan dalam komisaris dan direksi bukan yang tepat untuk mengelola BUMD,” jelasnya.

Bagi Komisi C DPRD Jatim, kata Agung, permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi. rko