SURABAYAPAGI,Surabaya - PT Jatim Grha Utama (JGU) diminta bekerja secara maksimal untuk bisa memberi kontribusi finansial kepada Pemprov Jatim. Permintaan ini disampaikan karena performa JGU selama ini kurang optimal, terutama pada tiga anak perusahaan yang dimiliki. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja Komisi C DPRD Jatim yang bertemu dengan PT JGU di Sidoarjo, beberapa hari lalu.
“Kita ingin agar BUMD ini bisa mengkonsolidasikan anak perusahaannya. Sehingga bisa memberikan kontribusi secara finansial kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Dari tiga anak perusahaannya, Puspa Agro dan Pratama Jatim Lestari masih berkutat pada persiapan,” kata Ketua Komisi C Hidayat, kemarin.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Politikus asal Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa Puspa Agro masih dalam taraf transformasi. Dalam pertemuan, anggota Komisi C tidak ingin Puspa Agro ini hanya menjadi sekelas Pasar Keputran Surabaya.
“Kita ingin menjadi intermediasi antar pulau dan penyangga yang maksimal. Kita sudah kontrubusi uang yang banyak sekali di sana untuk sarana dan prasarana. Namun masih saja belum maksimal,” tegas Hidayat.
Lebih lanjut, PT Pratama Jatim Lestari anak peruahaan PT JGU di Dawar Blandong Mojokerto juga belum bisa mengoperasionalkan pabrik pengolahan limbah B3.
“Kita dapatkan informasi keberadaannya dalam proses legalisasi yang belum tuntas. Jadi KLHK belum bisa menyerahkan lahan di sana ke Pemprov Jatim karena belum selesai tukar gulingnya di Bondowoso. Izin operasional belum selesai,” terang politikus asal Mojokerto.
Padahal, imbuh Hidayat, pihaknya ingin sekali agar Jawa Timur bisa segera mengelolah limbah sendiri. “Belum ada progres yang baik. Satu sisi kita ingin limbah ini segera bisa kita kelola sendiri,” harap Hidayat.
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka Rekrutmen CASN, 5.200 Formasi
Menyangkut soal aset PT JGU juga masih banyak yang bermasalah. Hidayat mengungkap, ada yang kalah dalam proses hukum, bahkan ada yang ditempati secara ilegal oleh pihak ketiga.
“Di sisi lain properti kita mendapatkan problem karena pandemi. Ini hal-hal mendasar yang ingin mendapat solusi lebih cepat,” pintanya.
Komisi C DPRD Jatim kedepan akan melakukan pendalaman lagi terkait PT JGU dan anak perusahaannya agar bisa memberikan rekomendasi agar bisa maksimal memberi kontribusi.
“Minimal dari pertemuan ini kita sudah mendapat gambaran secara umum masih banyak problem di PT JGU,” kata Hidayat.
Terpisah, Direktur Utama JGU Mirza Muttaqien mengapresi perhatian dari Komisi C DPRD tersebut. Baginya masukan tersebut akan menjadi energi bagi JGU dan seluruh anak perusahaan untuk bangkit lebih baik lagi.
Baca Juga: 217 Pos Kesehatan Tersebar di 35 Kabupaten/Kota Jatim Selama Musim Mudik Lebaran
Mirza mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan agar BUMD yang dia pimpin bisa memberikan keuntungan bagi Provinsi Jatim.“Di Driyorejo kami sudah membangun rumah sederhanya 3.000 unit. Sedangkan di Menganti Gresik ada sekitar 1.000 unit. Dalam waktu dekat akan segera kami launching,” katanya.
Namun, Mirza mengakui masih ada banyak potensi yang belum dimanfaatkan maksimal oleh JGU, salah satunya pemanfaatan aset untuk pembangunan properti. Sesuai usul Komisi C DPRD Jatim, pihaknya akan membangun rumah sederhana atau bahkan apartemen murah untuk warga Jatim.
“Harapan kami, BUMD ini tidak hanya memberi kentungan secara ekonomi. Tetapi juga secara sosial kepada masyarakat,” pungkas Mirza. sab/ana
Editor : Mariana Setiawati
