Surat Terbuka untuk Pak Presiden Jokowi (1)

Krisis Ekonomi Lengserkan Soeharto, Sekarang Krisis Ekonomi....

Raditya Mohammar Khadaffi

Pak Presiden Jokowi Yth,

Situasi politik dalam negeri saat PPKM darurat pandemi covid-19 saat ini, jujur saya agak was-was dengan pemerintahan Anda.

Sorotan demi sorotan dari publik, tidak hanya datang dari mahasiswa (BEM) politisi, dan oposisi, tetapi juga dari rakyat biasa.

Belakangan ini malah beredar video viral yang mempertontonkan keangkuhan petugas Satpol PP di beberapa daerah. Bahkan yang melakukan perlawanan tidak hanya pemuda, tetapi juga emak-emak. Baik emak-emak dan pemuda di warung, jalanan maupun rumah.

Peristiwa semacam ini mengingatkan saya pada kerusuhan dan krisis ekonomi era presiden Soeharto, tahun 1997-1998.

Saat itu, kerusuhan dimana-mana saat krisis ekonomi, menyebabkan kejatuhan penguasa Orde Baru. Padahal Presiden Soeharto, dikenal sangat kuat yaitu 32 tahun memimpin sebuah negeri bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda dengan Anda yang baru diwacanakan oleh seorang peneliti, akan maju nyapres yang ketiga tahun 2024. Nyapres Anda ini pun masih kontroversial, karena tidak ada landasan konstitusinya.

Krisis ekonomi tahun 1997,  saya masih duduk sekolah di bangku SMU. Tapi merasakan bagaimana kedua orangtua saya membayar uang sekolah.

Kini saya sudah menjadi wartawan. Punya gaji sendiri. Tapi perusahaan koran tempat saya bekerja mengalami penurunan income yang besar. Perusahaan saya terkena imbas krisis ekonomi yang bermuara dari krisis kesehatan. Berbeda dengan krisis era presiden Soeharto, yang dipicu oleh masalah perbankan.

Pertanyaan kepada Anda, apakah saat Anda menjadi presiden, situasi yang dirasakan rakyat banyak tidak sama dengan saat presiden Soeharto, lengser? Krisis ekonomi?

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Pandemi Covid-19 memicu banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, Pembedahannya cara pengatasi. Ini menyangkut kepemimpinan, pengelolaan dan strategi penanganannya.

Anda  dua kali iniu menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Terbaru PPKM Darurat.

Langkah ini Anda dambil untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah. Akibat kebijakan ini,kegiatan ekonomi pun nyaris terhenti total. Banyak penduduk yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Termasuk sektor informal diobrak-obrak oleh Satpol PP, yang kadang tidak membedakan antara menertibkan kerumuman dan menghentikan usaha rakyat kecil. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan. Termasuk masyarakat kecil.

Hasil penggalian staf litbang saya, kini ada puluhan perusahaan yang tak sanggup lagi beroperasi. PPKM darurat menyebabkan mereka menutup tempat usahanya. Ini keputusan pahit, karena awal tahun 2021 usai pengurangan jumlah karyawan, mereka melakukan rekrutmen. awal Juli ini karyawan baru dibatalkan. Ini mengecewakan juga karyawan baru. Tak sedikit ada sejumlah  perusahaan yang tak sanggup meanjutkan usahanya.

Saya keliling kota Surabaya, termasuk di pasar-pasar tradisional, masyarakat kecil kelas bawah juga  semakin tertekan. Terutama mereka  yang mengandalkan penghasilan harian seperti buruh lepas, bakul sayur dan kuli bangunan. Akankah bakal terjadi orang-orang desa yang dulu migrasi ke kota bakal kembali mudik bekerja di desanya?

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) awal Juli ini mengakui beberapa perusahaan sudah mulai berunding dengan serikat pekerja untuk melakukan PHK.Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan selama sepekan terakhir, kabar itu makin banyak dilaporkan oleh para buruh. Apalagi opsi memperpanjang PPKM Darurat  sedang hangat dibicarakan.

Sadar atau tidak, dampak wabah covid-19 berimbas pada banyak sektor kehidupan tanpa terkecuali masyarakat bawah seperti para pedagang kecil. Pedagang kaki lima adalah sekumpulan masyarakat yang melakukan kegiatan dagang yang  bisa kita temukan di pasar atau di pinggir-pinggir jalan seperti pedagang, penjual toko, warung dan lain-lain.

Mereka merasakan langsung kerugian akibat menurunnya para pembeli yang membuat perekonomiannya merosot terhadap pendapatannya. Ini akibat sepinya pembeli. Bahkan ada pedagang yang sampai menutup usahanya untuk sementara menunggu kabar PPKM Darurat rampung.

Mereka kini mengeluh terjepit dan ditekan oleh biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sewa lapak, rumah, biaya kebutuhan rumah tangga, dan lainnya.

Pertanyaan yang saya serap dari mereka,  subsidi bantuan kepadaanya untuk membantu perekonomian keluarganya, juga belum lancar. Padahal, bantuan sosial ini untuk menolong.

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Praktis pandemi virus corona telah berlangsung hampir satu setengah tahun. Anda sudah mengeluarkan dana puluhan triliun untuk vaksin . Ternyata covid-19 bukan malah mereda, virus corona malah bermutasi dan semakin banyak menginfeksi masyarakat.

Anda lalu menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali selama 17 hari, sejak 3 Juli lalu

Bank Indonesia, mempublikasikan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Menurut survei yang dilakukan bank sentral, pandemi memberi tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas hingga para pemilik usaha memilih untuk wait and see.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka  kemiskinan pada Maret 2021. Hasilnya, terdapat 27,54 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan hingga kuartal I 2021.

Tolak ukur penduduk miskin ini mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021, dengan batas pendapatan Rp472.525 per kapita per bulan.

Dan dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin masih lebih banyak di desa dari pada di kota. Di mana populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89 persen, dan di desa sebanyak 13,10 persen.

BPS mencatat juga terjadinya peningkatan jumlah pengangguran pun turut membuat jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019. Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10 persen dari jumlah penduduk, yakni sebesar 10,19 persen.

 Dengan demikian, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti. Sebab, dampak pandemi mulai terasa pada kuartal I-2020. Persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen, atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Untuk diketahui, Indonesia untuk pertama kalinya mengalami angka kemiskinan di bawah 10 persen pada tahun 2018 .
Temuan BPS, secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 justru menurun 0,10 persen dibanding September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Di sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01 persen dari sebelumnya 7,88 persen.

Beberapa ekonom Jakarta memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal mengalami krisis. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapuhnya ketahanan fiskal, hingga daya beli masyarakat yang rendah.


Pak Presiden Jokowi Yth,

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) karya Merle Calvin Ricklefs, ditulis bahwa runtuhnya rezim Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan.

Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9 persen. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level Rp 17.000/US$ atau kehilangan 85 persen.

Kondisi ini membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Respon pertama pemerintah terhadap krisis ekonomi dengan diumumkan reformasi. Namun proyek-proyek para kroni dan keluarga masih dilindungi.

Perjanjian dengan IMF pada 1997 mengakibatkan 16 bank tutup. Hanya dua bank milik keluarga dibuka kembali. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi.
Kini saat krisis ekonomi yang dipicu krisis kesehatan, ada kesamaan modus. Lembaga dunia yang campuri penanganan pandemic WHO, bukan IMF. Banyak perusahaan bangkrut. Juga pengangguran. Termasuk pedagang UMKM. Ironisnya, proyek vaksin dicurigai dikelola oleh elite politik.

Harian kita edisi Rabu (13/7/2021), memberitakan dengan judul "Tangkap Mafia Vaksin China." Berita ini bersumber dari Immanuel Ebenezer, Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (JoMan). Ia mengaku tidak puas dengan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus mafia kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Pasalnya, sejauh ini, aparat hanya berhasil menindak kriminal level bawah. Dan dalam beberapa kasus, polisi hanya menangkap penjual eceran. Paling banyak yang dijual cuma puluhan barang. Tangkap dalang mafianya.
JoMan meyakini saat distribusi vaksin impor dari China ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan besar. Ia curiga kalangan elite politik ikut terlibat dalam praktik kotor ini.
Karena itu, JoMan meminta Presiden Jokowi tidak memberi ampun kepada semua pihak yang memetik untung dari pandemi COVID-19.
Para mafia ini dinilai oleh JoMan pasti terpimpin yaitu ada yang mengorganisir dan mengatur. Tidak akan bisa menyelesaikan bencana global ini dengan pendekatan bisnis. Ingat ini bencana pendekatannya harus pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan bisnis yang berorientasi nyari untung.

Nah, modus krisis ekonomi saat orde baru dan pemerintahan Anda ada kemiripan. Pertanyaannya, apakah Ada tidak khawatir bakal ada gerakan masal dari rakyat untuk melengserkan Anda.?.

Ada catatan sejarah bahwa selalu ada siklus. Tahun 1997-1998 pernah terjadi krisis ekonomi dan ini bisa lengserkan presiden Soeharto. Sekarang juga ada kisis ekonomi, akankah melengserkan Anda atau Anda akan ditinggal beberapa menteri yang selama ini tak urus vaksin untuk mengundurkan diri? [email protected]