SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menghapus syarat bantuan subsidi selisih harga kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg) kepada perajin tahu tempe. Pasalnya, persyaratan tersebut dinilai menghambat penyerapan subsidi kedelai menjadi hanya kurang dari 50%.
Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), persyaratan yang saat ini berlaku tidak berjalan maksimal. Lantaran, uang subsidi kedelai sebesar Rp 250 miliar pada tahun 2022 itu tidak sampai setengah atau 50% yang terserap kepada perajin tahu dan tempe.
Baca Juga: Mendag Dorong Konsumsi Beras SPHP, Warga: Rasanya Kurang Enak, ‘Anyep’
“Pengusaha tahu tempe dapat subsidi Rp 1.000, kalau 1 ton saja sudah Rp 1 juta dan dia bikin ini, bikin itu, akhirnya bisa menghabiskan dana hingga Rp 1 juta lebih, belum nanti melalui koperasi, lama-lama berapa yang diterima?,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Zulhas mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan agar para perajin tahu dan tempe tidak lagi merasa terbebankan dengan semua persyaratan yang ada.
“Saya sedang perjuangkan agar subsidi harga kedelai itu tidak ada persyaratan,” ujar Zulhas.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga mengusulkan agar subsidi berupa harga nantinya diberikan langsung kepada importir.
“Tapi subsidinya harga gitu, jadi pemerintah mesti membayar kepada importirnya, kalau pakai persyaratan itukan susah sekali mengurusnya,” terangmya.
Kendati demikian, Zulhas menuturkan, aturan itu tengah di godok dan masih belum mendapat kesepakatan penuh dari berbagai pihak sehingga persoalan ini masih dalam tahap proses yang sedang diupayakan oleh Kementeriannya.
Baca Juga: Jelang Ramadhan Bapok Kian Mahal, Kemendag Pastikan Tak Akan Ubah HET Minyakita
“Saya berharap subsidinya dapat lengser, tapi belum mendapatkan kesepakatan,” tuturnya.
Sebelumnya, subsidi kedelai diberikan kepada anggota koperasi di bawah naungan Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Subsidi kedelai itu diberikan kepada koperasi tersebut yang memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.
Maka dari itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta kepada para perajin tahu tempe yang ingin mendapatkan subsidi kedelai dari pemerintah terlebih dahulu harus masuk ke koperasi agar bisa didata.
Dengan masuk ke koperasi nantinya data para perajin tahu tempe bisa segera divalidasi sehingga bantuan subsidi kedelai bisa langsung disalurkan.
Baca Juga: Kemendag Dihimbau Tak Gegabah Terbitkan Izin Impor Sapi, Berakibat Harga Anjlok
"Mereka yang mau subsidi justru harus masuk ke koperasi-koperasi, terus koperasinya ke kita. Nanti ada validasinya, kalau enggak masuk koperasi saya taunya dia perajin tahu tempe dari mana kalau enggak dari teman-teman asosiasi," ujar Arief saat meninjau kebutuhan pokok di ritel Hypermart Puri Indah Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Meski demikian, banyak koperasi yang belum memperbarui NIB. Sehingga, penyaluran subsidi selisih harga pada periode April hingga Juli 2022 hanya dilakukan di 11 dari 27 provinsi produsen tahu-tempe. Saat ini, provinsi dengan koperasi pengrajin tahu-tempe yang telah memiliki NIB baru mencapai 16 provinsi.
Adapun pemerintah telah membongkar kedelai impor sebanyak 56.000 ton pada Minggu (15/1/2023) dengan harga Rp12.000 per kg yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian penggantian selisih harga pembelian kedelai menjadi Rp11.000 per kg. jk
Editor : Redaksi
