SURABAYAPAGI, Surabaya - Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia.
Menurutnya, gagasan akses layanan kesehatan tidak hanya sekedar pemikiran, namun merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh negara.
Baca Juga: PAN dan Golkar Ingatkan Hak Angket dengan Peta Politik di DPR
"Dalam konteks pemenuhan kesehatan, rumah sakit menjadi institusi yang sangat penting. Sebab, melalui rumah sakit pelayanan kesehatan bagi publik dapat dipenuhi secara optimal," kata Muhammad Rakhman
Selain rumah sakit, pemerataan tenaga medis dinilainya juga sangat penting dalam akses layanan kesehatan yang optimal. Celakanya, banyak tenaga medis khususnya dokter spesialis yang bertumpuk di rumah sakit yang ada di pulau Jawa.
Data di lapangan menunjukan, persebaran dokter spesialis tahun 2020 paling banyak berada di rumah sakit Jakarta dengan jumlah 6.755 dokter spesialis.
Berikutnya adalah wilayah Jawa Barat dengan jumlah dokter spesialis sebanyak 5.7111. Di urutan ke-3 adalah Jawa Timur dengan jumlah dokter spesialis sebanyak 5.554. Jumlah ini bila dibandingkan dengan ketersediaan dokter di Maluku Utara sangat jauh perbedaannya.
Baca Juga: Dugaan Perselingkuhan Anggota DPR, MKD Diminta Ambil Tindakan
Di Maluku Utara, ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit hanya sebanyak 94. Jumlah ini tentu 60 kali lipat lebih sedikit dari ketersediaan dokter spesialis di pulau Jawa.
Senada dengan itu, anggota DPD asal Kalimantan Utara Hasan Basri menilai, salah satu faktor tidak meratanya dokter spesialis akibat kondisi geografis yang kurang strategis sekaligus fasilitas kesehatan di daerah masih sangat terbatas.
“Keengganan para dokter spesialis mengabdi di daerah bukan tanpa alasan. Minimnya fasilitas kesehatan yang ada disinyalir menjadi salah satu alasan," kata Hasan Basri
Baca Juga: Dyah Roro Ajak Industri di Gresik dan Lamongan Serap Tenaga Kerja Lokal
"Padahal di situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, jumlah pemerataan dokter spesialis sangat krusial," ucapnya lagi.
Selain pemerataan, Hasan juga meminta agar subsidi alat-alat kedokteran bea masuk dapat dinolkan sehingga tidak membebani masyarakat sekaligus menciptakan sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih terjangkau.sem
Editor : Mariana Setiawati
