SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - DPRD Kota Mojokerto gelar rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Sabtu ( 21/5/2022) malam.
Dalam rapat Paripurna tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Wali kota yang berhasil mempertahankan raihan WTP 8 kali berturut-turut dari BPK RI.
Baca Juga: DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna Raperda dan Nota Penjelasan Bupati
”Semoga di tahun – tahun mendatang kita tetap bisa mempertahankan opini tersebut dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi,” ucap Reza Ibnu, jubir Fraksi Partai Golkar.
Masih kata Reza, APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sector dan untuk pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah Kota diharapkan lebih ketat lagi mengawasi program yang dikerjakan masing-masing Perangkat Daerah. Penyerapan anggaran harus bisa maksimal dan SILPA tidak lagi besar. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran,” terangnya.
Jubir Fraksi Partai Demokrat, Deni Novianto juga memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Walikota beserta jajarannya karena telah melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan baik.
Baca Juga: Mikul Dhuwur Mendem Jero, Pj Wali Kota Mojokerto Komitmen Lanjutkan Program Ning Ita
”Fraksi kami tidak menutup mata akan prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota dalam memperoleh opini WTP, untuk itu kami tidak segan-segan memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih, begitupun sebaliknya, ketika kinerja Pemerintah Kota belum maksimal, tentu kami juga tidak segan – segan untuk memberikan kritik konstruktif dan terus mendorong sampai target yang kita inginkan bersama bisa terwujud,“ jelasnya.
Apresiasi perolehan WTP atas laporan keuangan pemerintah kota Mojokerto tahun anggaran 2021 juga datang dari fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, melalui jubirnya, Muhamad harun SH.
Menurutnya, WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.
Baca Juga: Antisipasi Inflasi, Wali Kota Ning Ita Sidak Pasar Tradisional dan Launching Pracangan TPID
“Kami berharap pencapaian WTP atas laporan keuangan pemerintah Kota Mojokerto, secara substansial tidak mengandung permasalahan yang signifikan. Idealnya seturut pencapaian WTP tiap tahunnya, maka rekomendasi yang diberikan BPK tiap tahunnya semakin berkurang jumlahnya. Sehingga pada kurun waktu tertentu laporan hasil pemeriksaan BPK tanpa terdapat rekomendasi yang diberikan,” ucapnya.
Tak ketinggalan, raihan WTP 8 kali berturut juga datang dari FPAN , Jubir FPAN Mulyadi. Mengawali pembacaan pandangan umumnya, Politisi senior ini menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian kinerja Walikota dan seluruh perangkat yang sudah berhasil mendapatkan opini terbaik BPK RI tahun 2021.
“Kami fraksi PAN memandang tetap pentingnya evaluasi setiap program yang sudah kita jalankan untuk kita jadikan pedoman perbaukan leigraam selanjutnya,“ ucap Mulyadi. Dwi
Editor : Moch Ilham
