SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ratusan peternak unggas mandiri UMKM dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi dengan berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (4/10/2022). Dalam kesempatan itu, mereka berhasil bertemu dengan Sekretasis Daerah (Sekda) Jawa Timur Adhy Karyono untuk menyampaikan keluhannya.
Para peternak yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) itu meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka. Mereka merasa dirugikan lantaran pasarnya diambil oleh peternakan besar atau integrator.
Baca Juga: Aktivis Praja Sumenep Demo Soroti Peredaran Minol
Ketua (KPUN) Alvino Antonio menyampaikan akar permasalahan yang dihadapi peternak saat ini karena terjadi over supply kuota Grand Parent Stock (GPS) oleh Kementerian Pertanian/Ditjen PKH baik layer maupun broiler; dan integrator budidaya Final Stock tidak konsisten menjual ayam hidup dan telur sesuai ketentuan harga acuan Permendag.
“Peternak Mandiri yang terkelompok UMKM merugi hingga Trilyunan rupiah akibat over supply dan integrator menjual ayam hidup dan telur di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) peternak mandiri UMKM”, kata Alvino dalam keterangan resmi, Selasa (4/10/2022).
Peternak mandiri mengatakan para integrator yang lebih pandai dan mampu melihat pasar masa depan seharusnya bisa menempatkan pasar tersendiri dengan mengikuti harga jual sesuai ketentuan tanpa harus mengambil pasar mereka.
"Jadi mereka kalau berbudidaya harus memiliki pasar sendiri, jika tidak mampu dan mengganggu pasar peternak mandiri UMKM ditutup saja," ucap Alvino.
Baca Juga: APMP Jatim Gelar Aksi di Kantor KPU Bangkalan
Alvino melanjutkan bahwa peternak mandiri UMKM merugi akibat beredarnya telur breeding ke pasar komersial dan operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tanpa berkoordinasi dengan peternak mandiri UMKM sehingga berakibat pada gejolak harga pasar.
Sementara itu, menurut koordinator lapangan aksi M Fathoni Mahmudi menegaskan peternak meminta operasi pasar dengan harga diluar harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020 dihentikan dan segera mengacu kepada Harga Acuan Badan Pangan Nasional tahun 2022.
Fathoni juga mendesak Gubernur Jawa Timur untuk berkirim surat teguran kepada breeding farm untuk tidak menjual telur breedingnya ke pasar komersial.
“Saya mewakili teman-teman peternak unggas se Jawa Timur meminta Gubernur Jawa Timur membuat Pergub tentang perlindungan peternak mandiri UMKM, melalui koperasi dan kelompok peternak”, ujar Fathoni.
Baca Juga: Demo Tuntut KPK Putuskan Status Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Selain itu, Alvino juga kembali mengingatkan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk membatasi perkembangan populasi perusahaan terintegrasi baik layer maupun broiler dan tidak boleh menjual hasil budidaya final stock perusahaan terintegrasi tersebut di pasar basah (pasar rakyat)
“Untuk itu, moratorium pembangunan kandang closed dan meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpres perlindungan peternak mandiri UMKM sebagaimana diamanatkan UU No. 9 Tahun 2009 Pasal 33”, pungkas Alvino
Saat ini, peternak mandiri UMKM terdiri dari ribuan peternak kecil dengan kapasitas kandang 1.500 ekor hingga 15.000 ekor. Mereka tidak bisa bergabung ke dalam kemitraan konvensional bisnis perusahaan integrasi karena tidak memenuhi persyaratannya kapasitas lahan dan kandang. ari
Editor : Redaksi
