SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sepertinya tak paham kompetensinya. Sebagai jurnalis muda yang berakal sehat, saya prihatin negeri ini ada pejabat yang suka ndelereng (tidak fokus). Luhut menurut akal sehat saya, bicara OTT kayak orang Ndelereng.
Penilaian saya ini setelah saya mengutip JDIH Marves tanggal 19 November 2020. Dalam laman itu disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Baca Juga: Kompromi dengan Pemudik
Peraturan itu telah berlaku sejak diundangkan serta mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212).
Tugas Kemenko Marves menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas dari Kemenko Marves tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.
Ini menurut saya job description seorang Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves. Tak ada tugas mengkontrol tugas KPK yang melakukan OTT penyelenggara negara. Mereka yang di OTT umumnya terima suap dari suatu proyek. Baru orang yang memberi suap.
Data yang saya peroleh dari KPK, belum satupun penyelenggara negara di bagian atau kementerian investasi yang terkena OTT.
Lalu apa kompetensi seorang Menko Marves, cawe-cawe urusi KPK yang OTT pejabat yang terima suap?
***
Secara terminologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
Nah, kompetensi apa yang dimiliki seorang Menko Marves yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden, omong urusan KPK yang melakukan OTT penyelenggara terima suap?.
Nah, katakan Luhut sebagai Menko Marves tak setuju terhadap operasi tangkap tangan (OTT) koruptor. Apakah pantas Luhut, kritik KPK secara terbuka. Apakah Luhut tidak hargai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diakui atau tidak, Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang ditakuti pejabat publik.
Pertanyaannya bila Luhut tak setuju dengan OTT oleh KPK, mengapa tidak disalurkan ke presiden sebagai atasan langsungnya.
Menggunakan akal sehat sesehat sehatnya, saya mendukung pernyataan Firli Bahuri yang meminta pegawai KPK yang melakukan OTT tak perlu takut kepada siapa pun.
Akal sehat saya justru heran seorang Menko seperti Luhut omong di publik menolak anggapan Indonesia menjadi negara yang terkenal karena banyaknya OTT.
Apalagi soal OTT dikaitkan dengan konsep pemerintah untuk mengubah sistem yang meminimalisir pelanggaran.
Menggunakan akal sehat konsep Luhut ini masih berupa sebuah gagasan. Bicara kompetensi, apakah seorang Menko Marves bisa ubah sistem di pemerintahan Provinsi dan Kabupaten-kota?.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Tersangka Kasus Korupsi, Pj Gubernur Jatim Beri Tanggapan Tegas
Suap ke penyelenggara di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dengan lingkungan pelabuhan yang dicontohkan Luhut, hal yang tidak sama.
Sistem digitalisasi pelabuhan yang mengurus transaksi pengiriman barang beda dengan misalnya pencairan dana hibah dimana KPK meng-OTT Sahat Tua Simandjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Apakah Luhut bisa mengubah pemberian dana hibah kepada kelompok masyarakat di sebuah desa dilakukan secara digital dan transparan.?
***
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) KPK telah melakukan OTT sejak tahun 2005 hingga kini era kepemimpinan Firli Bahuri.
Jika mengulas balik kegiatan OTT KPK sejak 2005, pada tahun 2018 menjadi terbanyak yakni 30 kali OTT. Namun, di tahun 2006 KPK sama sekali tak ada kegiatan OTT.
KPK era Firli sudah telah melakukan OTT kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, Bupati Sidoarjo, pejabat UNJ, Bupati Kutai Timur, dan Menteri KKP Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi, Bupati Banggai Laut, dan Pejabat Kemensos yang menyeret Mensos Juliari P Batubara.
OTT pada pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) diduga terkait bansos penanganan COVID-19.
Baca Juga: Hari ini, Gus Muhdlor Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, Pilih Enggan Berkomentar
Menurut akal saya antara OTT yang dilakukan KPK dengan sistem digitalisasi pelabuhan yang mengurus transaksi pengiriman barang, dua hal yang tak bisa disamakan.
Akal sehat saya bilang bila seorang menteri bertugas sesuai kompetensinya, ia bisa fokus (tidak Ndelereng) ngurusi tugas kementeriannya dan tak cawe-cawe urus institusi lain.
Apalagi Luhut bukan Perdana Menteri dan Jokowi, bukan raja Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tak salah bila Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan era Jokowi sangat besar. "Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," saran Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Faisal heran, Luhut bisa mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," saran Faisal lagi.
Faisal sampai heran dan mempertanyakan sebenarnya siapa yang menjadi panglima dalam urusan investasi, Kemaritiman atau Perekonomian. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengurusi persoalan mobil listrik.
"Yang begini-begini akibatnya saya rasa suatu saat akan chaos, tahun kedua reshuffle karena susah dengan komposisi seperti ini," ingat Faisal. Makanya Faisal menilai dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Jokowi tidak akan mengegolkan gawang tapi akan kebobolan terus.
Catatan jurnalistik saya menyimpan pekerjaan Menko Marves Luhut yang kerap menjadi sorotan.
Karena apa? Luhut dipasang untuk banyak jabatan sekaligus di pemerintahan. Sampai dalam pertemuan dengan Elon Musk, CEO Tesla, Luhut disorot seolah Perdana Menteri Indonesia. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
