Saat menjadi Ketua DPD -RI sekarang ini, La Nyalla Matalitti, menggulirkan wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945. Amandemen Koreksi ini melukiskan sebuah perjalanan Bangsa setelah amandemen keempat era Amien Rais. Amandemen pertama sampai keempat digulirkan eks politisi PAN saat ia masih menjadi Ketua MPR-RI.
De fakto dan de jure, sorotan publik, Amandemen konstitusi tahun 1999-2002, masih diwarnai demokrasi ala barat.
Baca Juga: Terungkap, Eks Kajari Trenggalek Lulus Mustofa, Putar Balikan Fakta
Dan sejarah mencatat, amandemen periode itu, efek dari euforia reformasi . Tepatnya eforia pasca tumbangnya Orde Baru. Artinya hampir semua rakyat, termasuk para tokoh dan mahasiswa anti produk yang berbau Orde Baru. Puncaknya adalah Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sampai dilakukan hingga empat kali.
Dalam proses Amandemen UUD 1945 yang terjadi kurun itu konon ada keterlibatan asing.
Nah, kini DPD-RI ingin mengusulkan amandemen kelima.
Salah satu pertimbangannya memperkuat peran DPD RI. Jalan konstitusionalnya tidak ada jalan lain kecuali amendemen konstitusi.
Ini karena kewenangan DPD RI di bidang legislasi masih terbatas. Misalnya, DPD RI boleh ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir.
Artinya, meski DPD-RI memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, DPD RI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.
Demikian juga soal ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold atau PT) 20% yang tidak memberi ruang kepada warga negara yang berpotensi memimpin negara tapi terjegal oleh aturan PT. Misal, pada dua pilpres 2014 dan 2019. Dua pilpres ini hanya mengikutkan dua kandidat calon presiden. Beda dengan pilpres 2004 yang diikuti minimal tiga capres.
Nah, ambang batas pencalonan presiden dua pilpres terakhir justru menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon.
Bagi tokoh tokoh pergerakan, presidential threshold 20 persen sangat menggangu dan membuat demokrasi kita tidak sehat.
DPD era kepemimpinan La Nyalla terpanggil memperjuangkan bersama-sama menjadi PT 0% demi kemajuan bangsa yaitu kesehatan demokrasi dan konstitusi Indonesia.
***
Sebagai inspirator Amandemen kelima UUD 1945, disadari atau tidak, sosok La Nyalla, tahun 2021 tak ubahnya seperti Amien Rais, pada tahun 2002. Keduanya sama-sama tokoh daerah yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bedanya, Amien Rais, wong Jogja berbau arab yang usulkan amamdemen 1945 dengan pendekatan liberalisme.
Sementara La Nyalla, arek Suroboyo keturunan bugis gunakan konsep budaya Indonesia, musyawarah dan gotong royong.
Praktis, baik Amien Rais maupun La Nyalla, sebenarnya memiliki cita-cita yang sama yaitu ingin memperbaiki sistem politik di Indonesia secara lebih demokratis dengan melakukan amandemen UUD 1945. Bedanya, gagasan Amien Rais, saat ia masih menjabat lembaga negara tertinggi yaitu MPR (berdasarkan UUD 1945 yang belum diamandemen).
Kini,La Nyalla, usulkan amamdemen kelima, dalam kedudukan ia menjabat ketua Lembaga Negara, bukan lembaga tertinggi negara seperti Amien Rais dulu.
Artinya, saat mengusulkan amandemen kelima UUD 1945, kewenangan DPD sangat terbatas.
Ini tantantangan tersendiri bagi La Nyalla.
Akal sehat saya mengatakan tantangan La Nyalla, berbeda dengan Amien Rais.
Baca Juga: Dader Intelektualnya Eks Bupati Trenggalek Drs Soeharto
La Nyalla sebenarnya lebih dekat sebagai tokoh pergerakan. Sedangkan Amien Rais, dikenal tokoh politik.
Sebagai tokoh pergerakan, La Nyalla lebih murni melihat demokrasi politik Indonesia ketimbang Amien Rais.
Akal sehat saya lebih menyoroti dari aspek filosofinya.
Dalam setiap zaman ada tantangan yang bakal dihadapi setiap tokoh pergerakan maupun politik.
Momen yang dihadapi Amien Rais, saat amandemen tahun 1999 hingga 2002, ada euforia reformasinya. Saat itu momennya kekuasaan Orde Baru baru tumpang. Praktis, hampir semua rakyat, termasuk para tokoh dan mahasiswa sangat anti produk yang berbau Orde Baru. Sehingga Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bisa mulus dilakukan sampai 4 kali.
Berbeda era La Nyalla, sekarang. Kekuasaan pemerintahan Jokowi yang didukung kelompok oligarki masih kokoh mencengkeram di semua sektor kehidupan politik. Sementara La Nyalla berada di tengah pusaran kekuasaan yang masih eksis. Logika hukumnya, ia tidak bisa seleluasa Amien Rais, menggalang dukungan politik, sosial dan finansial. (Amien Rais, konon mendapat suport dari asing).
La Nyalla, meski memiliki jabatan politik sebagai ketua lembaga negara, ia dikelilingi lembaga negara yang tak ingin mengikuti perubahan politik.
Misalnya, urusan Presidential Threshold, ketua ketua parpol mapan, tak ingin mengutak atik posisi Presidential Threshold 20%.
Baca Juga: PHRI Jatim Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Pariwisata
Sebagai tokoh pergerakan, La Nyalla bisa memiliki kesamaan tujuan dengan Amien Rais yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia
Perbedaannya, bisa pada taktik yang beda dari Amien Rais.
Salah satu taktik pergerakan yang pernah terjadi di Indonesia adalah ajaran Almarhum Jacob Utama, pimpinan Kompas. Jacob mengajarkan taktik “jurnalistik kepiting” melawan tembok kokoh yang kuat. Jurnalisme kepiting tidak mengajarkan menulis melawan kekuasaan, tetapi bergerak bak kepiting.
Jurnalisme kepiting menggunakan siasat main aman. Maklum berhadapan dengan penguasa. Ibarat kepiting, ada saatnya maju, ada saatnya menyamping (mlipir). Juga ada saatnya menarik mundur. Maka tidak heran, Kompas di bawah pimpinan Jakob saat Orde Baru identik dengan penerapan "jurnalisme kepiting". Julukan itu setidaknya bertahan hingga rezim Orde Baru tumbang.
Menurut wartawan Kompas didikan Jacob Utama, cara ini sulit dan makan hati. Sebab penerapan jurnalisme kepiting, gampang dicap pengecut, sehingga tagline bisnis Kompas adalah “mata hati kata hati”. Tagline ini pernah dipelesetkan harian Kompas hati-hati.
Apakah La Nyalla, yang punya darah bugis dan budaya Suroboyoannya, dalam memperjuangkan demokrasi kerakyatan era oligarki, mau menerapkan jurnalisme kepeting?
Tentang La Nyalla, inspirator amandemen kelima UUD 1945, saya teringat dua tokoh pergerakan yang dikenal pahlawan daerah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Soekarno, tokoh daerah dari Bali, Blitar dan Surabaya. Juga Bung Hatta, tokoh Minang. La Nyalla, tokoh daerah asal Surabaya berdarah bugis. Kita tunggu perjuangan Ketua Suku, demikian Ketua Umum Koni Jatim Ir. Airlangga Satriagung, menjuluki La Nyalla Matalitti. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
