Komisi C Pertanyakan Kinerja Pemkot Atasi Penanganan Banjir di Perkampungan

Wakil ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Aning Rahmawati .SP/Alqomaruddin.

SURABAYAPAGI, Surabaya - Wakil ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Aning Rahmawati mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani banjir di Surabaya. Dengan sokongan anggaran yang begitu besar namun manfaat belum dirasakan oleh warga Surabaya, khususnya di perkampungan. 

 “Anggaran penanganan banjir  dalam dua tahun ini bisa dibilang besar, setiap tahunya 500 M lebih, namun kenapa masyarakat masih harus menguras rumah, tidak bisa tidur seharian bahkan menjemur kasur saat hujan,” ungkap Aning Rahmawati, Minggu (8/11). 

 Menurut Aning, selama ini, Pemkot Surabaya masih fokus pada pusat kota saja pada taman dan keindahan tengah kota. “Sementara anggaran banjir di pemukiman masih kisaran 50 M, itupun belum dilakukan secara sistematis,” terangnya.  

Aning sangat mengapresiasi program Pasangan Paslon nomer 2 Machfud Arifin-Mujiaman. Menurutnya program 150 juta per RT itu sangat realistis. “Anggaran itu dapat digunakan untuk pembelian alat keruk sedimen saluran yg sudah jadi endapan. Tidak harus antri panjang di PU Bina Marga. 

“Dan masyarakat juga bisa menentukan prioritas anggaran apakah untuk koneksi saluran drainase agar tidak banjir atau yg lainnya,”terangnya. 

 Aning menjelaskan 150 juta per RT baik anggaran maupun proses  pengajuan dan pencairannya sudah dirancang secara jelas dan transparan sejak awal. Baik mekanisme di Musrenbang maupun bentuk konkret kegiatan yang bisa diajukan. 

 “Untuk sampah, jika TPS 3R ada di setiap kelurahan maka zero sampah ke TPA Benowo bisa diwujudkan. Partisipasi masyarakat meningkat, Pemkot bisa fokus pada pembinaan, pelatihan dan pendampingan, tidak perlu lomba-lomba yang gebyar namun tidak berdampak signifikan pada penanganan sampah,” katanya. 

 Aning mengatakan, 2019, 2020 data timbulan sampah tidak berkurang signifikan bahkan naik pada 2019. Banyak anggaran yg bisa dihemat, tidak hanya transportasi pengangkutan, namun pengelolaan di TPA yg mahal dan tidak jelas bisa dihilangkan. 

Sisi lain dari 150 juta per RT adalah pemulihan ekonomi yang signifikan. Karena RT pusat data riil, karena RT pusat solusi riil  masyarakat, karena RT tempat SDM hebat yg siap diberdayakan. 

 “Kolaborasi apik dari perangkat RT dan SDM warga yg berpotensi akan memunculkan partisipasi publik yang tangguh. Selama ini terjadi kegaduhan data di lapangan, karena data yg acak Adul dari pusat dan Pemkot. Di tingkat  RT  ini bisa diatasi, hanya perlu Coach handal untuk mengawal pengembangan potensinya,” katanya. Alq