Honor Dinaikkan Wali Kota Eri 100 Persen
Baca Juga: Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Estetika Kota Lama
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kenaikan biaya operasional yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada RT, RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Pahlawan disambut suka cita oleh sejumlah oleh Ketua RT dan RW di Surabaya. Mereka senang, dengan besaran honor yang mencapai 100 persen.
Seperti yang diungkapkan Ketua RT 09 RW 02 Gubeng Airlangga, Kelurahan Airlangga Eko Priwidodo. “Lek opo gak seneng Rek. Ini ole tambahan gaji..... eh uang operasional... moga moga tahun ngarep onok tambahan maneh...?” kata Eko, saat ditemui di Gubeng Airlangga, Kamis (8/4/2021).
Selama ini, tambah Eko, dengan tambahan biaya operasional, bisa membantu operasional. “Tambahan ini juga membuat pendekatan kepada warga kami juga bisa tercukupi. Karena selama ini,kalo kurang yah pakai uang pribadi. Lumayan lahh,” tambah Eko.
Senada juga diungkapkan, Ketua RT 03 RW 02 Tembok Gede Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Aseyan. “Menurut saya pribadi sangat setuju, karena ibaratnya tangan kanan Pemerintah yang ada di tingkat bawah. Adanya peningkatan insentif dari masing - masing RT. Namun dibalik semua itu dengan honor yang sudah dinaikan, jangan sampai ketua RT tidak melakukan kinerja maupun tanggung jawabnya dengan baik,” ungkap Aseyan.
Dengan peningkatan insentif ketua RT tanggung jawabnya juga besar, mengingat program-program dari Pemerintah Kota Surabaya yang banyak tetapi harus ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat karena RT sebagai ujung tombak masyarakat.
Selama ini program yang dilaksanakan dari sisi lingkungan dari RT yang sempat vakum terhadap kepedulian lingkungan dengan adanya insentif bisa digerakkan lagi. “Artinya insentif tersebut harus balance atau seimbang, baik pelayanan kepada masyarakat maupun kepedulian terhadap lingkungan,” tegasnya.
Ketua RT harus mempunyai program baru pelayanan terhadap masyarakat, apabila mendapatkan kendala harus terjun ke warga menangani dengan serius. Program yang sudah dijalankan di Kampung Tembok Gede meliputi pengolahan sampahnya, kebutuhan dan pelayanan – pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan sebagai ketua RT harus lebih inisiatif serta merangkul warganya, supaya kampung bisa lebih maju lagi. “Yang menjadi kekhawatiran, jangan sampai warga sudah tahu insentifnya tinggi namun tidak imbang nantinya bisa menjadi boomerang,”tandasnya.
“Informasi yang baru belum menerima mas, wacananya bulan april SPJ baru ditandatangi sekitar tanggal 28 baru turun. Kemarin biaya operasionalnya 550 per bulan menjadi Rp. 1 Juta,”ungkapnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
Sementara, Ketua RW 16 Peneleh, Heri Cahyono juga mengucap syukur atas kenaikan insentif tersebut "Cukup bersyukur. Tentu, kami tambah bergiat lagi," kata.
"Terutama membantu masyarakat yang membutuhkan. Juga, melayani masyarakat semaksimal mungkin,misalnya pendataan MBR," tambah Heri.
Untuk diketahui, semula RT menerima biaya operasional berjumlah Rp550 ribu tiap bulan, kini menjadi Rp1 juta. Berikutnya, untuk RW semula tiap bulan menerima Rp600 ribu, kini menjadi Rp 1.250.000 dan untuk LPMK yang semula Rp700 ribu menjadi Rp1,5 juta.
Penyerahan biaya operasional secara simbolis diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK di Balai Kota Surabaya, Rabu (7/4). Mereka mewakili 9.126 Ketua RT, 1.360 Ketua RW dan 154 Ketua LPMK se-Surabaya. Penyerahan biaya operasional itu diserahkan Wali Kota Eri berupa buku rekening.
Eri mengatakan, kenaikan biaya operasional ini sebagai bentuk penyemangat para Ketua RT, RW dan LPMK agar ke depan bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tingkat RT, RW dan kelurahan.
"Jika ini sudah jalan saya yakin Surabaya lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Saya berikan kepercayaan kepada RT, RW dan LPMK untuk sama-sama kita libatkan dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada warga. Jadi dari warga untuk warga pula," ujarnya.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
Eri mengatakan, program pelayanan publik itu di antaranya seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kematian, surat pindah dan lainnya. Hal itu menjadi penting dilakukan agar warga semakin mudah, cepat dan dekat sebab persoalan pelayanan dapat terselesaikan di tingkat RT/RW.
Tidak hanya itu, Cak Eri menginginkan pembangunan kota tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakatnya saja, akan tetapi membangun pula rasa cinta antarwarga.
"Sebab pemerintah di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak dalam sektor pembangunan. Jadi mereka yang paling dekat dengan warga," katanya.
Bahkan, lanjut dia, apabila program itu dapat dijalankan dengan baik maka, tak tanggung-tanggung Cak Eri akan memberikan kenaikan lagi biaya operasional tersebut.
"Kalau ini bisa berjalan, tahun depan kita naikkan lagi," katanya. "Anggaran yang di pemerintah bisa ditarik untuk dialihkan kepada RT/RW. Pelayanan publiknya bisa di mereka," katanya. pat/ana/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
