Pak Jokowi, Jangan Lockdown!

Suasana di salah satu Mall di Surabaya saat hari pertama pelaksanaan PPKM di Surabaya. SP/Patrik Cahyo

Meski Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pesan Dr. Ir. Jamhadi, MBA, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Surabaya, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, Ahmad Room Fitrianto, Ekonom dari UINSA Surabaya dan Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin Mengingatkan Bahwa Efek Lockdown, Perputaran Ekonomi Indonesia semakin Jatuh

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Dalam sepekan terakhir, kasus virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus mencapai rekor tertinggi. Meski Selasa (19/1/2021) kemarin, penambahan kasus per harinya mencapai 10.365 kasus positif dan 308 kasus kematian akibat Covid-19. Namun, dalam sepekan, penambahan paling tinggi terjadi pada Sabtu (16/1/2021) lalu, yakni mencapai 14.224 kasus positif.

Semakin tingginya kasus virus Corona, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal kemungkinan Indonesia akan di lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik. Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021) lalu. Yakni sebelum diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarat (PPKM).

Mula-mula, Jokowi meminta semua pihak untuk bekerja keras dan mati-matian dalam mengurangi dan menghentikan dampak pandemi. Setelah itu, dia menyinggung perihal survei terakhir yang dilakukan pemerintah. Survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun.

Jokowi meminta ada pernyataan pengingat dan penegasan bahwa pelaksanaan 3M itu sangat penting dan harus terus dilakukan. Jokowi mengingatkan pula agar disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M itu jangan sampai berkurang.

Lockdown di Negara Besar Lain

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan saat ini sejumlah kota di mancanegara kembali menerapkan lockdown. "London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown). Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," ungkap Jokowi, dalam ratas Rabu (6/1/2021) lalu.

Dari catatan Litbang Surabaya Pagi, dalam 2-3 pekan terakhir, beberapa negara kembali melakukan lockdown karena kenaikannya kasus Covid-19 kembali terjadi. Bahkan, China, yang pernah membuka lockdown setelah kasusnya menurun alias nihil. Kini kembali memberlakukannya.

Ketika kembali dihadapkan dengan kemungkinan lockdown, ada banyak aspek yang turut serta terpengaruh dalam kehidupan. Salah satunya aspek ekonomi yang menjadi ancaman serius bagi sebuah negara berkembang maupun maju saat mengalami resesi.

Menanggapi ancaman lockdown dari Presiden Jokowi bila kasus Covid-19 di Indonesia tak kunjung turun, direspon beberapa praktisi bisnis dan akademisi di Surabaya. Diantaranya, Dr. Ir. Jamhadi, MBA Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Surabaya, Adik Dwi Putranto, SH, Ketua Umum Kadin Jawa Timur serta Ahmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA., Ph.D, Ekonom dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, yang dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah, Selasa (19/1/2021).

Lebih Baik Vaksinasi Dijalankan

‘Ancaman’ lockdown dari Presiden Jokowi bila kasus Covid-19 tak kunjung, direspon Dr. Ir. Jamhadi, MBA, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Surabaya akan membuat perputaran ekonomi semakin jatuh.

Maka dari itu, tambah Jamhadi, ia justru menyambut baik vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurutnya, vaksinasi ini bisa cocok untuk masyarakat di Indonesia sehingga tak perlu adanya lockdown.

"Dengan asumsi vaksin Covid-19 ini cocok dengan kondisi kita. Saya harap bisa merubah semuanya. Jadi tak perlu lockdown. Sebab, saat ini sudah cukup banyak perubahannya. Bisa dilihat, pada pertama kali pandemi Maret 2020 hingga akhir tahun, ekonomi kita defisit 3% pada kuartal 3 dan 4,” ungkap Jamhadi.

Ia memprediksi, jika di pertengahan tahun 2021 ini, Indonesia akan mengalami pertumbuhan menjadi 1,5%. Dan akan mencapai 3% di akhir tahun 2021.

"Kalau memang 2021 Januari ini meningkat, kita harus waspada. Lebih baik ikuti program pemerintah terkait vaksinasi ini. Perkiraan kita di pertengahan tahun bakalan surplus dari 1,5 hingga 3%," yakin pria yang mengambil gelar doktor di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ini.

Jamhadi yang juga merupakan Ketua Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara itu berharap vaksin sangat bisa membantu serta efektif dalam mengendalikan perekonomian nasional. “Yah, vaksinasi saja lah, sehingga tak perlu lockdown,” katanya.

Ekonomi Indonesia Tambah Defisit

Senada dengan Jamhadi, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan jika wacana lockdown benar diterapkan, ekonomi di daerah maupun nasional akan terkena dampak. Termasuk pelaku usaha yang mulai merangkak naik sejak akhir 2020 kemarin.

"Itu akan menjadi pukulan telak bagi dunia usaha, benar-benar pukulan telak. Sekarang saja kita kan lagi merangkak, kalau kena kebijakan ini lagi ya susah. Mestinya setelah tanggal 25 Januari nanti itu dievaluasi lagi lah. Katakanlah tidak ada penurunan yang signifikan," ungkap Adik Dwi Putranto, kepada Surabaya Pagi, Selasa (19/1/2021).

Untuk tahun 2021, Adik memprediksi ekonomi Indonesia akan kembali mengalami minus alias defisit jika lockdown terpaksa diterapkan. Hal ini tak akan jauh berbeda ketika Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,97% year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal I 2019 sebesar 5,07% yoy. Sebab, untuk pertama kalinya, virus corona mulai terdeteksi pada awal Maret 2020 lalu sehingga aktivitas ekonomi mulai berjalan lambat di periode tersebut.

Ekonomi Sedang Merangkak

Kemudian, tambah Adik, pada kuartal II 2020 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), pertumbuhan ekonomi sontak memasuki zona negatif yakni minus 5,32% yoy. Seiring dengan pengendalian pandemi virus corona, pada kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi mulai membaik meski masih minus 3,49% yoy.

"Untuk 2021 ini, paling tidak ya jangan minus lagi, Kalau ini diteruskan dan tambah lockdown, bisa minus lagi. Ini tidak akan jauh berbeda dengan 2020 kalau begini," katanya.

Namun Adik menambahkan jika tidak terjadi Lockdown perekonomian nasional akan kembali beranjak naik sampai akhir 2021 mendatang. "Saya prediksi di triwulan pertama ini bisa positif, kalau tidak ada PPKM lagi. Nyampek pada 2021 akhir insyaallah bisa seperti semula 5 persen,” tegas Adik.

Ia pun berharap vaksinasi yang dilakukan pemerintah bisa menumbuhkan perekonomian yang sudah mulai membaik tersebut. "Kita berharap vaksinasi bisa efektif melanjutkan laju pertumbuhan ekonomi. Kami berharap ada vaksinasi mandiri, pemerintah harus segera melakukan vaksinasi mandiri, bukan yang gratis sehingga lebih cepat," pungkasnya.

Pelaku UMKM Bisa Survive

Sedangkan, bila lockdown dilakukan di Indonesia, menurut Ahmad Room Fitrianto, ekonom dari UINSA Surabaya akan cukup mengagetkan sektor ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di dalam negeri baru sedang merangkak memasuki akhir tahun 2020.

"(Bila lockdown) Tentu ini sangat berpengaruh pada semua hal. Jika dilihat dari segi ekonomi tentu akan sangat berdampak," ucap Ahmad, kepada Surabaya Pagi, Selasa (19/1/2021).

Meski begitu, ekonomi yang tak terdampak lockdown justru para pelaku UMKM. Sedangkan, para pelaku bisnis distribusi dalam skala besar, yang mempunyai distribusi ke beberapa daerah justru yang berdampak.

"Kalau beda negara, beda pulau dan itu terdampak Covid-19 itu akan sangat berpengaruh. Kita lihat saja, penjua rujak, apa dia terpengaruh? Tidak. Karena bahan bakunya ada semua di pasar. Beda lagi sama kedelai yang seperti kasus kemarin yang sempat langka. Itu karena distribusi barang yang terhambat," papar Ahmad.

Ahmad Room ini menyoroti soal kelalaian sebagian masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Akibatnya, apa yang diharapkan pemerintah, kasus Covid-19 bisa melandai, justru sejak Maret 2020 hingga kini, kasusnya terus menaik. Terutama di Jawa Timur.

"Kita sempat gembira sebentar, tapi karena libur panjang, demo, serta pilkada membuat tren ini kembali berubah jadi naik. Itu kelalaian masyarakat juga karena istilah-istilah new normal dan lain-lain yang membuat lalai. Dari awal sampai sekarang khan kasusnya naik, naik dan naik terus. Turun pun sebentar tapi naik lagi," pungkasnya.

Perketat Dana Bansos

Sedangkan, Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengusulkan, agar lebih menekankan pengawasan bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah yang terdampak PPKM ketimbang diberlakukan lockdown.

Dikarenakan, tambah Didi, bansos ini sangat diperlukan untuk para pelaku bisnis khususnya warga dan UMKM yang terdampak dan sedang bangkit akibat pandemi Covid-19.

"UMKM dan rakyat bawah yang baru saja agak bergeliat secara ekonomi menjelang penghujung tahun 2020 lalu, jangan sampai harus mengalami penderitaan panjang lagi," katanya.

Untuk itu, dana bansos ini harus diperhatikan secara ketat, dan jangan sampai disalahgunakan. “Segera tinjau dan monitor pergerakan bantuan-bantuan sosial yang masih dan akan berjalan. Sebab PPKM harus ada kompensasi bansos," kata politisi Partai Demokrat.

Selain itu, Didi mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara disiplin seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. "Karena (PPKM) tujuannya baik untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun di sisi lain kembali akan membatasi pergerakan ekonomi rakyat," katanya. fm/erk/cr2/rmc

Editor : Moch Ilham