Pandemi, PAD Turun Dewan Dorong Eksekutif Optimalkan Pendapatan dari Sektor Pajak

Bupati membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.SP/MUHAJIRIN KASRUN

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lamongan  atas Perubahan APBD 2021

SURABAYA PAGI, Lamongan - Menurunnya pendapatan daerah dari semua sektor akibat pandemi covid-19 cukup disadari oleh anggota DPRD Lamongan, karena daya beli masyarakat juga menurun, disebabkan kondisi ekonomi juga masih belum pulih.

Karena demikian itu, para wakil rakyat meminta eksekutif untuk bekerja keras agar pendapatan daerah bisa kembali stabil, salah satunya mengoptimalkan dari sektor pajak, karena pendapatan dari sektor pajak ini pendapatan yang riil, tinggal bagaimana eksekutif bisa menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Hal itu yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan Bupati, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (24/8/2021) lalu.

Kondisi inipun cukup dipahami berbagai fraksi, seperti yang diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) Mutoyo, bahwa pihaknya cukup memahami kondisi menurunnya pendapatan Kabupaten Lamongan. “Kami memahami kondisi perubahan ekonomi yang terjadi akibat dari wabah pandemi Covid-19 dan mengakibatkan pendapatan daerah terlihat mengalami penurunan dari berbagai komponen,” jelasnya.

Hal senada turut diungkapkan jubir Fraksi Partai Gerindra Imam Fadlli, pihaknya cukup memahami kondisi ekonomi Lamongan akibat pandemi, namun tetap berharap agar pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah dapat meningkat. 

Sedangkan Matlubur Rifa’, jubir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan objek pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan sistem pemungutan retribusi, sehingga sistem pemungutan mudah dikontrol dan terukur.

IMG-20210825-WA0014

Suasana rapat paripurna perubahan APBD.SP/MUHAJIRIN KASRUN

Sementara itu, terkait peningkatan rencana belanja daerah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang di juru bicara Abdul Aziz mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksin, baik dengan bentuk pemenuhan insentif dan pemenuhan dukungan baik itu mobilitas dan distribusi vaksin.

“Golkar memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksin. Namun demikian, kami juga meminta untuk selalu memberikan perhatian kepada nakes dalam bentuk peningkatan SDM. Sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang maksimal,” ungkapnya.

Fraksi Partai Demokrat melalui jubirnya, Sri Setyowati juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran agar tepat sasaran. Sesuai fokus utama APBD 2021, anggaran dititikberatkan pada bidang kesehatan hingga bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi sehingga bantuan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Penambahan anggaran tersebut harus menitikberatkan pada bidang kesehatan hingga bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Terkait kenaikan anggaran, kami meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran tersebut agar tepat sasaran sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi, serta mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19,” terangnya.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Ratna Mutia Marhaeni dan Sholihin menyoroti pembiayaan daerah. Menurut pihaknya seharusnya terdapat target-target pelampauan penerimaan kembali yang berasal dari kelompok PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan sampai ke jenis pendapatan. Termasuk juga pada penghematan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sampai ke jenis belanja. Misalnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 

Dari pandangan umum fraksi-fraksi itu, bupati Yuhronur Efendi pada (25/8/2021) giliran menjawab pandangan umum tersebut, dalam rapat paripurna yang digelar di tempat yang sama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat.

IMG-20210824-WA0010

Suasana rapat paripurna perubahan APBD.SP/MUHAJIRIN KASRUN

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Bupati Yes itu menyampaikan apresiasinya atas pandangan, optimisme dan pemahamannya dari fraksi-fraksi atas penyesuaian target Pendapatan Daerah Lamongan yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi.

Pemerintah lanjut Bupati,  menyampaikan terima kasih atas pandangan, optimisme dan pemahamannya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas penyesuaian target Pendapatan Daerah Lamongan yang mengalami penurunan minus 0,90 persen sebagai akibat dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan dan keterbatasan aktivitas ekonomi seluruh lapisan masyarakat yang selanjutnya berpengaruh bagi fiskal.

Sebagaimana saran Fraksi PAN, Fraksi PNRI, dan Fraksi Gerindra mengenai strategi dalam optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah, pemerintah daerah terus memperkuat basis perpajakan dengan meningkatkan kapasitas teknologi informasi, updating wajib pajak dan kegiatan sosialisasi sadar pajak secara intensif.

Bupati Yes juga menanggapi tinjauan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat disampaikan bahwa kami memahami penerimaan pada komponen ini mengalami kendala dan pelemahan sebagai dampak Covid-19. Namun secara berkala tetap akan dilakukan evaluasi, baik dari sisi regulasi maupun usaha, kegiatan yang telah dilakukan guna peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kedepannya.

Sementara untuk belanja daerah di bidang yang menjadi prioritas APBD 2021 seperti bidang pendidikan, lanjut Bupati Yes, pemerintah daerah telah melakukan pengawasan secara optimal terkait dengan pelaksanaan pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan utamanya untuk sarana pembelajaran berbasis elektronik begitu juga dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, Bupati Yes juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi PAN terhadap pengerukan waduk Jajong di wilayah Kecamatan Laren dan Solokuro. Hal itu tak lain sebagai pemenuhan kebutuhan air baku pertanian kepada masyarakat.

”Terima kasih atas apresiasinya dari Fraksi PAN berkaitan pengerukan waduk, yang diharapkan dapat menunjang produktifitas pertanian. Selain itu pada tahun anggaran 2021 Dinas PU Sumber Daya Air juga melakukan normalisasi sebanyak 15 daerah irigasi yang bersumber dari dana IPDMIP,” imbuhnya.

Berkaitan dengan rincian komponen pada pembiayaan daerah sebagaimana tinjauan Fraksi PDIP, dapat disampaikan bahwa rincian SilPA tahun sebelumnya adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020. Adapun terkait alokasi penerimaan dana bergulir yang ada di tahun anggaran 2021 tersebut merupakan penerimaan dari pengembalian dana bergulir tahun sebelumnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.jir