Komisi E Ajak RSUD Pemprov Optimalkan Keuangan Mandiri

Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke RS Saiful Anwar Malang, 11/8/2022.

SURABAYAPAGI.COM, Malang - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta RSUD milik Pemprov Jatim tak terlalu bergantung ke APBD dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan ketika Komisi E melakukan kunjungan kerja di RSUD Saiful Anwar Malang dan dengar pendapat perwakilan RSUD Karsa Husada, Batu 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, saat ini memang postur APBD mengalami pengetatan luar biasa. Mengingat disamping ada pengurangan Rp 1 triliun, ada  belanja yang sangat strategis sehingga harus disediakan. Seperti halnya gaji untuk 9600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Ini mengalami pengetatan yang luar biasa," ungkap Hikmah, Kamis 11 Agustus 2022.

Dengan adanya kondisi ini, Komisi E meminta agar rumah sakit membuat formula dan melakukan upaya untuk kemandirian dengan mengoptimalkan dana non APBD. Mengingat rumah sakit milik Pemprov Jatim berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun hal ini bukan berarti berlaku semua rumah sakit.

"Mereka kan BLUD, Kita minta fokus mandiri terutama yang RSU tipe A, bukan berarti semua rumah sakit," pintanya. "Buktinya Soedono Madiun bisa pinjam Bank Jatim," paparnya. 

Sementara Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri untari menyebut saat ini kemampuan belanja APBD provinsi kekuatan fiskalnya menurun karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat hanya sekitar Rp 9 Triliun.

Untari menilai RSUD yang BLUD sudah saatnya mandiri dalam membangun dan mengembangkan pelayanan kesehatannya. Ia meminta agar RSUD tidak meminta ke APBD. Dengan begitu, RSUD milik Pemprov Jatim dapat meningkatkan pelayanan kesehatan seperti RS Swasta di Jatim. “Saya mencontohkan, RSUD Saiful Anwar ini juga mulai membangun dan mengembangkan pelayanan kesehatan dengan dana BLUD begitu juga Karsa Husada di Batu juga menggunakan dana BLUD-nya,” katanya.

Sementara Dirut RSUD Saiful Anwar Malang, dr Kohar Hari Santoso menegaskan, RSUD bukan birokrat murni sehingga harus ada enterpreneur. Hal ini bertujuan agar layanan bisa efektif dan dana menjadi efisien. "Agar terjadi kemandirian bisa ditingkatkan," paparnya. rko