"Mudik" Boleh, tapi Harus Bawa Surat Keterangan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 29 Apr 2021 21:44 WIB

"Mudik" Boleh, tapi Harus Bawa Surat Keterangan

i

Petugas kepolisian yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Istiono, bersama jajarannya mengarahkan kendaraan pribadi yang melintas di jalur keluar masuk Kota Surabaya di Bundaran Waru perbatasan Surabaya, Kamis (29/4/2021). SP/Arlana

 

Hanya Diperuntukkan bagi Warga yang Ingin Berobat

Baca Juga: Dalami Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab, KPK Periksa Eks Ketua DPRD Lamongan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -  Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah bersama Polri dan TNI mulai melakukan penyekatan di titik-titik masuk kota Surabaya. Hal ini sebagai bentuk untuk membatasi adanya peningkatan kasus Covid-19 sekaligus melanjutkan kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo. Akan tetapi, aktivitas mudik atau melintas antar kota di Jawa Timur, bisa dilakukan warga dengan pengecualian.

Hal ini ditegaskan Kakorlantas Polri Irjen Istiono, dimana perjalanan orang antar kota dan antar provinsi dengan alasan sakit pada 22 April-24 Mei 2021 harus dilengkapi surat keterangan.

"Tidak ada masalah, tetapi mereka harus ada izin dari atasannya, Kelurahan, dan desa. Silakan untuk mendahului jika ada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan," ujar dia saat mengecek titik penyekatan di Surabaya, Kamis (29/4/2021).

Istiono mengatakan, dalam Operasi Ketupat 2021, pelaksanannya merupakan misi kemanusiaan. Sehingga perjalanan orang bagi yang sedang sakit harus diizinkan. Tentunya dilakukan secara persuasif dan humanis. "Ini operasi kemanusiaan kita harus meningkatkan itu semua," tegasnya.

Apabila ada pemudik yang lolos atau lebih dulu pulang ke kampung halamannya, Istiono meminta PPKM Mikro dimaksimalkan. Tingkat RT/ RW secara aktif wajib mengecek warganya.

"Kalau ada pemudik segera rapid tes antigen gratis di puskesmas koordinasi dengan dinas kesehatan. Jika positif langsung masuk rumah sakit atau isolasi mandiri," pungkas Istiono.

 

Tunda Mudik

Untuk itu, mulai Kamis (29/4/2021) kemarin, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghimbau warganya yang berencana mudik, supaya mengurungkan niatnya atau menunda.  "Sehingga (mudik) tidak berbarengan, kalau berbarengan kan menimbulkan kerumunan massa yang akhirnya lupa menjaga protokol kesehatan," ujar Wali Kota Eri, Kamis kemarin.

Eri juga mengatakan, melihat dari tahun-tahun kemarin setiap liburan panjang itu (Covid-19) naik terus. “Bahkan, (kenaikan) sampai dengan 93 persen," imbuhnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Sediakan Pelayanan Kesehatan di Pustu-Posyandu

Oleh sebab itu, ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bakal memasifkan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat. Menurut dia, setelah adanya sosialisasi larangan mudik, calon pemudik yang sebelumnya diprediksi mencapai 11 persen, kini tinggal 7 persen.

"Jadi harapan Pak Presiden bagaimana pemerintah daerah ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengurungkan niatnya (mudik)," jelas dia.

 

Berkaca Kasus India

Hal ini sebagaimana berkaca pada kasus Covid-19 yang terjadi di Negara India. Setelah di negara itu menurunkan disiplin protokol kesehatan, hal itu justru berdampak pada meningkatnya kasus aktif Covid-19. Karenanya, Wali Kota Eri tak ingin dampak libur panjang ini justru berimbas pada meningkatnya kasus Covid-19 di Surabaya.

"Karena itu harapan kita, kita akan maksimalkan (sosialisasi). Dengan Forkopimda sudah kita bicarakan untuk melakukan sosialisasi kembali ke seluruh masyarakat," tutur dia.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Bagikan 6 Ribu Paket Sembako Serentak di 31 Kecamatan

 

Sosialisasi Hingga Kelurahan

Untuk mengintensifkan upaya larangan mudik, Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini mengaku bakal melakukan sosialisasi melalui satgas-satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan. Bahkan, camat dan lurah di 31 kecamatan Surabaya akan turun langsung ke masyarakat untuk memasifkan sosialisasi tersebut. "Ini akan kita lakukan secara berlapis," tegas dia.

Pihaknya berharap, masyarakat Surabaya bisa mengerti dan sadar bahwa yang bisa menjaga kota ini dari Covid-19 adalah warganya sendiri. Ia pun optimis, dengan adanya kebersamaan dan kesadaran bersama, peningkatan terhadap penularan Covid-19 saat libur panjang ini bisa dihindari.

Di samping arahan terkait larangan mudik, dalam rapat koordinasi itu Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di masing-masing kota/kabupaten dapat meningkat, meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Maka dari itu, Cak Eri menyebut, Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah memudahkan proses perizinan serta menyegerakan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Ini yang akan kita lakukan. Insya allah dengan mempercepat proses perizinan, dengan memudahkan investasi, dan melakukan sosialisasi terkait yang baru ini kami berharap Covid-19 tidak bertambah. Yang mudik juga Insya Allah berkurang atau bahkan tidak ada yang mudik. Yang ketiga ekonomi bisa berjalan," pungkasnya.  alq/nt/cr3/na

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU