SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Ribuan petani tambak di Lamongan murka, setelah pupuk bersubsidi dicabut oleh Pemerintah. Kemurkaan petani ditunjukan dengan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di DPRD dan Pemkab Lamongan, Rabu (2/2/2022), menuntut dicabutnya Permentan Nomor 49 Tahun 2020, agar pupuk subsidi kembali diperlakukan.
Ribuan petani yang menggunakan berbagai kendaraan ini, start dari GOR dan long march menuju kantor DPRD dan Pemkab Lamongan. Di sepanjang perjalanan, petani terus berorasi agar Pemerintah tidak serta merta menghapus pupuk bersubsidi untuk petani tambak.
Baca Juga: MK tak Utak-atik Keabsahan Gibran, Nitizen Koar-koar
Usai sampai di depan kantor DPRD, ribuan petani ini terus berteriak agar anggota dewan untuk bisa satu barisan dengan petani, agar menolak Permentan Nomor 49 Tahun 2020, karena Permentan itu tidak selaras dengan kepentingan mensejahterakan petani khususnya petani tambak.
"Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani tambak adalah keharusan, karena bagaimanapun petani cukup andil dalam upaya meningkatkan produktivitas ikan di Lamongan," kata Yusuf Fadli Koordinator aksi dalam orasinya.
Tak hanya itu, selepas berunjuk rasa di gedung DPRD Lamongan, massa lalu menuju gedung Pemkab dan membawa 8 orang anggota dewan untuk sama-sama berjalan kaki untuk menemui Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Setibanya di pintu gerbang Kantor Pemkab, secara bergiliran perwakilan massa ini lalu berorasi menyampaikan keluh kesah yang dialami petani tambak di Lamongan terkait jatah pupuk subsidi.
Lebih lanjut, massa juga meminta Bupati Lamongan untuk hadir secara langsung ke tengah-tengah ribuan massa. Meski sempat diwakili Sekda Lamongan Mohammad Nalikan, Asisten 1 Eko Agus Triandono, dan Kepala Dinas Perikanan Yuli Wahyuono. Namun massa menolak perwakilan, dan mendesak Bupati agar berbicara langsung menemui mereka. "Kami tidak ingin perwakilan yang menemui kami, harus Bupati Lamongan sendiri yang langsung menemui kami," ujar Koordinator aksi, Yusuf Fadli, dalam orasinya.
Bahkan, saat seorang anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Khilmi datang dan hendak menyampaikan sambutannya kepada mereka, justru ribuan massa yang berunjuk rasa menolaknya secara mentah-mentah. "Anda siapa, anda Khilmi ya. Maaf saya tidak bisa menerima. Anda itu Komisi VI dan anda juga jelas-jelas merangkap sebagai distributor pupuk," bantah Yusuf.
Suasana unjuk rasa ini sempat memanas dan massa hendak merangsek masuk ke Gedung Pemkab Lamongan. "Kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus petambak dan penerima pupuk subsidi adalah salah dan tanpa riset, sehingga bakal berdampak buruk bagi petani tambak di Lamongan," teriak Yusuf.
Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana segera tandang dan menemui massa agar menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan tiap kecamatan. "Sesuai janji saya, bahwa saya akan memfasilitasi aspirasi jenengan sedoyo. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Beliau siap menerima aspirasi warga melalui perwakilan petani tambak," kata Miko.
Mengetahui hal tersebut, massa akhirnya menyepakati dan bersedia bertemu Bupati melalui 10 orang perwakilan petambak tersebut, di ruang pertemuan, Lantai 3, Gedung Pemkab Lamongan.
Baca Juga: Mentan Bolak Balik ke Lamongan Ingin Pastikan Programnya Terealisasi
Di ruang tersebut, 10 perwakilan massa ini kemudian secara bergantian menyampaikan aspirasi dan sambatannya ke Bupati, sapaan akrab Bupati Lamongan.
"Dari apa yang jenengan sampaikan, saya sudah menangkap apa yang menjadi aspirasi petambak sekalian," ucap Bupati, di hadapan perwakilan petani tambak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengaku, bahwa sejak November 2021 pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian dan berulang kali mengirim surat ke Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu.
Dalam waktu yang sama, Bupati juga langsung menghubungi Dirjen Perikanan Budidaya KKP via seluler. Sehingga Dirjen juga secara langsung memberi penjelasan kepada perwakilan massa yang hadir di ruang pertemuan tersebut.
Dirjen Perikanan ini menyampaikan, jika pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya dengan pihak terkait. Ia menyebut, sudah berkoordinasi baik secara informal maupun non formal,
Baca Juga: Kurang Konsentrasi, Truk Tabrak Tronton
"Kami juga menyampaikan tentang keluh kesah para petambak budidaya agar bisa mendapatkan alokasi jatah pupuk bersubsidi, bukan hanya untuk yang di Lamongan, namun juga dari petambak yang dari beberapa daerah lainnya," paparnya.
"Kami juga akan siap mendampingi dan mengusulkan, namun upaya ini tak semudah seperti halnya makan cabe, yang sekali cokot langsung pedas," tandasnya.
Singkatnya, setelah melakukan audiensi dengan perwakilan massa tersebut, Bupati Yuhronur langsung menemui ribuan massa yang sudah menunggu di halaman Gedung Pemkab Lamongan, sekaligus menyampaikan hasil pertemuannya.
"Tadi kami sudah bicara dengan Pak Dirjen langsung. Nanti kita sama-sama ke Jakarta, baik ke DPR maupun Dirjen. Supaya aspirasi ini diperkuat lagi. Sehingga tahun depan petani tambak Lamongan tetap dapat pupuk subsidi," beber.
Setelah Bupati memberikan penjelasan, massa yang melakukan unjuk rasa kemudian membubarkan diri secara teratur.
Sebagai informasi, unjuk rasa kali melibatkan petani tambak dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Karangbinangun 420 orang, Deket 750 orang, Turi 1000 orang, Glagah 500 orang, Kalitengah 2000 orang, Kecamatan Lamongan Kota 100 orang, Karanggeneng 250 orang, dan Sukodadi 200 orang. jir
Editor : Moch Ilham
