SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membuat jurus-jurus hindari sogok menyogok pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selasa (13/4/2021), KPK mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk mempresentasikan praktik di Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Uangnya Rp 40 M Disita KPK, Mantan Mentan Panik
Ganjar memastikan dirinya selama menjabat Gubernur Jateng tak lagi menjalankan praktik suap di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal praktik sogok semacam ini dulu kerap terjadi antara pihak legislatif dan eksekutif. “Pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf Pak, tidak ada lagi sekarang. Lebih baik kita berkelahi saja daripada hanya soal seperti itu,” kata Ganjar dalam kegiatan peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2022 yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Selasa, (13/4/2021).
Ajak KPK Terlibat
Baca Juga: KPK tak Gentar Bupati Sidoarjo, Ajukan Praperadilan
Hal ini, sambungnya, bisa terjadi karena dirinya kerap mengajak KPK terlibat langsung dalam proses pengesahan anggaran. Dirinya mengamini, pelibatan tersebut jadi salah satu strategi agar tak ada kerumitan dalam proses pengesahan tersebut.
Sebab menurut Ganjar, ada pihak KPK yang ikut memantau sehingga dengan mudah anggota DPRD memberi persetujuan terhadap laporan tersebut.
“Jadi strategi kita simpel, ketika terjadi deadlock untuk berkomunikasi soal anggaran yang rumit sekali melibatkan banyak pihak, kita minta izin Pak Firli,” tegasnya.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo, Ingin Tempuh Banyak Cara
“Dengan duduknya KPK mendampingi ternyata semua proses itu berjalan dengan lancar. Karena saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat. Maka prosesnya tidak ada lagi yang di bawah meja, tidak ada lagi yang di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja,” kata dia.
Ganjar, politikus PDI Perjuangan ini juga menyinggung soal upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan sistem integrasi APBN dan APBD. Ini kata dia, bisa dimulai di 2022 mendatang.
Namun, untuk mewujudkan hal ini tentu setiap daerah perlu menyiapkan sinkronisasi APBN dengan APBD di 2020 mendatang. “Rasa-rasanya seluruh daerah mesti menyiapkan pada tahun ini. Sehingga sekarang kita sedang menyusun RAPBD 2022, sistem perencanaannya betul-betul bisa terintegrasi,” pungkasnya. n jk/rmc
Editor : Moch Ilham
