Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Diragukan

Juliari Batubara, kader PDIP yang kini jadi terdakwa korupsi Bansos Covid 19.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang tidak menyinggung soal korupsi.

Moeldoko mengatakan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah nyata pencegahan korupsi dan penindakan korupsi yang diklaim sangat jelas dijalankan oleh Presiden. Ia klaim, komitmen presiden selalu mengingatkan jajarannya jangan sampai terlibat korupsi.

Selain itu, strategi pencegahan korupsi tergambar jelas dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh karena itu, presiden meminta BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian ikut terlibat melakukan pendampingan dalam implementasi kebijakan.

“Kita concern melihat action nya dari apa yang telah dilakukan Presiden dalam konteks korupsi ini. Indikator – indikator yang saya sampaikan tadi sebuah komitmen kuat yang dimiliki presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi,” ujar Moeldoko kepada wartawan, Rabu (18/8).

Komitmen yang digaungkan Moeldoko untuk membela atasannya itu diragukan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Menurutnya, PDIP (partainya Jokowi),  paling mendominasi korupsi yang dilakukan kepala daerah-kepala daerah di Indonesia. Dan yang terakhir  ditangkap adalah Juliari Batubara eks Menteri Sosial. 

“Sebetulnya yang perlu diubah adalah karakter partai atau secara personal (kader) itu perlu dibenah. Itu langkah untuk mencegah agar tidak terjadi (kader partai korupsi) lagi,”terangnya, Kamis (19/8/2021).

 Kemungkinan korupsi terjadi di Kementerian, di kabinet, bahkan di legislatif. Di legislatif  dan eksekutif, dua tempat ini kan tingkat korupsinya naik. “Apalagi kepala daerah itu kan mewalikil parpol,”tegas Jerry lagi.

Menurutnya, presiden harus sigap dan harus berperan nyata melawan korupsi dengan sanksi atau punishment. 

“Maka dari itu harusnya sebelum Jokowi mengangkat menteri-menteri (jika ada reshuffle ) lihat dulu track recordnya atau backgroundnya. Pernah gak dia  mencuri uang negara, memperkaya diri, laporan harta kekayaan pejabat nya dilaporin (LHKPN), aset–aset bergerak atau tidak bergeraknya . Tanah atau barangnya dan sebagainya,”terangnya lagi.

Untuk mencegah agar korupsi ini  tidak menyebar luas,  setidaknya peran partai sangat penting. “Seleksi kader yang tidak korupsi, tidak terlibat dengan skandal-skandal korupsi, tidak pernah terlibat dalam money laundry pencucian uang. Hartanya dicari dengan keringat sendiri, bukan dari menipu atau hasil menjarah. Jadi saya harapkan kejujuran ini di-nomorsatu-kan di setiap partai,”tegasnya. mar/jk