KPK Pelototi Duit Pemindahan Ibu Kota Negara

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 26 Jan 2022 21:04 WIB

KPK Pelototi Duit Pemindahan Ibu Kota Negara

i

Firli Bahuri

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, berjanji,  pihaknya ikut mengawasi rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) atau yang disebut dengan Nusantara.

Menurutnya, KPK akan melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak ada praktik korupsi dalam proyek pembangunan ibu kota baru.

Baca Juga: Forum Pemred Indonesia Sambut Publisher Rights, untuk Perkuat Jurnalisme Lebih Berkualitas

"Kami juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Namun, purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu tidak menjelaskan lebih lanjut upaya pencegahan yang akan dilakukan KPK terkait pemindahan IMB.

Ia hanya bilang, KPK memiliki tugas melakukan pengawasan atau monitoring sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pemerintah berencana memindahkan IKN dari Jakarta ke kota yang bakal disebut Nusantara. DPR RI telah mengesahkan regulasi terkait IKN baru tersebut pada Selasa (18/1) lalu.

Secara keseluruhan, megaproyek Ibu Kota Negara Baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rpp466 triliun hingga Rp486 triliun. Sebanyak 19 persen atau Rp80 triliun pendanaan berasal dari APBN. Sementara sisanya berasal dari berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN.

Hal itu tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Beleid terbit dan berlaku sejak 9 September 2021.

 

RUU Tercepat

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai polemik muncul mulai dari pembahasan super cepat RUU IKN hingga sengketa lahan.

Proses pembahasan RUU IKN menjadi rekor tercepat dalam sejarah pembuatan undang-undang. UU ini resmi disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (18/1) lalu.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan proses pengesahan RUU IKN hanya membutuhkan waktu efektif tak kurang dua pekan sejak tim panitia khusus (Pansus) IKN DPR dibentuk 7 Desember 2021.

Setelah pembentukan Tim Pansus, Lucius menyebut DPR menggunakan waktu efektif selama sepekan. Sepekan setelahnya, mulai 16 Desember memasuki masa reses selama sebulan hingga awal Januari 2022.

Lalu, DPR kembali menjalani masa sidang di awal 2022 mulai 11 Januari, sebelum RUU IKN disahkan pada Selasa (18/1).

"Jadi seminggu sebelum reses, seminggu setelah reses itu kalau dikurangi Sabtu-Minggu, tidak sampai dua minggu RUU ini diketok palu dan disahkan menjadi UU," kata Lucius dalam diskusi daring, Selasa (18/1).

 

Baca Juga: Diundang Jokowi, AHY Batalkan Pimpin Rapat di Kementeriannya

Tanpa Pertimbangan Lingkungan

Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana mengatakan penetapan lokasi IKN juga dilakukan secara politik tanpa dasar hukum yang jelas. Proses penentuan lokasi pun tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ia juga menyebut terdapat permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim. Lalu terdapat ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

"Kompleksitas pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya melibatkan urusan teknis belaka, seperti anggaran dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan kajian mendalam terkait aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kultur," kata Wahyu.

 

Anggaran Bengkak

Secara keseluruhan, megaproyek Ibu Kota Negara Baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rpp466 triliun hingga Rp486 triliun. Sebanyak 19 persen atau Rp80 triliun pendanaan berasal dari APBN. Sementara sisanya berasal dari berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN.

Hal itu tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Beleid terbit dan berlaku sejak 9 September 2021.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda sangsi target pemerintah memindahkan status ibu kota ke Kalimantan Timur tercapai pada 2024. Sebab, pemerintah harus mencari pihak swasta yang mau berinvestasi di IKN.

Baca Juga: Jokowi Minta Menko Polhukam Baru, Urus Keamanan

 

Dinamai Nusantara

Presiden Jokowi memilih Nusantara untuk menjadi nama IKN baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Setidaknya ada 80 nama lebih yang disodorkan kepada Jokowi untuk nama ibu kota baru ini. Nama-nama tersebut antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara.

Sejarawan JJ Rizal menyampaikan bahwa kata Nusantara digunakan Majapahit dengan mencerminkan bias Jawa yang dominan.

Rizal menyebut posisi Majapahit saat itu sebagai kerajaan yang akan menaklukkan wilayah di luar Jawa.

"Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit itu yang mendikotomi antara negaragung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit)," tutur Rizal.

Ia memaparkan bahwa sejak zaman pergerakan kemerdekaan, istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan. Namun, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris, atau penuh feodalisme. jk,05,rc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU