SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - DPRD Ponorogo bersama mayoritas masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat meningkatan infrastruktur jalan. Perbaikan infrastruktur jalan itu, meliputi jalan poros desa, lingkungan dan jalan poros kabupaten. Hal tersebut terungkap saat anggota DPRD Ponorogo melakukan reses.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sunarto juga mengatakan mengenai perbaikan infrastruktur jalan, tercatat ada 3 isu lagi yang menjadi perhatian wakil rakyat untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Ponorogo. Mulai dari keinginan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebab, masih ada masyarakat yang belum masuk BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Heboh, Maling Berkresek Merah di Ponorogo, Berhasil Gondol Uang dan Rokok Rp 20 Juta
“Sebanyak 60 persen lebih masyarakat Ponorogo menginginkan perbaikan infrastruktur jalan, baik itu jalan poros desa, lingkungan maupun jalan poros kabupaten,” katanya, usai paripurna dengan agenda penyampaian hasil rese pada masa sidang pertama tahun 2021, Selasa (30/3/2021).
Lebih lanjut, Sunarto juga menerima keluhan dari wali murid terkait dengan pembelajaran dalam jaringan (daring). Mereka mengeluh kesulitan untuk mengajar anaknya di rumah. Padahal harusnya mereka masuk dalam BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh negara.
“Kami perintahkan untuk masing-masing komisi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan OPD terkait,” katanya.
Kemudian isu terakhir, di tengah pandemi ini meminta kegiatan masyarakat dilonggarkan. Permintaan ini nampaknya sudah dilonggarkan oleh Bupati Sugiri Sancoko melalui Surat Edaran (SE) perpanjangan PPKM Mikro ketiga. Namun, Sunarto berharap pemberian kelonggaran kegiatan masyarakat ini, tidak akan menambah klaster penularan baru Covid-19 di bumi reyog.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Rumah di Ponorogo Hangus Terbakar, Kerugian Capai Rp 250 Juta
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo merealokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 41 miliar untuk penanganan Covid-19.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo Sumarno menyatakan, anggaran yang direalokasi bukan berasal dari pos pekerjaan/pengadaan yang bersifat vital. Artinya, infrastruktur yang batal diperbaiki atau dibangun masih bisa digunakan, hanya kondisi fisiknya yang kurang bagus karena mengalami kerusakan.
"Ada anggaran sebesar Rp 102 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, tapi yang sekitar 40 persen dialihkan," katanya.
Baca Juga: Perbaiki Kulkas, Rumah dan Toko Ludes Terbakar
Selanjutnya, dana yang tersisa pun harus dipakai secara bijak, terutama untuk penanganan jalan yang kondisinya darurat dan rusak berat saja. Sedangkan yang rusak ringan atau sedang, sementara dipertahankan. Dsy8
Editor : Redaksi
