SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2023 ditandatangani bersama antara Gubernur dan DPRD Jatim pada rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/9/2022).
Dalam rancangan KUA PPAS yang dibacakan oleh Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar diketahui bahwa kekuatan APBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp.29,439 triliun meliputi, belanja sebesar Rp.29,1 tiliun ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.321,38 miliar.
Baca Juga: Pertahankan Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah-sekolah Jawa Timur
Sedangkan untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp.27,839 triliun dengan rincian PAD Rp.18,11 triliun, dan dana transfer sebesar Rp.9,7 triliun.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menjelaskan bahwa belanja dalam rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023 diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib atau rutin.
Diantaranya, untuk pendidikan sebesar Rp.7,959 triliun (27,33%), pemerintahan Rp.9,459 triliun (32,4%), kesehatan Rp.4,758 triliun (16,34%), infrastruktur Rp.3,011 triliun (10,34%), Sosial Rp.2,677 triliun (9,20%) dan ekonomi Rp.1,252 triliun (4,30%).
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023, kata Adhy cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp.870,320 miliar dibanding tahun 2022. "Sebaliknya, untuk dana transfer 2023 turun sebesar Rp.683,336 miliar dari Rp.10,385 triliun menjadi Rp.9,702 triliun," bebernya.
"Pada APBD 2023 juga ada alokasi belanja Pilkada (dana cadangan) sebesar Rp.300 miliar sehingga total dana cadangan untuk pilkada sampai dengan 2023 sebesar Rp.600 miliar," jelas Adhy Karyono.
Menanggapi rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa proyeksi APBD Jatim 2023 perlu dilakukan pendalaman, khususnya menyangkut belanja rutin untuk pegawai.
Alasannya, besaran belanja pegawai tahun 2023 masih terlalu besar sehingga berpotensi menjadi Silpa yang besar.
"Belanja pegawai 2023 diproyeksikan sebesar Rp.9,4 triliun itu masih terlalu besar karena hampir separoh PAD," terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Dia berharap jika ada penambahan pegawai sebisa mungkin diperinci butuh berapa ribu orang, lalu masing-masing berapa dikalikan berapa. "Yang pensiun tahun 2023 juga perlu dihitung sehingga hal itu bisa dialokasikan dan potensi Silpa tidak menjadi tinggi," jelas Sri Untari.
Baca Juga: Komisi E Dorong KONI Jatim Segera Ajukan Anggaran PON XII Aceh
Ketum Dekopin ini memahami betul Silpa itu harus ada karena dibutuhkan untuk gaji pegawai, minimal 1/12 dikalikan 2 dari total APBD. Tapi juga perlu diingat PAD bulan Januari dan Februari itu selalu ada sehingga prediksi bagaimana belanja pegawai mendekati riil.
"Makanya perlu juga menghitung PAD (18,1 T) dibagi 12 bulan ketemu sekitar 1,2 T. Artinya sisa belanja pegawai ditambah perolehan PAD di bulan 1 dan 2 untuk pembiayaan. Terlebih bulan Januari dan Februari belum ada lelang atau tender proyek fisik," dalih Sri Untari.
Selain belanja pegawai, pihaknya juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan karena tahun-tahun sebelumnya masih minim. Padahal, jalan yang bagus sangat berdampak pada roda perekonomian untuk kelancaran arus barang dan jasa.
"Kami berharap belanja infrastruktur jalan provinsi dinaikkan. Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor dikembalikan untuk perbaikan jalan provinsi. Kalau PAD tembus 18,1 T ya 1,5 triliun lah untuk pembenahan jalan supaya jalan kita bagus," pinta politikus asal Malang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga berharap proyeksi PAD 2023 bisa mendekati potensi riil. Mengingat, PAD Jatim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan laporan yang diterima semester I tahun 2022 PAD sudah tembus 16 triliun dari target 18, triliun.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
"Kalau masih dibuka lagi terkait pendapatan daerah bisa ditingkatkan mendekati potensi riil. Sebab ada agenda politik sehingga perlu dana cadangan untuk pilgub Jatim. Rp.600 miliar itu apa benar sudah mencukupi karena pilgub Jatim 2018 lalu itu hampir Rp.1 triliun. Kalau kurang khan bisa membebani APBD 2024," kata Sri Untari.
Dia melihat kekuatan fiskal Pemprov Jatim 2023 sangat bergantung pada kekuatan PAD. Padahal 3 tahun lalu DAU dan DAK masih sangat besar. Bahkan sekarang komposisinya justru hampir 60 % lebih kekuatan APBD Jatim berasal dari kekuatan PAD dan Silpa Pembiayaan yang mencapai Rp.20 triliun dan sisanya Rp.9 triliun berasal dari dana transfer.
"Kalau kekuatan fiskal Pemprov Jatim bertumpu pada kekuatan PAD maka lakukanlah perbaikan sumber PAD yang mau didapat itu dengan fasilitasi jalan ekonomi yang bagus," pungkas Dr Sri Untari Bisowarno, MSi.
Masih di tempat yang sama, wakil ketua DPRD Jatim, Hj Anik Maslachah mengatakan bahwa pembahasan R-APBD Jatim tahun 2023 akan mulai dibahas DPRD Jatim pada pekan kedua bulan September 2023.
"Mudah-mudahan APBD Jatim 2023 bisa disahkan bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang," harap politikus asal PKB ini. rko
Editor : Moch Ilham
