SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengungkapkan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi hingga Desember 2022 mencapai Rp4,17 triliun. Angka tersebut setara 208,85% dari target awal yakni Rp2 triliun.
"Per 9 Desember 2022 capaian PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai Rp4,1 triliun atau sebesar 208,85%. Imigrasi mampu melampaui target meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).
Baca Juga: Kemenkumham Jatim Borong Delapan Penghargaan Dalam Refleksi Akhir Tahun 2023
Hasil itu didapat dari tiga layanan utama yang diberikan PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu pembuatan paspor, pendapatan visa, pendapatan izin tinggal dan klaim lainnya.
Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan sebanyak 3.246.770 paspor, 385.467 persetujuan visa elektronik, serta 33.131 izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) hingga 17 November 2022.
Kendati demikian, Yasonna mengakui pelayanan imigrasi sempat mengalami penurunan ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Namun, saat ini layanan imigrasi kembali bangkit secara signifikan.
"Imigrasi kembali bangkit atau rebound yang sangat tinggi. Kemenkumham mencoba agar kondisi ini bisa stabil di masa mendatang," ujarnya.
Menurutnya, capaian PNBP tersebut tidak lepas dari inovasi yang dilakukan Kemenkumham di bidang imigrasi.
Baca Juga: Pertama di Industri Semen, Produksi White Clay di SIG Raih Hak Paten dari Kemenkumham
Tahun ini, Kemenkumham meluncurkan empat terobosan yaitu penerapan second home visa, penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, penerapan proses penerbitan izin tinggal online, dan peluncuran e-VOA.
"Semua terobosan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Kemenkumham juga menargetkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi minimal 95 persen di penghujung tahun. Anggaran itu digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dengan sejumlah capaian.
Baca Juga: Tes CPNS Kemenkumham Disusupi Joki
Imigrasi mendukung program prioritas nasional dengan memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik melalui integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi udara maupun pos lintas batas negara.
Di samping itu, anggaran negara turut direalisasikan dalam aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
Imigrasi bekerja sama dengan sejumlah instansi mewujudkan Single Submission (SSm) Pengangkut yaitu pelaporan satu pintu kedatangan kapal di Pelabuhan atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut. jk
Editor : Redaksi
