Seandainya Tarif PLN dan BBM Dinaikkan

Menkeu Takut Dimarahi Rakyat

Kini Malah Alokasikan Anggaran Pendidikan sebesar Rp612 triliun  yang Merupakan Porsi Belanja Terbesar di APBN 2023

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai membuka diri alasan APBN 2023 masih didesain defisit. Padahal ekonomi sudah pulih dan pendapatan negara ditargetkan naik.

"Seandainya APBN mau dibalance-kan, bisa sih, Anda mau kita balance-kan? PLN nggak saya bayar Rp 171 triliun itu langsung turun defisitnya. Bu Nicke (Pertamina) nggak usah saya bayar Rp 379 triliun itu langsung sudah nol defisitnya. Mau, PLN sama Pertamina?," kata Sri Mulyani saat mengisi Kuliah Umum yang dilihat virtual, Jumat (3/2/2023).

"Terus Anda jawabnya begini, 'boleh saja tapi saya boleh naikkan tarif listrik', ya monggo saja dimarahi rakyat seluruh Indonesia. As simple as that," tambahnya.

Sri Mulyani menyebut jika tarif listrik dan BBM tidak disubsidi, bisa saja APBN seimbang karena defisit di 2022 di bawah Rp 500 triliun tepatnya Rp 464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan di APBN 2023 defisit diperkirakan mencapai Rp 598,2 triliun .

"Jadi persoalannya itu pilihan. Kalau kita membuat defisit itu bukan karena kita hobi pengin defisit, apalagi dibilang hobi ngutang. Itu adalah sebuah desain Indonesia butuh apa, ada yang masih menganggur, ada masyarakat miskin, ada yang masih butuh infrastruktur, ada yang membutuhkan rumah sakit, jadi kalau saya list semua orang itu kebutuhannya banyak banget, itu kita seleksi sampai sekitar Rp 3.000 triliun, penerimaan negara belum mencapai itu," jelasnya.

 

Buat Ekonomi Lebih Sehat

Kehadiran APBN disebut sebagai alat untuk membuat ekonomi lebih sehat. Jika ekonomi sedang kuat, pemerintah akan menggenjot penerimaan dengan cara mereform perpajakan. Jika masyarakat sedang sulit seperti kondisi pandemi COVID-19, APBN hadir untuk masyarakat dengan memberikan berbagai subsidi.

"Jadi sering ada orang mengatakan APBN tuh harus sehat, at all cost. Bisa saja APBN sehat walafiat, (tapi) ekonominya menggelepar," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa konsep APBN yang didesain defisit tidak melulu sesuatu yang negatif. "APBN itu fleksibel. Kalau Indonesia masih membutuhkan support untuk pemulihan ekonomi, kita akan berikan dukungan," tandasnya.

 

Anggaran Pendidikan Rp 612 Triliun

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tahun 2023 ini pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun. Ini adalah porsi belanja terbesar di APBN 2023.

Menurutnya, anggaran pendidikan memang selalu dialokasikan sebesar 20 persen. Dengan belanja negara yang mencapai Rp3.041,7 triliun tahun ini, maka dana pendidikan juga naik pesat.

"Belanja untuk pendidikan 20 persen di 2023. Ini mencapai lebih dari Rp612 triliun. Ini adalah belanja terbesar," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumenep, Kamis (2/2).

Bendahara negara ini menyebutkan dana pendidikan tersebut bahkan di atas total anggaran APBN pada 2006 lalu. Saat itu, keseluruhan belanja negara hanya mencapai Rp550 triliun.

"Saya menjadi menteri keuangan pada 2006 waktu itu total APBN Rp550 triliun, sekarang belanja pendidikan saja mencapai Rp612 triliun," imbuhnya.

Menkeu menegaskan adalah bukti bahwa APBN hadir untuk memajukan Indonesia dengan tujuan membangun kualitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, anggaran pendidikan juga cukup besar mencapai sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara.

"Karena negara bisa maju mencapai adil dan makmur apabila manusianya berkualitas, berpendidikan, sehat," pungkasnya. n erk/sam/cr3/rmc