SURABAYAPAGI, Jakarta - Setelah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri membahas Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pada Jumat (11/9/2020).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, memastikan akan ada 3 wilayah pemekaran baru di Papua. Sehingga nantinya total provinsi di Papua akan berjumlah 5 wilayah.
Baca Juga: PDIP Minta Pemilu Ulang
Hal ini disampaikannya Menteri yang rajin berselancar di media sosial ini pun, mengungkapkan bahwa hal merupakan amanat undang-undang, sehingga nantinya ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Revisi juga akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi lima, ditambah tiga dari yang ada sekarang,"kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua. Sebab, otonomi khusus tidak perlu diperpanjang dan terus berlaku.
"Otonomi khususnya tetap itu undang-undang enggak perlu diperpanjang, masih berlaku. Ini cuma dananya," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah sepakat mengefektifkan kaukus organ di MPR untuk masyarakat Papua.
Kaukus tersebut beranggotakan anggota dewan yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat Papua.
Baca Juga: DPRD Jatim Dapil Madura 5 Incumbent Rontok, PDI-P Rebut 2 Kursi, PKS 1 Kursi
"Untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah," jelas Mahfud.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemekaran Papua menjadi total 5 wilayah tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
"Karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Bamsoet juga menyatakan pemerintah kini tengah menyusun sebuah Instruksi Presiden (Inpres) agar pembangunan di Papua lebih terintegrasi dari semua sektor kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Disebut Tak Diinginkan Rakyat, Mahfud: Kecurangan Akan Dibuktikan, Demokrasi Kita Harus Bermartabat
Bamsoet menyayangkan selama ini pembangunan di Papua hanya dijalankan pada sektoral masing-masing kementerian/lembaga tanpa adanya integrasi yang jelas.
"Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang kementerian membangun ini ini, nanti terintegarasi sehingga pembangunan jelas nampak nyata," kata Bamsoet. An
Editor : Mariana Setiawati
