Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi  (4)

Menkes Layak Di-reshuffle, Gagal Terapkan Sistem Layanan Kesehatan

H. Raditya Mohammar Khadaffi

Pak Presiden Jokowi Yth,

Anda ini punya pembantu presiden bidang kesehatan. Bisanya cuma memprediksi kemungkinan lonjakan covid-19. Tapi ternyata sampai Juli 2021 ini, pembantu Anda yang punya otoritas bidang kesehatan terbukti tidak mampu mengantisipasi lonjakan covid-19.

Ini saya saksikan sendiri di kota Surabaya, karena saya berdomisili dan berkarir bidang jurnalistik. Jadi, tiap hari saya selalu sempatkan keliling kota pahlawan, dari tempat vaksinasi sampai rumah sakit rujukan.

Sejak awal Juli, dimana-mana rumah sakit terutama rujukan terlihat memprihatinkan. Hampir semua rumah sakit di Surabaya kapasitasnya penuh.

Saya keliling di Surabaya, kapasitas rumah sakit tidak mencukupi menampung pasien terpapar covid-19. Ada semacam kegamangan dari pengelola rumah sakit negeri maupun swasta.

Pengelola rumah sakit rujukan, termasuk RSUD dr Soetomo sepertinya tidak siap menghadapi lonjakan pasien covid-19.

Bersama tenaga kesehatan (naker), pengelola rumah sakit  mungkin siap tapi seperti kaget menyaksikan bertubi-tubinya pasien datang dalam kondfisi terpapar virus corona. Apakah mereka sekedar kaget atau kecapekan ditengah menanti datangnya insentif dari kemenkes yang berbulan-bulan belum cair.

Saya menyaksikan sendiri. Tampaknya mereka seperti tertegun kaget  menyaksikan bertubi-tubinya datangnya pasien terpapar covid-19. Tertegun, terkesan tidak percaya.melubernya pasien dengan jenis penyakit yang sama.

Salah satu contoh soal ketersediaan oksigen yang sampai habis, sehingga banyak pasien tak tertolong.

Malahan di beberapa rumah sakit rujukab sampai membuat tenda-tenda untuk pelayanan instalasi gawat darurat (IGD).

Sebagai insan yang masih punya hatinurahi, peristiwa semacam ini menurut saya sangat mengerikan.

Ini karena IGD sudah penuh, sehingga beberapa rumah sakit menbuat tenda-tenda.

Bahkan di masa emergency covid-19 , banyak orang-orang yang membutuhkan untuk segera masuk IGD, terkatung-katung, sehingga dilayani di parkiran seperti orang dilayani sambil klereran.

Itu contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan saat pandemi di Surabaya. Mungkin juga di seluruh Indonesia.

 

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Anda lebih mengerti dari saya tentangsistem layanan kesehatan. Maklum, saya jurnalis, bukan penyelenggara Negara seperti Anda.

Pelayanan kesehatan seperti yang saya potret diatas, menurut akal sehat saya, sangat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai negara kesejahteraan atau welfare state

Akal sehat saya berpesan, peristiwa yang saya beberkan diatas menunjukan saat pandemi virus corona, banyak masyarakat yang tidak terlayani dengan baik di rumah saki rjukan. Terutama masarakat kelas bawah.

.Padahal pelayanan kesehatan menurut konstitusi kita adalah upaya yang di selenggarakan oleh rumah sakit untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Upaya mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan rakyat Indonesia.

Dalam undang-undang dasar negara Indonesia diamanatkan bahwa kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Dijelaskan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pesan konstitusinya, pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Dari literasi di Kemenkes, saya membaca bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung. Hal ini untuk menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menteri kesehatan adalah pelaku dari pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

Pak Presiden Jokowi Yth,

Menkes dengan dana dari APBD dan otoritas dari negara harus punya kemampuan saling bahu membahu secara sinergis melaksanakan pembangunan kesehatan yang terencana, terpadu, berkesinambungan dalam upaya bersama-sama mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk semua rakyat Indonesia.

Maka itu, pelayanan masyarakat sangatlah diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Dan dalam literasi kesehatan di dunia, sudah banyak negara-negara yang mengakses berbagai cara agar masyarakatnya dapat terlayani dengan cepat dan baik. Sedangkan saat pandemi virus corona, banyak rumah sakit rujukan covid-19 di Surabaya, seperti belum tanggap dengan lonjakan pasien covid-19 yang sudah diprediksi memuncak Juni-Juli-Agustus 2021.

Menurut akal sehat saya peristiwa layanan kesehatan saat pandemi ini bisa menambah makin buruknya pelayanan kesehatan kita. Lama-lama bisa merusak sistem pelayanan kesehatan kita sekarang dan mendatang.

Apakah buruknya pelayanan kesehatan saat pandemic ini disebabkan kapasitas Menkes Budi Gunadi Sadikin, adalah penyelenggara negara bukan seorang dokter. Apalagi ia Anda plot ditengah bencana nasional covid-19. Momentnya juga menjadi perdebatan publik dikalangan kedokeran.

Dalam pemahaman manajemen, pilihan jabatan menkes kepada pejabat yang lulusan insinyur nuklir, selain tidak memenuhi syarat organisasi sehat the right man on the right place, juga moment.

Ini karena penempatan Budi Gunadi, Anda tetapkan sebagai menkes saat pandemi. Saya menyebut Anda melakukan double kekeliruan.

Kekeliruan seperti ini menyebabkan ratusan rakyat Indonesia meninggal dan jutaan terpapar. Apalagi Budi, Anda pilih menggantikan pejabat kesehatan senior, Dr. Terawan, yang punya reputasi internasional mengobati gegar otak dan kanker.

 Disamping memiliki track record bidang manajemen di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Praktis, kemampuan manajemen layanan kesehatan Dr. Terawan dan keahlian bidang kedokteran tak diragukan setiap rakyat Indonesia berakal sehat.

Saya bulan Mei-Juni lalu, menggali dari teman di Kemenkes, Menkes Budi Anda pasangkan dengan wakil menkes adalah seorang dokter sampai jenjang doktor. Lucunya,  dikalangan pejabat kemenkes, Dante Saksono, Wamenkes masih dianggap “bau kencur”. Masya Allah.

Misalnya, saat rapat bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan DPR-RI, anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning sempat bertanya kepada Wamenkes RI Dante Saksono. Anggota FPDIP, Ribka Tjiptaning, mengajak bergurau tentang usia Wamenkes Dante Saksono.

"Ini ada Wamen-nya dokter. Kayaknya masih muda banget nih," kata Ribka dalam rapat Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Wamenkes Dante, yang digoda kemudian mengatakan dirinya sudah berusia 47 tahun. Usia Wamenkes Dante, dianggap dr. Ribka, sepantaran usia anaknya. ahli molekuler diabetes.

Dante memulai karirnya di bidang kesehatan dengan mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Dante rampung menyelesaikan studinya pada tahun 1997.

Setelah itu, Dante, melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2004. Lalu Dante juga mengambil Molecular Diabetes di University of Yamanashi, Jepang dan mendapat gelar PhD.

Dante kemudian bergabung bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Divisi Metabolik Endokrin. Himpunan ini  menangani masalah seperti diabetes dan tiroid.

Praktis, Kemenkes sekarang, tidak dipimpin seorang menteri bidang kedokteran. Bahkan Wamenkesnya sendiri, belum berpengalaman tangani krisis kesehatan, seperti Dr. Terawan.

Dengan keberaninya membuat keputusan menjual vaksin berbayar melalui Kimia Farmia dan kini lonjakan kasus covid-19 sangat besar, logikanya, Menkes Budi Gunadi Sadikin, layak Anda reshuffle. Sejak menjabat Menkes Desember 2020, praktis taka da prestasi membanggakan buat Negara dan rakyat Indonesia. Kecuali, isu ia adalah teman karib Menteri BUMN Erick Thohir.

Reshuffle terhadap Menkes Budi, menurut logika berpikir saya adalah hal penting agar tugas Negara mengerem kematian rakyat akibat covid19 sekaligus penularan virus corona, benar-benar dirasakan oleh masyarakat.