KUA- PPAS Disetujui, DPRD Dorong Pertumbuhan Ekonomi Capai 3,55 Persen

Ketua DPRD Lamongan didampingi wakilnya menunjukan berita acara penandatanganan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022. SP/MUHAJIRIN KASRUN

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Meski melalui proses dan tahapan yang panjang, akhirnya DPRD Lamongan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022,  dalam rapat paripurna DPRD Lamongan.

 

Setelah resmi disetujui itu, DPRD Lamongan berharap pertumbuhan laju ekonomi bisa capai 3,35 persen, karena selama dua tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi belum bisa menggembirakan karena adanya pandemi covid-19. "Ya sudah disetujui beberapa waktu yang lalu, dengan proses tahapan yang sudah dilakukan antara eksekutif dan legislatif," kata H. Abd Ghofur ketua DPRD Lamongan, Kamis (28/10/2021).

Tentu kata Ghofur panggilan akrabnya, dewan sangat berharap eksekutif bisa melakukan langkah strategis dalam upaya membangkitkan berbagai sektor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Lamongan. Karena dari poster APBD 2022 postur pendapatan daerah diproyeksikan kurang lebih sekitar Rp 2,9 triliun,  sedangkan untuk belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,2 triliun, Perencanaan fiskal tersebut mengakibatkan defisit sebesar Rp 320 miliar.

"Karena anggaran defisit, bagaimana pembangunan bisa terus berjalan, kepentingan masyarakat bisa direalisasikan sesuai dengan janji-janji kampanye, tentu dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya," kata Ghofur.

Ia berharap meski nantinya eksekutif harus berhutang ke pihak ketiga, sesuai dengan defisit APBD 2022 itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi bisa direalisasikan,  dan cakupan pembangunannya yang lebih luas. "Saya meyakini karena pembangunan infrastruktur mampu menjadi motor pembangunan suatu kawasan," jelasnya.

Tidak hanya itu saja tambah Ghofur, dewan juga berharap eksekutif bisa merealisasikan keinginan masyarakat melalui dewan, yakni pembangunan yang terintegrasi. "Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memiliki cakupan pembangunan yang luas. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan kita yang lebih luas cakupannya, merata dan saling terkoneksi antar wilayah,” harapnya.

Sementara itu, bupati Yuhronur Efendi mengatakan, KUA dan PPAS tahun 2022 yang disetujui itu dengan postur pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.900.519.939.710, sedangkan untuk belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3.220.519.939.710. Perencanaan fiskal tersebut mengakibatkan defisit sebesar Rp 320.000.000.000 yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

 

"KUA PPAS sudah disetujui oleh dewan, dan postur APBD 2022 terdapat defisit anggaran Rp 320 miliar, dan kami terus berupaya bagaimana pembangunan ini terus berjalan agar ekonomi bisa berkembang lebih cepat," kata bupati saat rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022 beberapa waktu lalu.

Disebutkannya, besaran belanja daerah yang terjadi, sebagai salah satu upaya pemrioritasan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, yang terintegrasi dan memiliki cakupan pembangunan yang lebih luas. Hal ini diyakini karena pembangunan infrastruktur mampu menjadi motor pembangunan suatu kawasan.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memiliki cakupan pembangunan yang luas. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, maka Pemerintah berusaha untuk melakukan skema melalui pembiayaan pinjaman," terangnya.

Usaha dengan skema pembiayaan pembangunan jalan itu semata-mata agar bisa meningkatkan kualitas jalan  yang lebih luas cakupannya, merata dan saling terkoneksi antar wilayah. "Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan kita yang lebih luas cakupannya, merata dan saling terkoneksi antar wilayah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru.

Melalui pembangunan tersebut, target kinerja tahun 2022 diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi sebesar 3,55 persen, gini rasio sebesar 0,292 persen, persentase penduduk miskin turun di angka 13,39 persen, indeks pembangunan manusia naik menjadi 73,29 persen, serta indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 77 persen.

Dengan postur demikian, tema pembangunan yang ditetapkan tahun 2022 yakni pemantapan Sosial Ekonomi dan Peningkatan Layanan Dasar serta Penyediaan Infrastruktur Terintegrasi. jir