KPK Ungkap Angpao Pengusaha Urus Perizinan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 13 Des 2022 20:52 WIB

KPK Ungkap Angpao Pengusaha Urus Perizinan

Kebanyakan Pengusaha Indonesia Bilang Tak ada Perizinan Gratis

 

Baca Juga: Uangnya Rp 40 M Disita KPK, Mantan Mentan Panik

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ungkap pemberian angpao atau upeti (baik barang atau uang) saat pengusaha mengurus perijinan di instansi pemerintahan. Alex memaparkan modus-modus korupsi yang terjadi di kalangan pengusaha. Terbanyak saat pengusaha ingin mengurus perizinan.

"Banyak sekali pengusaha yang masih memberikan buah tangan kepada pejabat sebagai pelicin pengurusan perizinan. Orang masih memberikan sesuatu ke pejabat itu hal yang lumrah, orang ketika urus perizinan memberikan sesuatu itu tak membuat mereka bersalah. Tidak!," ungkap Alex, saat menjadi pembicara pada peringatan Hari Korupsi di Kementerian Keuangan,  Selasa (13/12/2022). Acara ini disiarkan secara virtual.

 

Beri ke Pejabat Lumrah

"Orang masih memberikan sesuatu ke pejabat itu hal yang lumrah, orang ketika urus perizinan memberikan sesuatu itu tak membuat mereka bersalah. Tidak," ungkap Alex.

Malah kata Alex dari beberapa cerita yang dia dengar, para pengusaha sendiri yang mengatakan tidak ada perizinan yang gratis di Indonesia. Demi melancarkan bisnis pengusaha pun tak masalah untuk menyiapkan buah tangan kepada para pejabat.

Baca Juga: KPK tak Gentar Bupati Sidoarjo, Ajukan Praperadilan

 

Tak ada Perijinan Gratis

"Wajar saja Pak Alex, dunia bisnis seperti itu, nggak ada perizinan gratis. Mereka sampaikan itu, pengusaha-pengusaha itu, 'nggak ada perizinan gratis, kalau secara ekonomi kami masih untung nggak ada persoalan Pak Alex' begitu," cerita Alex.

Alex juga mengatakan selama ini risiko ditangkapnya pejabat yang melakukan indikasi korupsi sangat rendah. Maka dari itu, kebanyakan pejabat masih merasa nyaman-nyaman saja menerima buah tangan, termasuk untuk perizinan.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo, Ingin Tempuh Banyak Cara

 

Tak Cerminkan Teori Ekonomi

Dia menganalogikan tindak korupsi di tengah jajaran pemerintah sangat tidak mencerminkan teori ekonomi high risk high return alias risiko besar keuntungan besar. Justru korupsi yang risikonya kecil mudah saja dilakukan namun keuntungannya besar.

"Teori ekonomi itu kan ada high risk high income, risiko tinggi penghasilan tinggi. Kalau korupsi kebalikannya, risikonya rendah, tapi penghasilannya justru tinggi. Risiko orang ketahuan korupsi itu rendah. Kalau nggak ada yang lapor nggak bisa kita ungkap," pungkas Alex. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU