Menkes Insinyur, Kasus Covid-19 Makin Melonjak, Kompetenkah?

Dr. H. Tatang Istiawan

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Penambahan kasus Covid-19 di Tanah Air sampai 30 Juni 2021 lalu sudah mencapai 2.178.272 orang. Jumlah ini terhitung sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020. Ternyata penambahan kasus harian Covid-19 tanggal itu memecahkan rekor.

Hari itu saja ada  penambahan sebanyak 21.807 kasus. Tambahan ini adalah kasus baru harian tertinggi selama pandemi di Indonesia. Lainnya, ada 10.807 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh.

Jumlah pasien sembuh diketahui bertambah menjadi 1.880.413 dari sebelumnya yang sebanyak 1.869.606 pasien.

Sementara itu, pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 bertambah sebanyak 467 pasien.

Sehingga, total pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 menjadi 58.491 dari yang sebelumnya 58.024 pasien

Demikian kutipan dari akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan @KemenkesRI pada Rabu sore (30/6/2021) pukul 15.55 WIB.

Dibalik itu, muncul klaster keluarga. Termasuk di Jawa Timur dalam penularan Covid-19. Klaster keluarga ini sampai menular ke anak-anak.

Ditemukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), satu dari delapan pasien Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Bahkan angka infeksi dan kematian anak usia 0-18 tahun juga meningkat seiring lonjakan kasus secara umum.

Itu sebabnya Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Pulungan, mewanti-wanti pemerintah pusat dan daerah beserta Satgas Covid-19 untuk menyadari bahwa anak dan balita punya risiko infeksi virus corona yang sama dengan orang dewasa.

Selain itu, pada tahun 2021 ini tercatat ada 75 Dokter positif COVID-19 di Surabaya. Mereka terpapar lantaran bejibaku menangani pasien-pasien yang sudah terpapar virus Corona. Apa penyebab mereka terpapar?

Anggota Satgas COVID-19 IDI cabang Surabaya, dr Meivy Isnoviana, mengaku ada beberapa hal yang membuat puluhan dokter terpapar. Salah satunya kelelahan, apalagi saat kasus COVID-19 sedang melonjak.

 

***

Dengan fakta-fata seperti itu, adakah keberanian mengaku jujur dari pemerintahan Jokowi, sebagai tidak mampu mengendalikan penyebaran virus Corona seperti di Singapura, Vietnam, Taiwan dan Hong Kong? Paling tidak menkes Budi Sadikin, sebagai penanggungjawab masalah kesehatan masyarakat.

Secara akal sehat kegagalan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 saya dasarkan jumlah rakyat yang terpapar sampai 30 Juni 2021. Mereka terkena penularan virus, sehingga Indonesia mencatat lebih dua juta penduduknya terkonfirmasi positif Covid-19. Beda dengan di Singapura, Taiwan, Vietman dan Hong Hong.

Benarkah kegagalan pemerintah ini karena tak bisa melakukan upaya yang rasional dan logis sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Contoh New Zealand, Vietnam dan Taiwan. Ketiga negara ini bisa dicatat oleh dunia telah menduduki posisi tiga teratas sebagai negara yang mampu mengatasi pandemi virus di negaranya masing-masing. Langkah yang dilakukan adalah mengandalkan ilmu pengetahuan.

Sementara yang terjadi di Indonesia, justru saya catat pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang pencegahan penularan.  Tak keliru di sekitar kita saat ini makin banyak rakyat terpapar. Rumah Sakit penuh. Apakah ini tidak layak disebut kita sudah berada dalam kondisi yang sangat parah hadapi pandemi Covid-19?

Carut marut atasi covid-19, dalam implementasinya pemerintah tampaknya masih binggung memprioritaskan masalah ekonomi dulu atau urusan kesehatan rakyat? Faktanya, menteri yang ditunjuk mengatasi ini bukan menkes, tapi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Investasi dan Maritim serta BUMN.

Apalagi akhir tahun 2020 lalu, Menkes Dr. Terawan Putranto, diganti oleh seorang insinyur yang pernah menjadi Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Budi lulusan S-1 Fisika Nuklir ITB. Dan ia tak pernah menangani kesehatan masyarakat. Apalagi penelitian tentang covid-19 dan vaksin. Selain sekolah Fisika, Budi yang pernah menjadi Dirut Bank Mandiri juga telah mengantongi Sertifikasi Chartered Financial Consultat dari Singapore Insurance Institute.

Penunjukan Menkes bukan dari seorang dokter sepanjang Indonesia merdeka baru era pemerintahan Jokowi ini terjadi.

Benarkah pergantian menkes yang semula seorang dokter oleh insinyur yang tidak pernah tangani masalah kesehatan samasekali, menyebabkan penanganan covid-19 tidak segera pulih seperti Singapura, Taiwan, Vietnam dan New Zealand?. Walahualam.

Saya mengusik ini karena saya mencatat bahwa misi Kemenkes adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Termasuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. Selain menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

Demikian juga dalam Peraturan Presiden No 35 tahun 2015 tentang Kementerian kesehatan dinyatakan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.(Pasal 2).

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan; b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan (Pasal 3).

Sebagai jurnalis, saya memiliki database bahwa sejak negara ini berdiri, kedudukan menkes selalu dijabat seorang dokter.

Pertanyaannya ada apa Presiden Jokowi berani memilih Menkes dari mantan Dirut sebuah perusahaan BUMN? Adakah pembisik yang punya kepentingan dengan bisnis impor vaksin? Walahualam.

 

***

 

Jumlah kasus positif baru di beberapa negara sampai Juni ini ada yang semakin menipis. Bahkan ada beberapa negara cenderung tidak ada sama sekali. Termasuk membolehkan warganya melepas masker.

Sedangkan warga Indonesia yang terpapar covid -19 sampai 30Juni 2021 malah melonjak menjadi 2.178.272 orang. Sementara pasien yang sembuh tercatat 1.880.413 orang. Sedang yang mengalami kematian 58.491 orang.

Sementara jumlah kasus positif virus corona saat menkes masih dijabat Dr. Terawan, dan pencopotannya (22/12/2020) sebanyak 678.125 kasus, sembuh 552.722 kasus dan meninggal 20.257 kasus. Berarti selama enam bulan Menkes dijabat Ir. Budi Sadikin, penambahan rakyat terpapar covid-19, hampir empat kali lipat. Juga orang yang meninggal karena terjangkiti virus corana melonjak sampai 34%

Peningkatan sejak menkes dijabat bukan seorang dokter ini apakah indikasi bahwa saatnya menkes dikembalikan pada pejabat kesehatan (dokter). Maklum, kemenkes adalah kementerian teknis yang berbeda dengan kemendagri dan kemenhan. Jadi pejabat kemenkes harus orang yang berpengalaman dan mengerti kesehatan. Apalagi fungsi menkes membantu presiden bidang kesehatan masyarakat.

Dalam analisis saya pilihan Ir. Budi Sadikin, tidak memenuhi kaidah organisasi modern The Right Man on The Right Place. Mengapa bisa? Kenyataannya bisa, seorang insinyur urusan kesehatan masyarakat.

Pemimpin usaha swasta termasuk BUMN mesti tahu istilah itu digunakan untuk mengatakan posisi sumber daya manusia yang disesuaikan tepat dengan keahliannya. Secara gamblang, istilah ini menempatkan orang yang benar untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tepat.

Dalam pengertian yang sederhana, the right man in the right place adalah menempatkan orang sesuai keahliannya. Sehingga tim pembantu presiden Jokowi bisa mampu bergerak lebih cepat karena menteri-menteri di kabinet kerja Jokowi mengurusi hal-hal sesuai keahliannya.

Secara manajerial urgensi penerapan konsep the right man on the right place merupakan salah satu tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang professional.

Saya mencatat

sejak pilpres 2014, sebagian publik yang saya wawancarai berharap presiden Jokowi berani mengangkat dan merekrut Menteri dalam kabinet kerjanya dengan mempertimbangkan kompetensi.

Kompetensi dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan seorang Menteri yang tepat pada tempatnya.

Akal sehatnya, harapan menempatkan Menteri sesuai kompetensi yang dimilik dan tempatnya bisa melaksanakan tugas-tugas negara dengan lebih baik. Artinya, kinerja Dr. Terawan bisa ditingkatkan lebih baik oleh Ir. Budi Sadikit, pengganti yang usianya lebih muda. Nyatanya?

Amanah penting yang telah diserahkan oleh seorang presiden dalam pekerjaannya kepada Ir. Budi Sadikin, ternyata ada kesan disia-siakan. Secara religi, ini dapat menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat.

Habib Quraisy Baharun (pimpinan Ponpes As-Shidqu Kuningan) pernah mengulas ancaman bagi yang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Ulasan habib ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam (SAW): "Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Maka itu saat Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat bertanya: 'Bagaimana maksud amanah disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR Al-Bukhari)

Jadi sungguh benar ucapan Rasulullah SAW di atas. "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ini ajaran amanah yang saya peroleh dari guru ngaji saya saat masih SD.

Pemahaman amanah adalah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya.

Nabi SAW bersabda, "Apabila sebuah urusan/pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat" (HR. Bukhari).

Saya paham yang dimaksud hadits ini bahwa bila sebuah tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama diemban orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, ini pertanda hari kiamat sudah dekat.

Semoga Presiden Jokowi, saat ini mendapat bisikan dari Allah swt agar mencari menkes yang amanah untuk kemaslahatan 270 juta rakyat Indonesia. Bagaimana bila pembisiknya kelompok ologarki yang memiliki kedekatan dengan bisnis vaksin impor, akal sehat saya berbisik mari berjuang bersama agar kaum oligarki tidak lebih kuat dalam mempengaruhi presiden Jokowi yang adalah kepala negara. ([email protected])