Meski Jadi Perdebatan, PPKM Darurat Tetap Diberlakukan

Sosialisasi PPKM Darurat. (Ilustrasi)

Parpol Nilai Penanganan Pandemi di Indonesia tidak Menunjukkan Hasil yang Signifikan

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemberlakuan atasi laju penularan Corona gunakan model PPKM darurat alias Lockdown, masih Jadi Perdebatan beberapa Parpol yaitu PDIP, PAN, PKS dan Muhamadiyah. Termasuk mengusik peran Menteri Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Sampai Rabu (30/6/2021) kemarin, Pemerintah masih menggodok skema final PPKM darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu. "Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Munas Kadin di Kendari, Rabu (30/6/2021).

Hingga Rabu (30/6/2021) ada tambahan 21.807 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jadi total komulatif kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga kemarin berjumlah 2.178.272 kasus. Ini termasuk kasus aktif Covid-19 kemarin yang bertambah 239.368.

Sementara jumlah pasien Corona yang dinyatakan sembuh bertambah 10.807 pasien . Total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.880.413.

Selain itu, ada 467 pasien Corona meninggal dunia Rabu kemarin. TotalnJumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia sebanyak 58.491 orang. Demikian data yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan, Rabu (30/6/2021).

 

44 Kabupaten dan 6 Propinsi

Presiden Jokowi mengatakan pemberlakuan PPKM darurat bertujuan untuk menekan laju penularan Corona. Ada sejumlah penilaian yang dilakukan pemerintah sebelum PPKM darurat diberlakukan.

"Petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4, kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan WHO," ujar Jokowi.

Skema final PPKM darurat ini akan diputuskan segera. "Hari ini (Rabu-red) ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi, dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," tambah Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap penyebab kasus Corona di Indonesia melonjak dua kali lipat disebabkan Libur Lebaran dan penyebaran varian baru Corona.

 

Berlaku 17 Hari

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) membuat aturan kerja dari rumah (work from home/WFH) 100 persen saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).

Salinan dokumen berjudul "Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19" mengungkap rencana penerapan PPKM Darurat mulai 3 Juli. Kebijakan itu akan berlaku selama 17 hari.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup. Restoran dan rumah makan hanya boleh melayani pesan antar atau pesanan dibawa pulang. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Tempat peribadatan ditutup sementara. Begitu pula fasilitas umum.

Transportasi umum tetap beroperasi dengan kapasitas 70 persen. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama.

Penumpang pesawat wajib menunjukkan hasil tes PCR yang dilakukan paling lama dua hari sebelum keberangkatan. Penumpang moda transportasi lain bisa menunjukkan hasil tes antigen yang diambil satu hari sebelum keberangkatan

 

Tak ada yang Spesial

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat , Irwan menilai tidak ada yang spesial dari PPKM Darurat, termasuk penunjukkan Luhut sebagai pemegang komando. Faktanya, penanganan pandemi di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun segitu-gitu aja, faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).

 

Pertanyakan Perbedaannya

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, mempertanyakan dan mengkritik wacana PPKM Darurat yang muncul dan disebut-sebut akan jadi kebijakan baru penanganan Covid-19.

Netty mempertanyakan perbedaan antara kebijakan PPKM Darurat dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan selama ini. Ia meminta pemerintah menjelaskan indikator-indikator PPKM darurat dan membeberkan hasil evaluasi dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dijelaskan selama ini.

"Indikator ini harus di-break down, harus diperjelas. Kalau pemerintah bikin PPKM darurat, apa bedanya sama PPKM mikro kemarin? Apapun namanya, evaluasinya apa sih, setiap kebijakan publik itu harus bisa dievaluasi," kata Netty saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

 

PAN Kritik Pemerintah

Sedang Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik pemerintah yang tidak mau mencoba menerapkan kebijakan lockdown dalam penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, menurutnya, lockdown akhir pekan bisa lebih menurunkan angka penularan Covid-19 di tengah masyarakat bila dikombinasikan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang bakal diterapkan pemerintah .

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lockdown akhir pekan. Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu," kata Saleh, Rabu (30/6/2021).

 

Anggota PDIP Heran

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengaku heran dengan para politikus yang mengkritik penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat. Menurutya, kinerja Luhut sudah teruji bagus sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

"Kita ingat bersama waktu itu Pak Presiden juga memberikan penugasan untuk Pak Luhut berkoordinasi dengan para pangdam dan juga dengan kapolda. Ternyata juga cukup bagus, cukup berhasil. Artinya waktu itu bisa dikendalikan untuk paparan yang dari naik bisa diturunkan," kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Rahmad mengatakan bahwa siapa yang memimpin kebijakan PPKM darurat tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, yang terpenting adalah penerapan aturan PPKM Mikro untuk menekan Covid-19.

Ia pun mengingatkan agar para politisi tidak memberikan komentar yang negatif terhadap penunjukan Luhut sebagi komando PPKM darurat. Ia mengajak semua pihak bersatu menangani Covid-19.

Sementara Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada tanggal 29 Juni 2021. Surat ini untuk meminta diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu.

PP Muhammadiyah juga meminta, Kebijakan ini disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoax/ disinformasi) dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB diberlakukan.

Demikian siaran pers yang ditandatangani oleh Agus Samsudin selaku ketua MCCC PP Muhammadiyah, dan sekretarisnya, Arif Nur Kholis, pada 30 Juni 2021. n jk/erk/cr2/rmc