Pilwali Surabaya 2020

"MA, yang Cocok Teruskan Risma"

Michael, salah satu kurir yang kepergok wartawan Surabaya Pagi saat hendak menyebarkan “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya” di daerah Sidotopo, Kamis (3/12/2020). Michael mengaku sebagai Relawan Bencana Bu Risma. (Foto: Sp/alqomar)

Curhat Warga Kota Setelah Terima Direct Mail dari Risma yang Promosikan untuk Coblos Eri-Armuji. Dimana Warga Kota Menilai, Risma Sibuk Kampanye, Gak Urusi Warga Sulit 

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Protes dan kekecewan warga Surabaya terkait Surat Wali Kota Surabaya Tri Rismahari ajakan untuk mencoblos paslon nomer 01 mulai bermunculan.

Seperti Saymatu Martha Kamis (3/12/2020) kemarin yang baru saja mendapatkan surat dari ”Pemkot Surabaya”. Sejak menjadi warga Surabaya pada 1998, baru sekali ini ia mendapatkan surat langsung dari pemkot. Ke alamat rumahnya di kawasan padat penduduk, Plemahan, Kelurahan Kedungdoro.

”Saya senang, apalagi surat itu saya pikir isinya kenaikan BLT,” kata Martha. Saat ditemui di rumahnya yang terleta di gang sempit. ”Apalagi, dalam empat bulan terakhir, BLT hanya Rp 300 ribu, padahal empat bulan sebelumnya Rp 600 ribu,” lanjutnya.

BLT yang dimaksud Martha adalah bantuan langsung tunai bersamaan dengan pandemi Covid-19. Bantuan Rp 600 ribu sangat membantunya, karena suaminya yang asli Surabaya bekerja serabutan. Penghasilan tidak tetap.

”Sayang, empat bulan terakhir nilainya turun Rp 300 ribu, kami menunggu nilainya kembali Rp 600 ribu, lumayan,” ucapnya.

Namun, begitu membuka amplop surat berwarna coklat, Martha kecewa. Isi surat itu adalah ajakan mencoblos pasangan Eri Cahyadi-Armuji dalam pilwali 9 Desember nanti. Ia juga baru sadar, kalau surat yang ia terima dari wali kota Tri Rismaharini pribadi.

”Kenapa Bu Risma begitu sibuk kampanye. Kenapa gak fokus urusi warga seperti kami yang kesusahan,” kata Martha. ”Kami rindu Bu Risma yang dulu, yang menomorsatukan warganya, bukan Bu Risma yang sibuk kampanye seperti ini,” lanjutnya.

Martha adalah perempuan kelahiran Ambon. Ia pindah ke Surabaya pada 1998 ketika di tanah kelahirannya meletus kerusuhan. Dia kemudian mendapatkan jodoh orang Surabaya, Arek Plemahan.  Sejak pindah ke Surabaya 1998, ia tidak pernah pulang ke Ambon lagi. Dia sudah ber-KTP Surabaya.  Karena sudah puluhan tahun di Surabaya, Martha pun bisa merasakan perubahan sikap Risma. Dari kali pertama menjabat pada 2010, sampai di ujung masa jabatan seperti saat ini.  “Bu Risma, mohon biarkan warga Surabaya memilih sesuai hati nurani. Jangan paksakan kami memilih pasangan Eri-Armuji. Surat itu seperti ancaman saja buat kami, warga kecil ini,” tutup Martha.

Hal senada juga dialami Warga Kapasari Kecamatan Simokerto, Widyawati (40) yang telah 10 tahun menjadi kader posyandu, kader jumantik (juru pemantau jentik) dan kader PAUD mengungkapkan kekecewaannya.

Menurutnya, sebagai pecinta Bu Risma, ia mengaku sangat bangga mendapatkan amplop warna coklat yang ada stempel warna biru bertuliskan "Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya”.

"Ketika menerima amplop surat dengan tulisan Bu Risma, saya mengira itu kiriman langsung dari Bu Risma. Dan saya senang dikirimi surat," ujar Widyawati, Kamis (3/12/2020).

Amplop coklat yang dibungkus plastik itu pun pelan-pelan dibuka. Widyawati pun terkejut ketika melihat isi amplop coklat berisikan surat dan ajakan untuk memilih pasangan calon calon wali kota dan wakil wali kota Eri Cahyadi-Armudji (ErJi).

"Saya kecewa dan dibohongi dengan Surat Bu Risma, karena isinya ajakan untuk memilih calon wali kota tertentu pilihan Bu Risma, tidak sesuai hati nurani saya," keluhnya.

Widyawati menegaskan, sebagai kader posyandu, jumantik dan PAUD punya pilihan tersendiri sesuai hatinya. Ia mengaku mendengar kabar bahwa yang mengirimkan surat itu sesuai instruksi dari tim pemenangannya ErJi. "Kok memakai namanya Bu Risma. Kenapa tidak memakai namanya Erji sendiri di kop amplop surat. Ini namanya pembohongan. Kalau dari awal tahu ada amplop bertulis Erji, pasti gak ngiro ta reken, gak ngurus. Karena amplopnya itu ada tulisannya Bu Risma, saya penasaran isinya, lah kok promosino Erji. Aku yo emoh," cetusnya.

Tak heran, dirinya kecewa setelah menerima surat dari Bu Risma seperti itu. “Jadi saya merasa yakin, kalau pak MA ini yang paling cocok teruskan Risma!” lanjut Widyawati.

 

 

 

Kurir Mengaku Relawan Bencana

Sementara, wartawan Surabaya Pagi sempat memergoki kurir penyebar Surat Wali kota Surabaya itu di daerah Sidotopo, Surabaya. Saat itu, pria itu bernama Michael, warga Surabaya. Dengan mengenakan kaos oblong berwarna biru dan berjaket. Michael, membawa setumpuk puluhan Surat Bu Risma itu yang akan disebarkan di daerah Sidotopo.

Saat wartawan Surabaya Pagi menanyakan, dirinya berasal dari mana dan disuruh siapa. Michael menjawab kalau dirinya sebagai relawan Risma. “Kita relawan pembagian Surat dari Bu Risma mas,” ungkapnya gugup.

Namun, saat ditanya lebih lanjut, justru Michael mengatakan relawan bencana. “Hhmm…. Anu.. Saya relawan bencana mas!” jawabnya.

Wartawan Surabaya Pagi pun heran, lantas menanyakan, “Relawan bencana? Bencana opo?! Relawan bencana kok nggowo surat bu Risma lho?! Saiki lho gak onok bencana!”

Ia pun tergupuh-gupuh dan hanya menjawab, “Benar mas. Saya ini hanya disuruh menyebarkan surat ini,” jawabnya gugup.  Kemudian saat ditanya apakah dia dibayar, Michael mengaku tidak dibayar karena dirinya cuma suka rela menyebarkan surat tersebut, “Beneran mas. Saya gak dibayar mas. Saya relawan,” ungkapnya, singkat langsung meninggalkan lokasi tidak jadi menyebarkan surat di daerah Sidotopo.

 

Instruksi Tim ErJi

Sementara, Juru Bicara Tim Pemenangan ErJi, Ahmad Hidayat mengatakan pengiriman amplop cokelat yang berstempel surat Bu Risma untuk warga Surabaya yang disebar ke warga, bukan instruksi langsung dari Wali Kota Tri Rismaharini

"(Instruksi) dari Tim Pemenangan Eri Cahyadi dan Armudji," ujar Hidayat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), Kamis (3/12/2020).

Dalam surat Risma untuk warga Surabaya yang ada tandatangan Tri Rismaharini pada 22 Nopember 2020, diantaranya berisi ajakan 'Ayo datang ke TPS-TPS, tidak golput dan pilih Eri-Armudji'.

Jubir Tim Pemenangan Erji, Ahmad Hidayat enggan menerangkan siapakah kurir-kurir yang mengirimkan surat Risma. Hidayat juga tidak menjawab, apakah kader PDIP yang menjadi kurir dan berapa jumlah kurir yang dilibatkan. “Cukup yah mas,” kata Hidayat.

 

 

Risma Dilaporkan ke Kejati

Dampak beberapa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mulai dari Roadshow Online Surabaya Berenerji yang diduga tanpa izin cuti dari Gubernur Jawa Timur. Hingga munculnya Surat Wali Kota Surabaya Tri Rismahari ajakan untuk mencoblos paslon nomer 01 mulai bermunculan.

Membuat Wali Kota Surabaya dua periode itu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Mabes Polri.

Laporan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman, karena Risma sebagai Wali Kota Surabaya diduga tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020.

Tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman, Sahid mengatakan, laporan itu memperkuat laporan ke Bawaslu Surabaya beberapa waktu lalu. Sebab, di Bawaslu ada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur kejaksaan dan kepolisian.

"Laporan kami di Bawaslu tidak ditindak lanjuti, maka kami beegerak ke Kejati dan Kejari, hari ini juga kami lapor ke Mabes Polri," ujarnya.

Sahid mengatakan, laporan kepada Risma karena diduga kampanye pada acara "Roadshow Online Surabaya Berenerji" tanpa izin cuti dari Gubernur Jawa Timur.

Hal itu bertentangan dengan pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Pilkada, dan PKPU Nomor 12 tahun 2016 pasal 24, 29, dan 33. Juga menabrak aturan pasal 4 dan pasal 67 (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, terkait adanya Surat ajakan untuk memilih calon paslon 01.

"Kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pilkada," ujarnya.

 

ASN Pemkot Dilaporkan Juga

Tak hanya Risma, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya juga ikut dilaporkan. ASN DKRTH dan Dinsos karena diduga menggunakan program yang berasal dari APBD untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi-Armuji. Penggunaan program untuk kepentingan pemenangan melanggar aturan ASN.

Sahid mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh DKRTH di Asem rowo, Menur, dan Bangungsari. Pemasangan lampu itu diduga tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme pengajuan bantuan sebagaimana di atur di dalam regulasi.

Pemasangan lampu oleh ASN DKRTH  bertentangan dengan undang undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

"Untuk ASN Dinsos ada temuan bantuan permakanan ditumpangi stiker Eri-Armuji, ini jelas ada pelanggaran netralitas," ungkapnya.

Kuasa hukum yang lain, Yanuar Miryanta berharap dengan adanya laporan itu bisa ditindak lanjuti dan dieksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pilkada serentak tahun 2020 bisa berjalan lancar, jujur, adil, dan bermartabat.

"Pilkada baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Mari kita sama-sama junjung pilkada dengan semangat gotong-royong dan kejujuran yang tinggi," terang Gus Riyan, sapaannya. (alq/byt/cr2/rl/rmc)