Mensos Percepat Penyaluran BPNT di Kabupaten Pasuruan

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau penyaluran BPNT beberapa waktu lalu. SP/Ris

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Menteri Sosial berupaya mempercepat menyalurkan bantuan sosial (bansos) program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 4.412 pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan jumlah tersebut adalah penyaluran yang belum terealisasi pada 2021.

Risma dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan menemukan adanya penerima manfaat (PM) yang belum menerima bantuan senilai Rp200 ribu per bulan tersebut, dalam kurun waktu delapan bulan.

Padahal, secara teori maksimal belum terima adalah enam bulan, dimana itu untuk penerima BPNT baru dari usulan daerah. “Jadi, artinya memang ada yang belum terealisasi. Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan dua hari ini harus kelar untuk 4.000 itu,” ujar Risma.

Risma mengatakan banyaknya penyandang KKS yang belum menerima tersebut, karena sulit untuk mengambil langsung saat waktu pencairan. Oleh karenanya, ia meminta penyaluran BPNT diantar langsung ke rumah penerima manfaat.

“Karena di beberapa tempat kasusnya memang mereka sakit, tidak bisa mengambil ke sini. Karena itu, saya sudah pesankan ke pendamping maupun bank untuk bisa diantar ke rumah kalau mereka tidak datang,” ujar Risma.

Selain itu, Risma juga melakukan percepatan pengentasan kemiskinan pada PM yang masih muda dengan memberikan santunan agar dapat keluar dari daftar penerima BPNT.

Risma belum dapat menyampaikan berapa persen penyandang KKS yang telah graduasi setelah menerima bantuan pada tahun 2021. Namun, pihaknya mulai mengeluarkan PM yang dianggap mampu dari daftar penerima bantuan pada tahun 2022.

Risma juga meminta pemerintah daerah setempat proaktif melakukan kontrol rutin pada PM bansos di tempatnya.

Total penyandang KKS di Kabupaten Pasuruan sebanyak 7.823. Per 20 Februari 2022, KKS yang sudah tersalur sebanyak 2.397 dan KKS belum tersalur sebanyak 5.426.

KKS belum tersalur sebanyak 5.426, dikarenakan ada 4.412 KKS tidak hadir dan 1.014 KKS merupakan data ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat, dan tidak ditemukan. ris