SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan penggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa opeh pemerintah. Penggunaan e-katalog dinilai memberikan banyak manfaat mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan penerimaan negara.
Luhut mengatakan hal tersebut bakal efektif untuk menekan kasus korupsi yang biasa dilakukan lewat proses pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, menurut Luhut, dengan digitalisasi, transaksi lebih transparan dan bisa dimonitor.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo, Ingin Tempuh Banyak Cara
"Dan itu ada yang mengamati, tidak ada lagi yang kepala daerah ketangkap korupsi APBD, tidak ada yang korupsi lagi, semua akan pakai e-katalog," ujar Luhut, Minggu (30/10/2022).
Di sisi lain, Luhut menuturkan bahwa e-katalog ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas kepada masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
"Belanja pemerintah akan diarahkan menggunakan E-Katalog, ini akan menciptakan lapangan kerja dan ekonomi baru, sehingga akan mengurangi korupsi, mengurangi biaya, dan menaikan penerima negara," ujarnya.
Baca Juga: Gus Muhdlor, Seolah Sosok Antikorupsi
Dengan mengoptimalkan e-katalog, Luhut menambahkan, juga menjadikan kontrol pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.
"Jadi setiap Rp400 triliun yang bisa kita produksi, itu akan menciptakan 2 juta lapangan kerja dan memberikan pertumbuhan ekonomi 1,72 persen," tuturnya.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Tersangka Kasus Korupsi, Pj Gubernur Jatim Beri Tanggapan Tegas
Pemerintah menargetkan nilai yang masuk ke E-katalog bisa tembus Rp900 tirliun pada tahun depan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi dan menumbuhkan ekonomi lebih besar.
"Sistem pengadaan barang dan jasa ini berjalan, sekarang sudah masuk hampir Rp900 triliun, tahun depan saya kira sudah 90 persen kita sudah bisa masuk ke sana," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
