SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah kebutuhan mendasar seperti sembako mulai naik. Namun kenaikan kebutuhan pokok masyarakat itu masih dianggap wajar tidak mencolok.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan sidak ke Pasar Babat Kabupaten Lamongan, Selasa (6/9/2022) ditemani bupati Yuhronur Efendi dengan beberapa perangkat dinas terkait.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Menurut Khofifah, dampak kenaikan BBM dirasakan oleh pedagang di pasar yang menjual volatile food (bahan pokok yang rentan akan perubahan suasana). Namun kenaikannya tidak mencolok dan masih dikatakan pada kategori wajar.
Untuk sayuran jenis cabai memang mengalami kenaikan sebesar 5 ribu per kilogramnya yakni dari harga 50 ribu menjadi 60-65 ribu. Begitupun dengan bawang merah dan juga bawang putih mengalami kenaikan sebesar 3 ribu sehingga harga menjadi 28 ribu. Sedangkan pada telur justru mengalami turun harga.
"Bahan pokok tadi yang naik tetapi tidak melejit ada cabai, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan harga telur sudah mulai turun. Daging dan ayam juga normal harganya. Adanya kenaikan ini, saya menghimbau kepada masyarakat agar memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan," terang Khofifah.
Baca Juga: Bupati Lamongan Berangkatkan 3 Bus Balik Gratis
Pada kesempatan yang sama dilakukan peninjauan di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong untuk melihat kestabilan pasca kenaikan BBM. Dengan adanya kenaikan itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan alokasikan bantuan sosial dan juga asuransi BPJS ketenagakerjaan kepada para nelayan.
"Kenaikan BBM pasti akan berdampak kepada pelaku ekonomi di Lamongan. Namun Pemkab akan selalu hadir ditengah keresahan masyarakat, kita berikan bansos dan yang terutama kita berikan asuransi BPJS ketenagakerjaan untuk para nelayan kita," tutur Yuhronur Efendi.
Sadar akan potensi sumber daya alam kelautan yang dimiliki Lamongan, bupati meyakinkan para nelayan terkait konsistensi ketersediaan solar di Lamongan sebagai bahan bakar kegiatan melaut. Ketersediaan tersebut akan optimal apabila terjadi kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pihak terkait untuk menjaga kelancaran pendistribusian solar kategori subsidi atau public service obligation (PSO).
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka Rekrutmen CASN, 5.200 Formasi
"Solar jenis PSO ini memang mengalami kenaikan juga yang mulanya 5.150 ribu menjadi 6.800. Namun itu tidak akan menjadi masalah apabila kita konsisten menjaga pendistribusian solar itu. Karena yang dipermasalahkan nelayan itu ketersediaan solar untuk mereka bisa melaut," terangnya.
Pada TPI Brondong terdapat 3 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang mana akan menjamin ketersediaan bahan bakar untuk nelayan sebanyak 70 Liter yang diperlukan saat 3 hari melaut. "Nelayan tidak perlu panik, solar pasti bisa diakses asal membawa surat rekomendasi yang sudah diberikan," tegasnya.
Lebih lanjut Pak Yes dan Khofifah menilik kondisi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong yang sedang memasuki musim panen. Dimana saat musim panen mampu menghasilkan 90 ton ikan. Nelayan juga menyatakan adanya kenaikan harga ikan sebesar 2 ribu rupiah. Dapat diartikan kenaikan BBM tidak menghentikan kegiatan berlayar para nelayan di Lamongan. jir
Editor : Moch Ilham
