.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti masih tingginya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Pahlawan ini.
Wakil DPRD Kota Surabaya AH. Thony mengatakan dari data terakhir jumlah MBR di Surabaya mencapai 900.000 jiwa. Selain dari jumlah keluarga miskin yang sudah terdata sebelumnya, angka tersebut juga berasal dari warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
Selama pandemi, warga yang bekerja mengalami penurunan pendapatan karena terdampak pengurangan jam kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Income berkurang, bahkan hilang. Tentu saja, jumlah MBR makin bertambah.
“Pemerintah punya tugas untuk menginvensi dalam rangka pengendalian ekonomi agar bisa bangkit dan berjalan normal. Jadi, program-program dan langkah yang efektif harus terus dilakukan,” ungkap AH. Thony, Selasa (1/11) kemarin di ruang kerjanya.
AH. Thony menerangkan, kekuatan APBD 2023 sebesar Rp 11,2 Triliun memang dipandang masyarakat cukup banyak untuk menggenjot pembangunan di Surabaya. Namun, anggaran tersebut tak hanya untuk pemulihan ekonomi dan MBR saja. Tapi juga mencangkup semua lini.
Baca Juga: Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja
Beberapa upaya intervensi dilakukan Pemkot. Mulai dari pemberian bantuan langsung hingga program peningkatan pendapatan. Dalam program peningkatan pendapatan, terdapat beragam langkah. Seperti, program padat karya, pelatihan ketenagakerjaan oleh disnaker, bantuan biaya pendidikan, jaminan hukum, bantuan tempat tinggal, bantuan modal, hingga penyaluran tenaga kerja.
"Jadi, anggaran itu harus digunakan dengan bijak. Dan Masyarakat tak bisa terus menggantungkan diri pada pemerintah terkait bantuan-bantuan," katanya.
Baca Juga: Adventure Land Romokalisari Surabaya Ramai Peminat Wisatawan Luar Kota
Satu hal yang disayangkan oleh Thony. Ia mampu melihat spirit besar dari Pemkot untuk menyelesaikan masalah MBR. Namun, spirit itu tak ia temui di masyarakat. Justru ia menilai jika banyak masyarakat yang nyaman sebagai MBR. Hal itu sangat bertolak belakang dan mampu menjadi penghambat upaya pengentasan MBR.
Untuk itu, dinilai Thony, perlu revolusi mental. Sebuah langkah untuk mengubah cara pandang masyarakat. “Kita perlu membangkitkan semangat masyarakat agar tak terjebak di zona nyaman MBR. Harus ada suntikan untuk mereka keluar dari status MBR, bukan malah termanjakan dan menikmati diberikan bantuan terus menerus,” ungkap Thony. Alq
Editor : Moch Ilham
