SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejak awal Mei 2022, internal Partai Golkar pusat diguncang isu pendongkelan Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar. Ini setelah hasil survei beberapa lembaga survei mempublikasi baik suara partai golkar maupun elektibilitas Airlangga Hartarto, masih rendah.
Gonjang ganjing ini dibenarkan politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai. Ia mengaku mendengar ada gerakan di Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum. Namun Yorrys tidak terlalu mengikuti hal tersebut, karena dirinya sudah tidak dalam kepengurusan Golkar.
Baca Juga: Demokrat dan Golkar, Mulai tak Sepaham
“Dengar saya, sudah dengar bahwa ada gerakan untuk mendongkel Airlangga, tapi saya sendiri tidak terlalu aktif ikutin karena saya sudah tidak di struktur pengurus Golkar, hanya sebagai anggota Golkar saja, jadi tidak terlalu monitor,” kata Yorrys saat dihubungi , Rabu (11/5/2022).
Hasil survei bulan April 2022, PDIP mendapat 24,7 persen. Di posisi kedua ada Gerindra 11,9 persen, kemudian disusul PKB 9,8 persen.
Sementara itu, Golkar berada di posisi keempat dengan 9,2 persen dan PKS 7,7 persen.
Ini publikasi dari Lembaga survei Charta Politika Indonesia. Hasil survei kepuasan responden terhadap elektabilitas partai politik, menyebut PDIP kokoh di puncak dan PKB sengit menyalip Golkar.
Survei digelar pada 10-17 April 2022 di 122 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Total sebanyak 1.220 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Dan margin of error survei ini +- 2,83% pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%.
Partai Golkar Akui
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya tetap konsisten untuk mengusung Airlangga Hartarto menjadi calon presiden di pemilu 2024.
Partai Golkar, kata Doli, telah mengkalkulasikan peluang Airlangga. Doli tidak menampik hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitas Airlangga masih rendah, tetapi Golkar punya mekanisme tersendiri untuk menilai kerja partai dan jajaran.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, mengumumkan Prabowo dengan angka 23 persen. Kemudian Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan angka 20,2 persen. Menparekraf Sandiaga Uno dengan angka 4,9 persen, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan angka 4,8 persen.
Airlangga Hanya 1%
Pada urutan keenam ada Agus Harimurti Yudhoyono 3,4 persen, disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 3,3 persen.
Baca Juga: Suara Meningkat di Surabaya, Golkar Berhak Dapat Kursi Pimpinan Dewan
Ketua DPR Puan Maharani 1,8 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 1,5 persen, dan Airlangga 1 persen.
Yorrys Raweyai mengingatkan, jika ada kader Partai Golkar ingin mengganti kepengurusan di tengah perjalanan kepemimpinan Golkar, harus punya alasan yang menjadi pemicunya.
“Harus ada dasar. Dasar pemicunya apa mau diganti tuh kenapa, ada apa? Kepengurusan itu kan lima tahun ya Golkar, dan itu akan berakhir 2024. Jadi kalau mau diganti di separuh jalanan pertama harus ada dasar dulu. Dasar untuk mengganti itu apa? Terus siapa kira-kira yang mau mengganti,” ungkapnya.
Yorrys juga mengungkap, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam melakukan pergantian ketua umum Golkar di tengah perjalanan satu periode, harus memiliki dasar jelas.
“Ya tapi begini, kalau mau melakukan pergantian di tengah perjalanan satu periode maka itu namanya munaslub kan, nah munaslub itu harus ada dasar. Ya iya dasarnya apa?” tegas Yorrys.
Ia juga menjelaskan beberapa dasar yang menjadi alasan pergantian kepengurusan Golkar.
“Dasarnya tuh biasanya begini, harus ada apakah dia itu mengundurkan diri atau dia kena kasus hukum tetap seperti Idrus, Aziz ya kan, sehingga hak politiknya dicabut. Nah itu kemudian yang ketiga harus ada upaya mosi tidak percaya dari pemilik suara sah di Golkar, yaitu DPD 1, DPD 2, Ormas, Dewan Pertimbangan, pakar, dan Dewan Kehormatan. Ini kan tujuh institusi yang punya hak dalam pemilihan ketua umum Golkar kan,” jelas Yorrys.
Baca Juga: Politisi Muda Demokrat Mereaksi Politisi Gaek Golkar
“Kalau belum ada, itu terus dasarnya apa? Diketawain orang, kan Golkar ini bukan partai politik baru, jadi matang dalam menghadapi persoalan-persoalan begitu,” tambahnya.
Konsolidasi Airlangga Cukup Baik
Yorrys mengungkapkan, konsolidasi yang dilakukan Airlangga cukup baik dan tidak ada gejala yang muncul terkait ketidaksenangan terhadap kepemimpinan Airlangga.
“Ini kan selama ini belum ada, jadi dasarnya untuk itu tuh apa? Kalau hanya sebatas wacana dan lain, saya pikir itu tidak terlalu menjadi pikiran, karena ya konsolidasi yang dilakukan Airlangga selama ini saya melihat cukup bagus dan tidak ada riak-riak yang muncul dari daerah atau dari pusat tentang ketidaksenangan mereka terhadap kepemimpinan Airlangga” ungkap Yorrys.
Menurut Yorrys, memaksakan untuk melakukan perubahan kepemimpinan di tengah jalan menjadi hal buruk bagi Golkar.
“Kedua, jangan kita terbiasa untuk memaksakan mosi kita untuk melakukan perubahan di tengah jalan, karena ini nanti merupakan prosedur buruk bagi Golkar itu sendiri,” pungkasnya. n jk, erc
Editor : Moch Ilham
