Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo Ingatkan ada Oligarki Kekuasaan Bertopeng Konstitusi
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik pemerintahan Jokowi. Ia mengamati saat ini oligarki kekuasaan berkembang bertopeng konstitusi. Gatot adalah mantan Panglima TNI di periode pertama Presiden Joko Widodo.
Sebagai salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot menyoroti kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk oleh berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab," kata Gatot bernada tanya saat memberi sambutan pendeklarasian KAMI, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Gatot, yang kini telah purnawirawan, mengenakan jas hitam, celana panjang cokelat, dan peci hitam.
Dari Segala Kesulitan
Gatot, juga menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Ia menyebut penanganan pemerintah terlihat menggampangkan, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain.
"Kedua, 3 tahun lalu 26 Oktober 2017 setelah pembukaan Kongres International... saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya senjata biologis massa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemik COVID-19. Saya tidak mengatakan pernyataan saya 3 tahun sepenuhnya tepat, sekali lagi kita sedang menghadapi pandemi dan tidak mudah ditaklukkan. Apalagi respons terhadap ancaman ini dipenuhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan," ucapnya.
"Dalam semua karut marut seperti itu ada hak krusial yang harus kita lakukan sebagai bangsa, perlu kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan tidak mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Ingat kita negara kaya dan penuh semangat gotong royong. Di kondisi sulit ini dialami seluruh negara Indonesia punya SDA melimpah dan kekuatan yang luar biasa, Indonesia mempunyai seluruh potensi untuk menjadi negara maju artinya Indonesia akan dapat tempat dari segala kesulitan," lanjut Gatot.
Siap Bertanggungjawab
Gatot menyatakan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi KAMI atas nama pribadi. Dia menyatakan siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut.
"Sebagai inisiator Prof, Rachmad Wahab, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantyo," tegas Gatot.
Gatot juga menjelaskan alasan pembentukan KAMI. Dia menyebut KAMI ingin semua pihak jujur atas apa yang terjadi di Tanah Air. "Kami ingin menjadikan momentum kemerdekaan RI untuk lebih maju, dan untuk jujur melihat diri apa yang belum benar dari negeri ini," tuturnya.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
Abaikan Din Syamsudin
Elite PKB Abdul Kadir Karding menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sebagai bagian dari dendam lama kepada Jokowi. "Tokoh-tokoh ini sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat Pilpres. Jadi beliau-beliau ini tidak siap kalah, dan tidak siap menang," tuding Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini menilai KAMI adalah sebuah wadah tokoh-tokoh yang merasa dendam dengan Jokowi. Karding mengimbau agar pemerintah mengabaikan Din Syamsuddin Cs.
Tak Dikelola Sekelompok Orang
PPP meminta Gatot Nurmantyo menjelaskan tudingan oligarki kekuasaan tersebut. "Saya kira Pak Gatot harus menjelaskan secara terbuka dan jelas terkait tudingan oligarki kekuasaan," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Awiek mengatakan kekuasaan di Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Namun, dikelola melalui hasil Pemilu 2019 yang sah secara konstitusional.
Dan kekuasaan di Indonesia ini bukan dikelola oleh sekelompok orang, tapi dikelola oleh pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2019 yang konstitusional," ujar Baidowi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan alasannya soal Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Dia juga mencontohkan Presiden Joko Widodo mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah usai Pilpres 2019.
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
"Karena konsekuensi kontestasi pemilu pasti ada yang kalah tidak semuanya menang. Dan dalam menjalankan pemerintahan, Pak Jokowi justru mengajak Prabowo yang notabene lawan politik di Pemilu 2019," katanya.
“Sebagai pendapat ya boleh-boleh saja disampaikan asalkan ditopang oleh data-data, kuat," tambah Awiek.
Tak Perlu Reaktif
Sementara itu Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menilai tak perlu reaktif menanggapi pernyataan Gatot. Hendrawan pun menyinggung Etika Kehidupan Berbangsa yang diatur alam TAP MPR. "Tidak perlu (reaktif). Sejumlah gagasan yang jernih dan bagus juga terus kita perjuangkan bersama. Yang menyangkut soal etika kebangsaan, kita masih punya Tap MPR VI/2001 tentang 'Etika Kehidupan Berbangsa' yang masih berlaku sampai sekarang. Mari kita laksanakan bersama-sama," kata Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Senin (17/8).
PDIP memprediksi KAMI akan menjadi organisasi masyarakat atau partai politik.
"Beberapa deklarator yang ada kami kenal dengan baik. Namun ada juga nama-nama 'langganan' yang selalu muncul di banyak forum serupa. Kita harus menanti rencana kerja setelah deklarasi, apakah akan berlanjut sebagai ormas, terus menjadi parpol, apa bagaimana. Masih harus kita tunggu," tambahnya.
Tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi diantaranya Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban. n erc/jk
Editor : Moch Ilham
