SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam sepekan ini, negara benar-benar hadir di tengah rakyatnya. Setelah Kapolri mencopot dua Kapolda dan Kapolres. Disusul Bareskrim Polri memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajarannya. Termasuk Habib Rizieq Sihab. Saat ini HRS, dilaporkan sedang istirahat. Diluar itu TNI juga tertibkan baliho-baliho bergambar HRS. Baliho yang dipasang tanpa ijin dan pajak dicopoti. Menyusul ada kunjungan di kawasan jalan Petamburan tempat markas FPI dan rumah HRS. Banyak pengamat yang menilai langkah Polri dan TNI seperti ini menunjukan negara hadir atasi politik identitas yang dianggap memecah belah NKRI. Benarkah kini negara hadir manjaga NKRI dan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Harian kita menurunkan pendapat pengamat yang kompeten. Berikut pandangan dan pendapat mereka.
Dua pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie dan Susaningtyas Kertopati, Jumat (20/11/2020) menganggap tepat keberadaan TNI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terutama bila ada ancaman persatuan kesatuan bangsa.
Baca Juga: Pasar Murah di Kodim Ponorogo Diserbu Warga
"Menurut saya hal itu tidak masalah karena tugas Koopssus memang menjaga NKRI dari ancaman nyata," ujar Nuning, Jumat (20/11/2020).
Nuning menjelaskan, Koopssus TNI adalah komando utama operasional untuk pasukan khusus dan satuan khusus TNI dalam rangka kontijensi. Di banyak negara, organisasi tempur tersebut lazim di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri dengan mobilitas tinggi didukung logistik yang prima.
Menurutnya, konsep operasi Koopssus TNI juga sangat berbeda dibandingkan satuan TNI reguler lainnya. Koopssus TNI mengutamakan kekuatan pukul yang mematikan untuk aksi preventif dan aksi represif. Oleh karena stamina yang unggul, para prajurit dari ketiga matra dilengkapi peralatan tempur individual yang andal merupakan kunci keberhasilan setiap tugas yang diemban.
"Selain di dalam negeri, maka keistimewaan Koopssus TNI sebagaimana pasukan khusus negara lain adalah kapabilitas untuk bertempur di kawasan baik regional maupun internasional," tutur mantan anggota DPR yang membidangi pertahanan ini.
Lebih lanjut Nuning mengatakan, dengan terbentuknya Koopssus TNI, upaya pemerintah memberantas teroris akan semakin fokus dan tuntas. Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Pemberian Pangkat Jenderal TNI (HOR) ke Prabowo, Usulannya Panglima TNI
Negara Hadir
Terpisah, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga sependapat dengan analisis dari Susaningtyas. Menurut Connie, ancaman perpecahan di Indonesia sudah mengkhawatirkan. "Tingkat ancaman perpecahan persatuan kesatuan bangsa sudah di level mengkhawatirkan. Dan dengan kehadiran TNI, Ini bukti kehadiran negara melindungi masyarakat dan menjaga tegaknya kesatuan persatuan dan keutuhan bangsa," kata pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, Jumat (20/11/2020).
Baca Juga: Rabu ini, Prabowo Bintang Empat
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia yang menjadi dosen di Universitas Pertahanan Indonesia ini menjelaskan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sadar akan posisinya. Meski sudah mengecek pasukan, dia harus menunggu langkah lanjutan mengatasi perpecahan yang semakin mengkhawatirkan. "Yang ditunggu Panglima hanya satu: keputusan politik negara. Ini karena TNI tidak boleh berpolitik dan semua keputusan ada di tangan pemerintah," kata Connie.
Panglima TNI, dinilainya sedang melakukan pengecekan sekaligus memperlihatkan ke publik bahwa pihaknya siap menghadapi situasi tertentu, istilahnya adalah check and display. "Panglima terhadap pasukannya anytime untuk digerakkan oleh keputusan politik negara," kata Connie.
Dia menilai wujud ancaman persatuan dan kesatuan dewasa ini berwujud kecenderungan tindakan merongrong wibawa pemerintah. "Yang jelas berpotensi membelah persatuan kita, niat tindakan makar pada negara," ujarnya. erk/st/rn/rmc
Editor : Moch Ilham
