SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam satu pekan ini beredar dua grafiks di masyarakat tentang Irjen Ferdy Sambo terima setoran pengusaha judi Rp1,3 triliun tiap tahun.
Satu-dua hari ini muncul lagi grafiks yang menyebut Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto, diduga beking judi di wilayah Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Warga Bangkalan Tewas Dibacok Keponakan
Grafiks ini juga ramai diperbincangkan di media sosial.
Saat ini, grafik yang turut menyebutkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, menyebut dua jenderal ini diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan, Apin BK dan Asiang alias Rusli Ali. Masih berdasarkan grafik tersebut, Agus juga diduga membawahi 303 kelompok Jakarta dan Medan.
Penyebar Didalami Dittipidsiber
Juru bicara Polri Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan penyebar skema judi online Ferdy Sambo dkk, akan didalami Dittipidsiber.
“Kepolisian bakal mengusut tuntas tanpa pandang bulu hal-hal yang berkaitan dengan judi, premanisme, dan narkoba. Paket (judi, premanisme, dan narkoba) sikat terus tanpa pandang bulu. Itu komitmen Polri dari dahulu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (19/8).
Juru bicara Polri itu juga mengakui ditengah Timsus usut dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, sejumlah nama perwira tinggi Polri pun ikut terbawa dalam pusaran kasus ini melalui skema “Kaisar Sambo”.
Salah satunya adalah nama Irjen Pol Fadil Imran yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya .
Irjen Fadil Imran disebut ikut diperiksa terkait kasus tewasnya Brigadir J.
Namun kabar tersebut ditepis oleh Kadiv Humas Polri , Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Dirinya mengatakan tidak ada pemeriksaan yang dilakukan Itsus kepada Irjen Fadil Imran , tegas Irjen Dedi saat dihubungi wartawan Minggu (21/8/ 2022).
Judi Jaringan Turun Temurun
Sementara mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara mengatakan keterlibatan Ferdy Sambo dalam jaringan konsorsium judi online di Jakarta sudah dimulai ketika Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum di Polda Metro jaya, pada 2015.
"Judi online itu jaringan yang sudah turun temurun, Ferdy Sambo yang mengatur itu semua, waktu dia menjadi Wadir (Reskrimum Polda Metro Jaya) beralih ke dia kekuasaan (judi online)," ungkap Deolipa, dikutip dari Law-Justice.co, Minggu (21/8/2022)
Menurut Deolipa, telah terjadi pembiaran praktik judi online yang terjadi di masyarakat. Judi tersebut bisa masuk dari banyak hal, diantaranya game online yang bebas diakses oleh masyarakat.
Namun hal tersebut seakan tidak disentuh oleh kepolisian, padahal menurut Deolipa, menindak jaringan judi online adalah perkara mudah.
PPATK Juga Telusuri
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah melakukan penelusuran terkait dengan jaringan bandar judi online yang ramai di media sosial dan grafiks.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, ia dan jajarannya telah memantau aliran dana dalam kasus judi online di Indonesia.
Namun sayangnya, Ivan enggan memberikan keterangan lebih rinci mengenai hasil terkini dari penelusuran tersebut. Dari mana saja aliran dana tersebut berasal dan kepada siapa saja dana tersebut mengalir. "Kami melakukan follow the money saja sesuai tugas dan kewenangan kami," ujar Ivan kepada law-justice.co.
Langkah Kapolri Monumental
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas jajarannya apabila terbukti menjadi backing judi online.
Baca Juga: Kapolres Pasuruan Kota Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan hingga Curanmor di Bulan Ramadhan
Menurut Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas, langkah supertegas dan sangat berani itu menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat.
"Langkah Kapolri sungguh monumental, terlihat betul sikap yang bertanggung jawab untuk institusi dan lebih luas lagi untuk bangsa dan negara. Kami dukung penuh," katanya di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).
Dia menyebut sikap Kapolri tak berbeda dengan keberanian Presiden Jokowi.
"Dulu waktu Pak Jokowi awal jadi Presiden berani bubarkan Petral, menghabisi mafia migas, padahal itu mafianya luar biasa powerfull. Pak Kapolri sepertinya mengadopsi pola kepemimpinan presiden yang berani melakukan pembenahan dan bersih-bersih," tuturnya.
ABJ pun mendukung sikap tegas Kapolri Sigit yang tidak ragu mencopot oknum petinggi Polri yang terlibat bisnis ilegal.
"Saya kira memang tidak salah presiden memilih sosok Pak Sigit sebagai Kapolri," ujarnya.
Umbas menambahkan, pernyataan Kapolri Sigit juga sangat terang benderang, yakni menindak berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.
"Oknum polisi yang mencoreng institusi Polri sudah sepatutnya ditindak. Relawan Arus Bawah Jokowi optimistis publik tetap dukung dan percaya kepada Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit saat ini," tuturnya.
Jenderal Harus Mengklarifikasi
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam ikut menanggapi soal skema Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang beredar di media sosial.
Konon, skema Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu terkait dengan bisnis gelap yang disebut-sebut melibatkan sejumlah perwira Polri, termasuk beberapa jenderal polisi.
Menurut Anam, jenderal yang namanya terpampang dalam skema itu harus segera memberikan penjelasan kepada publik.
"Penting kiranya bagi pihak-pihak yang tercantum namanya dalam skema 303 Sambo untuk tampil dan mengklarifikasi kebenaran hal tersebut kepada publik," kata Anam kepada JPNN.com, Minggu (21/8).
Baca Juga: Dua Pelaku Pembunuhan di Pakis Berhasil Diringkus Satreskrim Polres Malang
Menurut dia, apabila jenderal-jenderal itu tidak memberikan klarifikasi, publik bakal makin yakin adanya skema tersebut.
"Kalau mereka diam maka publik akan berspekulasi makin liar dengan adanya skema tersebut," ujar Anam.
"Kalau tidak benar maka tentu dapat melakukan upaya hukum terkait dengan siapa-siapa saja yang dengan sengaja mendistribusikan skema tersebut," sambung Anam.
Momentum Bersih-bersih
Pengacara keluarga Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak akan kembali melaporkan sejumlah pihak, dan berharap diajdikan tersangka dalam pusaran kasus kematian Yoshua.
Kamaruddin melaporkan sejumlah pihak, dan menilai hal tersebut jadi momentum bersih-bersih Polri.
“Semua itu harus dijadikan tersangka, supaya ini momen yang sangat penting untuk memperbaiki Polri, dan merebut Polri dari tangan mafia,” ucap Kamaruddin dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Sabtu (20/8).
Pihak yang akan dilaporkan mulai dari rangkaian pembunuhan Yoshua, hingga pihak-pihak yang ikut mengaburkan fakta kematian Yoshua.
“Semua pasti kami laporkan. Segera minggu depan. Masih ada empat laporan tindak pidana, ditambah satu perbuatan melawan hukum,∓rdquo; ucap Kamaruddin.
“Mulai daripada mereka membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan, maupun atas nama Putri, maupun atas nama Birptu yang membuat laporan,” lanjutnya.
Pihak-pihak yang dinilai ikut dalam menyuarakan cerita bohong dari pihak kepolisian juga diminta Kamaruddin untuk dijadikan tersangka.
“Mantan Kapolres Jakarta Selatan yang membuat cerita palsu, terus dilanjutkan Benny Mamoto, ketua harian Kompolnas,” lanjutnya. n erc/jpnn/lfc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
